HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Buruh orang asli Papua harus mendapatkan perlindungan khusus

Suasana dengar pendapat publik yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dengan masyarakat Papua – Dok. Pribadi John NR Gobai

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua John NR Gobai menyatakan tenaga kerja atau buruh orang asli Papua harus mendapatkan perlindungan khusus yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Khusus. Pengaturan perlindungan khusus itu telah dijamin Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, namun membutuhkan peraturan pelaksanaan.

Gobai menyatakan perlindungan, pemberdayaan, dan keberpihakan terhadap tenaga kerja atau buruh asli Papua merupakan salah satu amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua). “Perlindungan khusus bagi tenaga kerja atau buruh orang asli Papua perlu diatur melalui regulasi daerah,” kata John N.R Gobay melalui sambungan selulernya, Senin (29/4/2019).

Gobai menyatakan Pasal 62 ayat (2) UU Otsus Papua telah merumuskan dengan jelas bahwa tenaga kerja atau buruh orang asli Papua berhak mendapatkan perlindungan khusus dan diutamakan untuk mengisi lowongan kerja di Papua. Aturan itu menyatakan “Orang asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkanpekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikandan keahliannya.”

Gobai menyatakan tenaga kerja atau buruh orang asli Papua harus didudukkan sebagai tenaga kerja lokal, dengan hak khusus yang dilekatkan Otonomi Khusus Papua. Ia menyatakan, saat ini tengah menyiapkan draft rancangan peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja atau buruh orang asli Papua.

Loading...
;

“Sebagai Anggota DPR Papua, saya menggunakan hak legislasi saya untuk menyusun draft regulasi daerah tentang perlindungan bagi tenaga kerja atau buruh orang asli Papua. Kami akan menggelar dengar pendapat publik untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak tentang isi draft tersebut,” kata Gobai.

Ketua Kaukus Parlemen Papua – Papua Barat, Robert J Kardinal, menyayangkan banyak perusahaan minyak dan gas di Papua dan Papua Barat yang belum mengutamakan tenaga kerja atau buruh asli Papua dalam penerimaan karyawannya. “Padahal, perusahaan tersebut telah mengeruk dan mengambil sumber daya alam milik rakyat Papua,” katanya.

Robert menyatakan di Papua dan Papua Barat telah diberlakukan Otonomi Khusus. Selain itu, di Papua dan Papua Barat juga terdapat hak ulayat dari masyarakat adat setempat yang harus dihormati oleh semua pihak, termasuk investor. Akan tetapi, banyak perusahaan yang setelah menanamkan modal dan beroperasi di Papua dan Papua Barat justru mendatangkan para pekerja dari luar Papua.

“Saya bersama komunitas masyarakat adat di Papua Barat sudah sering mengajukan protes atas perilaku itu. Sayangnya, protes tersebut tak ditanggapi perusahaan tadi,” katanya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top