Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Bupati Jayapura: Ekonomi kreatif harus digerakkan, tidak harus menunggu PON

Hasil kerajinan tangan yang merupakan ekonomi kreatif masyarakat lokal – Jubi/Engel Wally

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Sentani, Jubi – Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, minta kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih kreatif dalam mengelola program kerja dan kegiatan di masing-masing OPD.

“Misalnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Disperindag, dan Dinas Pariwisata. Soal ekonomi kreatif masyarakat di kampung-kampung harus digerakkan, tidak lagi menunggu pelaksanaan PON baru dimunculkan,” tegas Bupati Awoitauw, saat ditemui di Sentani, Kamis (8/8/2019).

Dikatakan, ekonomi kreatif yang dilakukan oleh masyarakat di kampung-kampung adalah bagian dari potensi lokal yang sedang dikelola. Pemerintah daerah mengarahkan dan memberikan dukungan, selain itu juga mencari solusi untuk peningkatan dari apa yang sudah dibuat oleh masyarakat.

“Kelihatannya masyarakat jalan sendiri, pemeritah jalan sendiri, sehingga tidak nyambung dan tidak terintegrasi. Lalu, program dan kegiatan yang disusun ini untuk siapa? Pemerintah bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakatnya,” ujar Bupati Awoitauw.

Loading...
;

Oleh sebab itu, lanjut Bupati Awoitauw, pihaknya sudah minta semua OPD terbuka dalam melaksanakan semua pelayanan kepada masyarakat.

“Di era keterbukaan ini apa lagi yang mau ditutupi. Media ada di mana saja yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publikasi semua hasil kerja kita. Kalau tinggal diam-diam tanpa suara, itu yang bahaya. Apakah OPD bersangkutan sedang kerja atau tidak sama sekali,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura, Moses Kallem, mengatakan ketika Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun ini disahkan, semua kegiatan dan program sudah harus dilaksanakan sesuai dengan peruntukkan dan penggunaan anggarannya.

“Ketika OPD terlihat kaku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tentu berimbas kepada naiknya SILPA anggaran daerah. Artinya, instansi teknis tidak mampu melakukan penyerapan anggaran berdasarkan pos yang sudah ditentukan,” pungkasnya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top