Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Bupati Wilayah Meepago perjuangkan pemekaran Provinsi Papua tengah

Isaias Douw saat menyerahkan dokumen aktifkan kembali Provinsi Papua Tengah kepada Gubernur Papua – Ist/dok Jubi

Menyerahkan dokumen kesepakatan kepada Komite I DPD RI sekaligus meminta untuk menyuarakan mengaktifkan UU 45 Tahun 1999.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Asosiasi Bupati wilayah adat Meepago, meliputi Kabupaten Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, dan Mimika sedang perjuangkan pemekaran Provinsi Papua Tengah. Mereka telah menemui Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) di Jakarta, Selasa, (5/11/2019) terkait Pemekaran Provinsi yang mereka harapkan.

“Kami minta Komite I DPD RI memperjuangkan pengaktifan UU 45 Tahun 1999 karena setelah undang- undang itu lahir kini sudah 20 tahun tapi  Papua Tengah belum diaktifkan, ” kata Ketua Asosiasi Bupati Meepago, Isaias Douw, dalam keterangan resmi yang dikirim ke Jubi.

Baca juga : Pengusung pemekaran Provinsi Papua rata-rata Bupati dua periode

Loading...
;

Sebelum pemekaran, selesaikan masalah batas wilayah

Elit politik di Papua sibuk urus pemekaran, pengungsi Nduga diabaikan

Ia mengaku pertemuan  menyerahkan dokumen kesepakatan kepada Komite I DPD RI sekaligus meminta untuk menyuarakan mengaktifkan UU 45 Tahun 1999. Isaias Douw, didampingi enam bupati lainnya dari wilayah tengah Papua secara resmi menyerahkan dokumen kesepakatan pengaktifan Undang-Undang 45 Tahun 1999 yang sebelumnya ditandantangani oleh para bupati di Kota Timika, pada  awal Novemeber lalu.

Gubernur Provinsi Papua,  Lukas Enembe mengatakan,  pemekaran provinsi Papua Tengah dilanjutkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, dan Kota Sorong.

“Pemekaran Provinsi Papua Tengah jalan,” kata Enembe saat pertemuan bersama tujuh Bupati wilayah tengah Papua di Plaza Senayan Jakarta,  Selasa, (5/11/2019).

Sebelumnya Pimpinan DPD RI Komite I, Fachrul Razi mengatakan, dukungan sepenuhnya pemekaran wilayah provinsi Papua Tengah sebagaimana permohonan beberapa bupati.

“Kami sudah mengkaji secara objektif terkait dengan kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya, maka Papua layak di mekarkan beberapa daerah otonom, agar menjadi daerah otonom baru,” ujar Fachrul.

Pertemuan dengan Gubernur Enembe dan DPD RI ini dilakukan pasca 7 Bupati meneken Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerja Sama (PPKK), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,  Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (2/11/2019) lalu.

Dalam waktu dekat,  Bupati asal wilayah adat Meepago itu akan menemui Menteri Dalam Negeri dan Presiden untuk menyampaikan kesepakatan pengaktifan provinsi Papua Tengah sesuai dengan UU 45 Tahun 1999. (*)

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top