Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

BRC desak pemerintah PNG dan Bougainville transparan pasca-referendum

Patrick Nisira dari Bougainville Referendum Commission. – RNZI/ Johnny Blades

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Buka, Jubi – Meskipun referendum berjalan dengan damai di Bougainville, ada kekhawatiran akan munculnya masalah keamanan selang periode pasca-referendum. Hasil pemungutan suara dalam referendum itu tidak mengikat dan berakhir akhir pekan. Semua kotak suara sekarang ada di Buka, penghitungan suara dimulai pada Selasa sore (10/12/2019).

Secara meluas hasilnya suara mayoritas diharapkan akan memilih merdeka. Namun, di bawah Perjanjian Perdamaian Bougainville, hasil referendum itu harus diratifikasi oleh parlemen nasional PNG sebelum resmi.

Komisi Referendum Bougainville atau Bougainville Referendum Commission (BRC) memuji keterlibatan orang-orang Bougainville dalam pemungutan suara tersebut. Referendum sejauh ini telah berjalan lancar akibat kontribusi orang-orang di wilayah ini, dan komisi itu sendiri, yang telah menaikkan standar pemilihan umum PNG dengan pelaksanaannya.

Namun ketua bagian Keamanan BRC, Patrick Nisira, berkata periode setelah pengumuman hasil penghitungan adalah periode dimana komite itu merasa akan ada masalah keamanan.

“Itulah periode yang paling kami khawatirkan. Rasa frustasi terhadap pemerintah nasional dan ABG (Pemerintah Otonomi Bougainville) mungkin akan menumpuk, jika mereka tidak benar-benar bergerak cepat dalam memfasilitasi agar hasilnya cepat disahkan di parlemen, setelah kami mengembalikan surat perintah kepada Gubernur Jenderal Papua Nugini.”

Loading...
;

Menjelang referendum, Nisira telah melakukan kunjungan ke seluruh Bougainville sembari panitia melakukan konsultasi dengan 42 pemerintah masyarakat di wilayah otonomi itu. Saat itu terlihat jelas bahwa referendum akan berjalan tanpa persoalan keamanan yang signifikan, tetapi ada potensi munculnya kegelisahan selang periode pasca-referendum jika proses tersebut tidak pasti.

Beberapa faksi dari gerakan pro-merdeka, bekas kelompok Me’ekamui contohnya, memutuskan untuk tidak memilih dalam referendum. Kelompok ini mengklaim Bougainville sudah merdeka karena Deklarasi Kemerdekaan pada 1990 oleh mendiang pemimpin kelompok separatis, Francis Ona.

“Orang-orang ini ada di luar sana, mengawasi. Dan jika kami memberikan sedikit celah, orang-orang ini mungkin akan datang dan meyakinkan masyarakat Bougainville bahwa pemerintah nasional dan ABG tidak tulus dalam melakukan apa yang mereka kerjakan. Jika mereka melakukan hal itu, mereka merisaukan orang-orang, dan itu mungkin bisa memicu konflik baru di pulau ini.”

Menurut Nisra, sangat penting bagi kedua pemerintah untuk menyusun rencana yang tegas dan komunikasi yang jelas.

“Dari BRC, kami meminta kedua pemerintah untuk benar-benar menyusun rencana yang jelas, jalan ke depan, terutama masyarakat Bougainville, dan masyarakat Papua Nugini perlu tahu apa rencananya ke masa depan, bagaimana pemerintah nasional akan menangani hal ini.” (Daily Post Vanuatu)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top