Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Buruh pelabuhan menuntut upah layak

Aksi buruh pelabuhan di Merauke. Mereka menuntut perbaikan nasib – Jubi/Frans L Kobun

Papua No. 1 News Portal | Jubi

UNJUK RASA digelar para buruh pelabuhan di sejumlah lokasi di Kota Merauke. Mereka menuntut upah layak.

Aksi pertama menyasar kepada Kantor Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Merauke. Berbagai spanduk berisikan kecaman dan tuntutan melengkapi aksi para pendemo.

Pengerahan massa dan orasi kemudian berlanjut di Kantor Bupati Merauke. Mereka, yang bergabung dalam Solidaritas Pencari Keadilan TKBM Pelabuhan Merauke tersebut diterima Sekretaris Daerah Daniel Pauta. Perwakilan massa pun berdialog dengan Pauta.

“Upah TKBM selama ini tidak sesuai dengan UMP (upah minimum provinsi) maupun UMK (upah minimum kabupaten). Kondisi ini terus dirahasikan pengurus TKBM,” kata koordinator aksi, Elias Minimcof, kepada Jubi, Selasa (14/5/2019).

Loading...
;

Minimcof mendesak pemerintah segera menuntaskan persoalan yang telah menahun tersebut.

“UMP/UMR ialah sebesar Rp3 juta sebulan. Namun, TKBM hanya menerima upah Rp500 ribu bahkan Rp100 ribu sebulan karena terlalu banyak potongan.”

Uneg-uneg serupa juga ditumpahkan para buruh pelabuhan sewaktu berorasi dan berdialog di Kantor DPRD Merauke. Beny Latumahina dan Moses Kaibu pun tekun mendengarkan keluh-kesah para pengunjuk rasa.

Para buruh dalam orasi mereka juga menuntut pergantian pengurus TKBM Pelabuhan Merauke. Pengurus dianggap tidak becus mengurusi kesejahteraan TKBM.

“Terlalu banyak persoalan yang dihadapi para buruh, tetapi tidak ada perhatian sama sekali. Gaji yang diterima setiap bulan tidak sesuai dengan aktivitas bongkar muat (beban kerja) di pelabuhan,” kata Hendrikus Gebze, salah seorang TKBM Pelabuhan Merauke.

Semena-mena

Wakil Ketua DPRD Merauke, Beny Latumahina, mengatakan mereka akan mengagendakan pertemuan intensif dengan para pemangku kepentingan guna menyikapi tuntutan TKBM. DPRD, di antaranya akan mengundang pihak Administratur Pelabuhan dan Dinas Tenaga Kerja Merauke dalam pertemuan pada awal pekan depan.

Jadwal pertemuan tersebut, menurut Beny diputuskan saat berdialog dengan pengunjuk rasa.

“Saya berharap seluruh anggota DPRD hadir sehingga bisa memberikan solusi.”

Beny menduga permasalahan ini berlarut-larut lantaran pengurus TKBM kurang responsif dalam memperjuangkan nasib para anggota.

“Mereka (para buruh) meminta pengurus diganti karena sudah bertugas hingga sekitar 20 tahun. Karena terlalu lama, mungkin bisa terjadi penyalahgunaan dalam mengelola koperasi.”

Anggota DPRD Merauke, Moses Kaibu, menilai pengurus TKBM telah semena-mena terhadap para buruh.

“Saya mendapat informasi bahwa pengurus dapat memecat buruh kapan saja (sepihak). Ini tentu sangat disayangkan.”

Kaibu mengaku Koperasi TKBM Pelabuhan Merauke sudah beroperasi sewaktu dia masih di SMA. Karena lama vakum, sekarang telah ditutup.

”Padahal, manfaatnya sangat besar untuk kepentingan anggota. Mereka bisa berbelanja kebutuhan pokok dengan harga jauh lebih murah.”

Buruh di Pelabuhan Merauke rata-rata merupakan orang asli Papua. Namun, tidak seorang pun berasal dari Suku Marind, yang merupakan pemilik ulayat Merauke.

Menurut Kaibu kondisi tersebut pun bakal dibahas dalam rapat pada awal pekan depan.

“Tidak ada satu pun orang Marind-Buti menjadi TKBM di Pelabuhan Merauke. Ini juga menjadi catatan khusus yang akan dibahas dalam rapat.” (*)

Editor: Aries Munandar

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top