Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Catatan akhir 2019. Suku Yerisiam Gua dan eksploitasi SDA setempat

Ilustrasi tambang Freeport – Jubi/Dok.

Kawasan yang ditempati suku Yerisiam Gua punya potensi Sumberdaya alam (SDA) baik dari hutan maupun laut. Namun semua itu belum mensejahterakan masyarakatnya.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Nabire, Jubi – Suku Besar Yerisiam Gua, merupakan salah satu suku pribumi dari enam suku pemilik hak ulayat di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Suku itu mendiami daerah ini bagian barat. Golongan ini terdiri dari empat sub suku, seperti sub suku Akaba, Wauha, Sarakwari dan Koroba.

Sebagai bagian dari kepemilikan hak ulayat, Suku  Yerisiam Gua memiliki harapan kepada legislatif dan eksekutif sebagai pemegang mandat kekuasaan di Kabupaten Nabire. Hal ini dinilai wajar, kawasan yang ditempati suku Yerisiam Gua punya potensi Sumberdaya alam (SDA) baik dari hutan maupun laut. Namun semua itu belum mensejahterakan masyarakatnya.

Baca juga : Kepentingan politik penyebab Kabupaten Mambra masuk ke Saireri

Sejumlah wilayah di Saireri butuh pelabuhan rakyat

Benarkah OAP minta pemekaran Papua Selatan ?

Loading...
;

Ada berbagai polemik yang terjadi. Misalkan dari pertambangan dengan banyakmnya perusahaan tambang yang pernah beroperasi, lalau adanya kawasan taman nasional teluk cenderawasih (TNTC), meliputi kabupaten manokwari dan teluk Wondama di provinsi Papua Barat dan Kabupaten Nabire di Provinsi Papua, juga berada di kawasan adat Suku Yerisiam. Kemudian hadirnya satu perusahaan yaitu PT Nabire Baru (NBR) dengan investasi sawit yang  menimbulkan konflik hingga hari ini dengan masyarakat setempat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire lalu membentuk Pansus yang terdiri dari tiga kelompok. kelompok satu untuk menemui pimpinan perusahaan, kelompok dua untuk bertemu masyarakat Sima dan kelompok tiga bertemu Pemerintah Kabupaten Nabire (Bupati, Kehutanan,

Perkebunan dan BLH).

“Pansus ini sudah mau tiga tahun kalau di hitung, tapi belum ada hasil yang disampaikan kepada kami,” ujar Sekretaris Suku Yerisiam Gua, Robertini Hanebora kepada Jubi di Nabire  tahun 2018 lalu.

Hanebora, kembali mempertanyakan hasil kerja pansus sebab tentunya pansus dibentuk melalui sidang paripurna yang menghabiskan biaya yang cukup besar guna menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

Di sisi lain era otonomi khusus (Otsus) yang sudah memasuki dua dasawarsa, masih menyisakan penyerobotan – penyerobotan dilakukan oleh sesama Papua. Bahkan tanpa persetujuan dan izin pemilik wilayah adat setempat. Ini semakin hari menimbulkan konflik ditengah masyarakat adat diwilayah Nabire. Sebab banyak tanah dan wilayah suku – suku asli Nabire di pesisir sudah diseroboti oleh orang yang tidak memiliki hak adat sama sekali.

Tercatat khusus di suku Yerisiam sendiri terdapat sejumlah konflik penyerobotan lahan bahwa sejak tahun 2016 hingga 2019. Kasus itu mencapai 12 kasus dan baru tiga terselesaikan. Sisanya tidak bisa diselesaikan karena egoisme dan kaum mayoritas menekan kepada para pemilik hak wilayah.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) Provinsi Papua melakukan investigasi perusahaan tambang di Nabire. Investigasi tersebut guna mengetahui keabsahan izin perusahaan yang beroperasi di kota emas julukannya ini. Mereka menduga, masih ada perusahaan tambang tak berizin di Nabire.

Ketua LSM WGAB, Yerri Basri Mak mengatakan bahwa intigasi yang dilakukan pihaknya adalah ke tempat – tempat operasi perusahaan tambang di Nabire seperti, kilometer 100 Distrik Soriwo dan Sungai Musairo, Distrik Makimi. Mereka menemukan empat perusahaan yang beroperasi.

“Ada empat perusahaan yang masih beroperasi sementara yang lainnya sudah keluar semua,” ujar Yeri pertengahan Juni 2019.

Basri menyebutkan hasil investigasi menunjukan banyak perusahaan tidak memiliki izin. Selain itu, ada WNA asal China melakukan penambangan emas di Distrik wilayah Siriwo kilometer 102, kabupaten Nabire juga diduga ilegal. “Kami temukan perusahaan tidak punya izin, ada yang buat kapal. Harusnya buat kapal dekat laut atau pelabuhan,” kata Basri.

Ia menyebutkan ada juga kapal raksasa yang sedang dikerjakan oleh PT Han Jun IC, salah satu pengusaha tambang di Kabupaten Nabire tepaynya di kilometer 102 Dsitrik Siriwo yang diduga tidak memiliki izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM).

Sebelum kapal itu beroperasi ebih lanjut, dia meminta kepada penegak hukum baik Provinsi dan Kabupaten segera mengambil tindakkan untuk mengecek seluruh dokumen perusahaan.

“Tolong di cek kapal tersebut apakah mempunyai izin atau tidak. Kalau tidak harus dibongkar,” kata Basri menegaskan.

Dinas ESDM Provinsi Papua, saat dikonfirmasi tentang berapa jumlah perusahaan penambang emas yang beroperasi di Nabire, belum mendapat jawaban pasti. Kepala Dinas ESDM Privinsi Papua, Alfret Borai, mengatakan masih memverifikasi guna mengetahui perusahaan mana saja yang sedang beroperasi di Nabire.

“Dan nantinya kami harus liat laporan hitam di atas putih yang ditujukan ke kami, ada atau tidak. Nanti kami akan informasihkan,” kat Borai.

Kepala Kepolisian Resort Nabire, AKBP Sonny Nugroho S.IK AKBP mengatakan telah melakukan pengecekan ke lokasi tambang emas di kilometer 102 Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua. Hal tersebut dilakukan pihak polres Nabire dalam menanggapi kabar adanya kapal penggerok emas di daerah ini.

“Kami sudah cek ke lokasi dan memang benar dan kapal itu, milik oleh PT. Jichuan,” ujar Sonny.

Namun Sonny menyebut hingga saat ini kapal tersebut dipastikan belum beroperasi serta masih dalam tahap pembuatan atau belum rampung.

Dalam pemeriksaan diduga kapal itu tidak memiliki izin operasional. “Kapal itu belum selesai dikerjakan. Saat pemeriksaan diduga belum ada izin. Kita ingin police line tapi mereka keberatan,” katanya.

Legislator Papua, Jhon NR Gobai, mempertanyakan pembuatan kapal di tengah hutan. Sebab menurut dia, pembuatan kapal harus memperoleh izin dari instansi terkait. Selain itu, tempat pembuatannya juga harus di dekat laut atau pelabuhan serta mempunyai izin lisensi pembuatan kapal.

“Jadi dalam rangka apa ada kapal raksasa di pesisir Kali Siriwo. apakah  agar bisa leluasa menyedot emas dari dalam Kali? Kapal ini dibuat oleh siapa sebenarnya,” ungkap Gobai.

Gobai meminta kepada penegak hukum, baik polres Nabire dan Poda Papua  untuk menutup sebelah mata akan tetapi segera mengecek dan mengambil tindakkan. (*)

Editor : Edi Faisol

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top