Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

BPMK Papua pertanyakan keberadaan Satgas Dana Desa

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Papua, Donatus Mote. – Jubi/Alex.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung atau BPMK Provinsi Papua, mempertanyakan keberadaan Satuan Tugas Dana Desa bentukan pemerintah pusat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Papua, Donatus Mote menyatakan Satuan Tugas itu seharusnya berperan aktif mengawasi penggunaan Dandes di setiap daerah.

“Satgas yang dibentuk pusat [itu] harus benar-benar bekerja. Apalagi MoU antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan kepolisian dan kejaksaan sudah ada. Pelaksanaan di lapangan yang belum terlihat. Padahal keberadaan mereka sangat membantu pemerintah dalam memantau dana desa di Papua,” kata Donatus Mote di Jayapura, Selasa (6/8/2019).

Mote menilai kucuran Dana Desa di Papua belum berdampak signifikan bagi masyarakat di kampung. Menurut Mote, hal itu terjadi karena lemahnya kapasitas bekerja aparatur kampung yang mengelola dana yang harusnya dipakai untuk empat hal, yaitu pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan kemasyarakatan dan pemerintah kampung.

“Yang menjadi kendala saat ini adalah aparat kampung (kepala kampung), sama sekali tidak mau diintervensi. Artinya, penggunaan dana desa dipakai berdasarkan keinginannya. Kepala kampung malah membawa dana tersebut semua. Hal itu terjadi di banyak kampung, kepala kampungnya bandel,” ujarnya.

Loading...
;

Ia mengapresiasi pengelolaan kucuran Dana Desa di Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Sarmi, dan Jayawijaya. “Dari 20 persen dari dana desa untuk satu kampung itu, mereka gunakan untuk pertanian. Ini berjalan dengan sangat baik,” kata Mote.

Donatus Mote menambahkan program prioritas pemerintah pusat agar Dana Desa digunakan untuk inovasi ekonomi dan sumber daya manusia tidak berjalan dengan baik. Kebanyakan kepala kampung di Papua lebih memilih menggunakan Dana Desa untuk membangun pagar, membangun kandang ternak, dan membangun jalan.

“Ini kami tidak bisa intervensi, karena jika itu dilakukan  kepala kampung malah berfikir pendamping mau mengatur-atur dana itu. Jadi program inovasi pedesaan masih rendah, kurang dari 50 persen,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Papua Agung Yulianta menjelaskan, penerimaan Dana Desa paling besar diterima Kabupaten Tolikara yakni sebesar Rp419,5 miliar. Dua kabupaten lain yang juga merupakan penerima kucuran terbesar Dana Desa adalah Yahukimo (Rp405,9 miliar) dan Lanny Jaya (Rp349,9 miliar).

Sejumlah kabupaten/kota di Papua menerima kucuran Dana Desa kurang dari Rp100 miliar, yaitu Kota Jayapura (Rp25,805 miliar), Nabire (Rp90,739 miliar), Sarmi (Rp99,025 miliar), Keerom (Rp99,458 miliar), Mamberamo Raya (Rp98,810 miliar), Supiori (Rp42,261 miliar), Mamberamo Tengah (Rp88,550 miliar), dan Deiyai (Rp93,082 miliar).”Saya mengajak seluruh pihak mengawal penggunaan anggaran itu agar dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” kata Agung. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top