HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Calon Komisioner KIP jalani tes wawancara

Suasana pendaftaran calon Komisioner Komisi Informasi Papua – Jubi/Roy Ratumakin.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Sebanyak 28 Calon Komisioner Komisi Informasi Papua (KIP) mengikuti tes wawancara bersama Tim Seleksi (Timsel) yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen.

Penanggung Jawab Tim Fasilitasi Perekrutan Calon Komisioner Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Papua, Kansiana Salle mengatakan, tes wawancara ini digelar setelah proses pendaftaran, seleksi administrasi, tes tertulis, psikotes tuntas dilaksanakan.

“Kita pastikan untuk perekrutan calon Komisioner Komisi Informasi Provinsi Papua sudah pada tahapan wawancara. Kami sudah mengambil beberapa orang yang akan diumumkan pada media elektronik untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya,” ujarnya.

Selanjutnya, peserta diwajibkan mengikuti fit and proper test oleh DPR Papua. Kata Kansiana, seluruh hasil dari tes wawancara oleh Timsel ini bakal disampaikan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe.

Loading...
;

“Dari situ, DPR Papua akan tentukan berapa orang yang nanti ditunjuk sebagai calon Komisioner Komisi Informasi Papua. Dengan demikian kita targetkan pada September mendatang, seluruh Komisioner sudah terpilih dan dilantik,” katanya.

Diketahui, sejumlah calon Komisioner Komisi Informasi Papua dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Papua saat ini masih berkompetisi mengikuti sejumlah seleksi yang dipersyaratkan. Beberapa wartawan senior terlihat ikut dalam seleksi kali ini.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen memastikan pelaksanaan tugas KIP tidak akan tumpang tindih dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ada di setiap organisasi perangkat daerah di Papua.

Dosinaen menjelaskan PPID dan KIP memiliki kewenangan yang berbeda. KIP adalah komisi yang berwewenang memeriksa dan memutus sengketa informasi publik, termasuk dalam hal permohonan informasi warga ditolak atau tidak direspon oleh PPID.

“Artinya jika masyarakat sebagai pemohon informasi publik tidak mendapat pelayanan informasi dari (PPID) hal itu bisa dilaporkan ke Komisi Informasi Papua. Untuk itu, pemilihan komisioner KIP akan dilakukan secara transparan,” katanya.

Victor Mambor, pemegang sertifikat ahli pers Dewan Pers mengatakan, calon komisioner KIP sebaiknya memiliki kemampuan mediasi, karena komisi itu bertugas menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya.

“Selain menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, anggota KIP juga berfungsi menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi,” ujarnya.

Disamping itu, Mambor menekankan pentingnya memilih panitia seleksi yang independen, bebas dari kepentingan pihak manapun. Ini penting sehingga setiap putusan KIP dalam menyelesaikan sengketa informasi publik akan berpihak pada kepentingan publik.

“Jangan sampai kasus Jaringan Advokasi Tambang yang malah dimasukkan dalam daftar hitam pemohon informasi, karena dianggap mengajukan permohonan informasi dalam jumlah yang sangat banyak, hingga bersengketa dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,” kata Mambor. (*)

 

 

Editor : Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top