Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Bupati dan wali kota diminta pastikan kemakmuran masyarakat

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Bupati dan wali kota se-Papua diminta memastikan kemakmuran dan kesejateraan masyarakatnya. Termasuk angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), apakah sudah membaik atau tidak.

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, mengatakan seorang kepada daerah baru bisa dikatakan berhasil atau sukses, apabila masyarakatnya sudah makmur dan sejahtera.

“Yang tahu persis keadaan masyarakat adalah bupati dan wali kota. Jadi jangan sibuk saya sudah bangun ini bangun itu, tapi hal yang sangat signifikan IPM-nya misalnya tidak naik, kemiskinan tidak turun,” kata Klemen Tinal, di Jayapura kemarin.

Ia tekankan, sejauh ini Papua masih terus dinilai memiliki IPM terendah, padahal provinsi hanyalah wakil dari pemerintah pusat di daerah. Sedangkan yang mengelola wilayah dan rakyat adalah pemerintah kabupaten dan kota.

“Jadi bupati wali kota lah yang punya tugas. Jangan karena akumulasi dari itu semua akhirnya kita semua dianggap begitu. Makanya, bupati wali kota termasuk provinsi, ayo kita pakai kesempatan ini untuk memperbaiki lebih baik,” ujarnya.

Ia mengklaim, sebenarnya tren selama kepemimpinan Lukas Enembe – Klemen Tinal sejak periode pertama sudah menunjukkan kemajuan positif, yang mana ada kenaikan signifikan.

Loading...
;

“Makanya kami selalu optimistis menyejahterakan masyarakat di Papua. Jangan bupati pikir karena di gunung jadi tidak mempertanggung jawabkan, tidak begitu, ini uang rakyat, mereka harus bertanggung jawab,” katanya.

Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Harry Azhar Azis, mengatakan angka kemiskinan di Papua masih termasuk yang tertinggi, yang mana di 2017 mencapai 27,6 persen.

“Sebagai seorang ekonom, saya sering berpendapat, ketika seseorang dilantik sebagai bupati harus lebih dulu melihat berapa angka kemiskinan saat itu, sehingga ketika sudah tidak menjabat bisa dilihat apakah berkurang atau bertambah. Jika bertambah tentu dimata para ekonom dia gagal, tetapi dimata politik dia bisa dipilih kembali,” kata Harry.

Menurut ia, saat ini pihaknya sedang memeriksa kinerja tentang Otsus yang sebentar lagi akan berakhir. “Kami sedang mempertimbangkan mungkin nanti berikan pendapat apakah akan didorong untuk diperpanjang pemberian dana seperti model DIY atau Aceh, tetapi harus ada ukuran berapa angka kemiskinan Papua selama ada Otsus,” ujarnya.

“Seberapa sejahtera rakyat Papua dengan adanya dana tambahan itu bisa semakin sejahtera. Saya mendapat laporan provinsi dan beberapa kabupaten sudah mulai menyekolahkan anak-anak Papua ke luar negeri, ini merupakan terobosan yang sangat baik,” sambungnya. (*)

Editor: Syam Terrajana

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top