Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

BPMK Papua minta pendamping Dandes tingkatkan kinerja

Pendamping desa saat berdiskusi dengan kepala kampung – Jubi/dok

Jayapura, Jubi – Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Papua meminta pendamping dana desa (Dandes) yang bertugas di 29 kabupaten/kota untuk meningkatkan kinerja, terutama dalam hal mendampingi masyarakat dalam menyusun dan mempertanggungjawabkan anggaran.

Kepala BPMK Papua Donatus Mote, mengatakan peruntukan dana desa oleh masyarakat terkadang tidak sesuai dengan instruksi para pendamping. Misalkan pada saat pelaksanaan, masyarakat mengganti sendiri penetapan anggaran tanpa sepengetahuan pendamping.

“Di sinilah peran pendamping kami sangat harapkan, terutama dalam hal pengawasan penggunaan dana desa di setiap kampung agar tidak menimbulkan masalah,” kata Mote di Jayapura kemarin.

Ia katakan, dana desa untuk Papua tahun ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, pada 2019 Papua mendapat Rp5,23 Triliun, sedangkan di 2018 sebesar Rp4,323 Triliun yang akan dibagikan ke 5.411 kampung.

“Untuk tahap pertama sudah terserap semua, sementara tahap kedua ada kabupaten yang belum tapi ada yang sudah. Kabupaten terakhir yang terima tahap pertama yakni Deiyai, karena bupati menghendaki Rp93 Miliar, sementara Kepala Badan Keuangan hanya menghendaki Rp51 Miliar,” ujarnya.

Loading...
;

“Kami suruh perbaiki, namun kepala badan keuangan pergi meninggalkan Deiyai sampai Jumat kemarin. Untung teman-teman dari kantor Kebendaharaan Negara Nabire membantu sehingga dana itu telah masuk. Hanya belum cair dari kas umum daerah ke kampung-kampung. Hari ini sudah masuk ke kas umum daerah,” sambungnya.

Donatus Mote menambahkan, keberadaan dana desa di Papua paling banyak dipergunakan untuk membangun Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), pagar, membuka usaha peternakan, perkebunan dan lainnya.

Sebelumnya, Asisten Bidang Umum Papua Elysa Auri mengharapkan tenaga pendamping dana desa mampu melaksanakan tugas pengawasan, sekaligus membina setiap aparat kampung dan masyarakat Papua di 29 kabupaten/kota dalam mengelola anggaran.

Di samping itu, dirinya juga berpesan agar setiap pendamping desa dalam menjalankan tugas harus bisa sesuaikan diri dengan budaya setempat, dengan kata lain tidak boleh keluar dari jalur.

“Semua regulasi berujung pada budaya yang ada di kampung-kampung, kalau keluar itu persoalan yang saudara hadapi dengan masyarakat,” kata Auri.

Ia menambahkan, kehadiran pendamping merupakan satu solusi untuk menjawab tantangan yang dihadapi pemerintah provinsi Papua, dan perkembangan masyarakat di kampung hingga distrik. “Ini kita baru bicara soal dana desa belum dana prospek. Saudara-saudara juga harus ikut mendampingi ini,” ujarnya. (*)

Editor: Syam Terrajana

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top