Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Bupati Jayapura diminta batalkan SK pembentukan sub adat 

Wakil Ketua Dewan Adat Suku Setani, Orgenes Kaway. – Jubi/Arjuna Pademme

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Wakil Ketua Dewan Adat Suku Sentani di Kabupaten Jayapura, Orgenes Kaway meminta Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw membatalkan surat keputusan yang menetapkan pembentukan sub  adat di wilayah itu. Kaway berpendapat penetapan sub adat dalam surat keputusan yang diterbitkan Bupati Jayapura pada April 2019 itu berpotensi memecah belah masyarakat adat di Kabupaten Jayapura, Papua.

Koway mengingatkan bahwa setiap kampung masyarakat adat memiliki struktur adat yang jelas. Koway menyatakan pembentukan sub adat yang ditetapkan Bupati tidak bisa ditempatkan dalam struktur adat yang telah berlaku di setiap kampung masyarakat adat.

“Sebagai orang yang tahu adat, Bupati Jayapura tidak boleh menghancurkan adat. Kami masyarakat adat udah mulai bersatu, [namun]  Bupati berupaya mencerai beraikan,” kata Orgenes Kaway kepada Jubi, Rabu (3/7/2019).

Menurut ondoafi Kampung Bambar Doyo Baru, Distrik Waibu itu, pembentukan sub adat itu  tersebut seakan ingin memisahkan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura. Misalnya antara masyarakat adat di wilayah Sentani Timur dibedakan dengan masyarakat adat di wilayah Sentani Tengah, atau Sentani Timur dengan Sentani Barat.

Loading...
;

“Kalau ada masalah pribadi di kampung atau wilayahnya, jangan merusak tatanan adat yang sudah ada. Tatanan adat itu sudah ada sejak zaman para leluhur,” ujarnya.

Ia menyarankan Pemerintah Kabupaten Jayapura tidak mencampur-aduk penataan struktur birokrasi dengan tananan struktur adat. Katanya, jika Pemerintah Kabupaten Jayapura ingin membuat sub-sub bidang atau sejenisnya, maka sub bidang itu seharusnya tidak dibuat di dalam struktur adat, dan hanya dibuat dalam struktur pemerintahan.

“Kalau mau bikin sub-sub itu, bikin di dinas [atau organisasi perangkat daerah yang ada]. Karena, di dalam adat tidak ada sub. Jangan memecah-belah persatuan dan kesatuan semua ondoafi,” ucapnya.

Kaway menyebut, masyarakat adat Sentani selama ini meyakini semua anak adat Sentani keluar dari satu rahim ibu yang sama, satu ayah. Semua anak adat Sentani meminum air yang sama, yakni air danau Sentani. Seluruh anak adat Sentani memiliki bahasa yang sama, dan struktur adat juga sama.

Kaway mengingatkan bahwa sejak lama masyarakat adat, pemerintahan, dan agama adalah tiga kelompok masyarakat yang terpisah, berdiri sendiri, meskipun saling berhubungan satu sama lain. Kaway menegaskan pemerintah seharusnya tidak mengintervensi tatanan adat, dan persoalan adat tidak boleh digiring ke ranah politik.

“Saya pikir, kebijakan itu diambil untuk menyenangkan hati masyarakat [saja, untuk] menutupi kegagalan Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam [melaksanakan] program kampung adat. Saya harap bupati menarik kembali keputusannya itu,” katanya.

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM, Orgenes Wanimbo mengatakan setiap rencana kebijakan pemerintah daerah yang akan berdampak terhadap masyarakat adat seharusnya dibicarakan dahulu dengan pemangku adat di wilayah tersebut. “[Seharusnya rencana kebijakan yang terkait dengan masyarakat adat itu] mendapat masukan atau pertimbangan dari para pemangku adat, agar pemberlakuan kebijakan itu tidak menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat adat,” kata Wanimbo. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top