Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Catatan akhir tahun 2019: Goresan luka Sang Saka di hati orang Papua 

Ilustrasi Demonstrasi mengecam ujaran rasis di Jayapura beberapa waktu lalu – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Sore itu, 16 Agustus 2019, belasan mahasiswa Papua yang berada di Asrama Kamasan III Surabaya, Jawa Timur dikagetkan dengan tindakan penggrebekan.

Suara itu berasal dari pintu asrama yang digebrak aparat TNI. Kedatangan TNI ke Asrama di Jalan Kalasan Nomor 10 itu, karena beredar foto bendera Merah Putih dibuang ke got.

Sang Saka (Bendera Merah Putih) itu semula dipasang di pinggir jalan depan Asrama mahasiswa Papua. Penghuni Asrama yang dituduh sebagai pelaku, berupaya memberikan klarifikasi akan tetapi ditolak.

Tak lama setelahnya, Satuan Polisi Pamong Praja juga datang ke Asrama disusul ormas yang kemudian mengepung Asrama. Terjadi pelemparan ke area Asrama. Listrik Asrama dipadamkan dan terdengar makian bernada rasisme kepada penghuni Asrama.

Belasan mahasiswa tertahan dalam Asrama. Menahan lapar dan haus. Mahasiswa baru dapat dievakuasi aparat keamanan pada 17 Agustus 2019 sore.

Insiden tuduhan membuang Sang Saka ke got yang diwarnai ujaran rasisme, menuai kecaman dari masyarakat Papua.

Loading...
;

Gelombang demonstrasi mengecam ujaran rasisme terjadi di berbagai daerah di Papua di antaranya, Jayapura, Nabire, Paniai, Deiyai, Merauke, Yahukimo, Biak Numfor, Mimika, dan Jayawijaya.

Di Jayapura pada 19 Agustus 2019, ribuan warga Papua menggelar demonstrasi damai, mengecam ujaran rasisme. Demonstrasi di sejumlah daerah lain di Papua beberapa hari kemudian juga berlangsung aman.

Akan tetapi situasi berubah pada aksi demonstrasi kedua di Deiyai, 28 Agustus 2019. Terjadi rusuh yang melibatkan massa aksi dengan aparat keamanan. Ada korban meninggal dunia dan korban luka dari pihak warga dan aparat keamanan. Belasan warga ditangkap.

Demontrasi kedua di Kota Jayapura pada 29 Agustus 2019, juga meluas menjadi rusuh. Puluhan kantor pemerintahan, kantor perbankan, bangunan milik warga dan swasta, serta beberapa pos polisi dirusak dan dibakar. Puluhan kendaraan roda dua dan roda empat, juga tak luput dari amuk massa.

Pasca-insiden itu beberapa orang dinyatakan terluka dan meninggal dunia.
Insiden rusuh kembali terjadi di Kota Jayapura pada 23 September 2019. Insiden ini melibatkan mahasiswa eksodus dari berbagai kota studi dengan aparat keamanan.

Para mahasiswa ini memilih kembali ke Papua, pasca-ujaran rasisme di Surabaya. Sebelum insiden, mahasiswa eksodus menduduki halaman auditorium Kampus Uncen Jayapura. Tujuannya mendirikan posko. Akan tetapi aparat keamanan membubarkan aksi tersebut.

Seorang anggota TNI meninggal dunia dalam insiden itu. Beberapa mahasiswa juga dilaporkan terluka dan meninggal dunia, sementara ratusan lainnya diamankan ke Mako Brimob Polda Papua.

Pada hari yang sama, demonstrasi pelajar SMA di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya yang ditengarai berawal dari protes terhadap ujaran rasisme, meluas menjadi rusuh.

Sebanyak 10 unit kantor, 351 ruko, 150 motor, 100 mobil, 27 rumah, dan sebuah pasar dilaporkan dibakar. Insiden tersebut menyebabkan 33 orang meninggal, 82 terluka dan sebagain besar warga Wamena mengungsi sementara waktu ke berbagai daerah di Papua dan ke luar Papua.

Direktur Aliansi Demokrasi Papua (ALDP), Latifah Anum Siregar menilai ada kejanggalan yang belum terungkap di balik berbagai demonstrasi mengecam ujaran rasisme rusuh di sejumlah daerah di Papua, yang meluas menjadi rusuh.

Pernyataan itu dikatakan Anum Siregar dalam diskusi bersama para aktivis HAM, aktivis mahasiswa, perwakilan gereja dan adat dengan Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik serta komisioner Komnas HAM RI, Beka Ulung Hapsara pertengahan Oktober 2019, di kantor Komnas HAM perwakilan Papua.

Anum menduga ada aktor intelektual yang mesti diungkap dibalik insiden di Deiyai, Jayapura, dan Wamena.

Katanya, demontrasi pertama di Kota Jayapura berlangsung damai. Begitu juga di Deiyai dan Wamena pada 26 Agustus 2019, meski demonstrasi di Deiyai diwarnai pengibaran bendera Bintang Kejora. Akan tetapi yang dipertanyakan mengapa demonstrasi kedua di ketiga wilayah itu meluas menjadi rusuh.

“Selain itu, malam sebelum demonstrasi kedua di Jayapura, karet tiba-tiba habis di toko dan kios di sekitar Waena. Di Wamena, seragam SMA banyak dibeli sebelum demonstrasi pada 23 September 2019. Demonstrasi kedua di Deiyai tak ada pengibaran bendera Bintang Kejora, namun banyak orang mati,” kata Anum Siregar.

Usai demonstrasi pertama di berbagai daerah Papua, ribuan aparat keamanan dari berbagai provinsi diperbantukan mengamankan Papua. Akan tetapi kehadarian para aparat keamanan tersebut dianggap tak mampu meminimalisir terjadinya kerusuhan.

Padahal kata Anum, semakin banyak aparat keamanan potensi rusuh dan adanya korban mestinya dapat dicegah. Akan tetapi, situasi di lapangan berbanding terbalik.

“Aparat keamanan ditambah, korban tambah banyak, daerah konflik menjadi meluas,” ujarnya.

Pendeta Dora Balubun dari Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua berpendapat sama. Ia juga menduga, ada pihak yang merencang demonstrasi di Papua meluas menjadi rusuh.

“Setelah demonstrasi di Kota Jayapura, muncul kelompok warga yang saya anggap itu milisi. Kelompok warga ini terang-terangan membawa senjata tajam, akan tetapi terkesan dibiarkan,” kata Pdt. Dora Balubun.

Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kota Jayapura, Victor Tibul, juga menyebut ada keanehan saat demonstrasi kedua di Kota Jayapura.

Menurutnya, ada beberapa orang yang tidak dikenal terlihat menggunakan almamater kampus berbeda di beberapa lokasi.

Awalnya oknum-oknum itu memakai almamater Fakultas Hukum Uncen. Di lokasi tertentu oknum itu menggunakan almamter USTJ.

“Setelah itu, sudah menghilang. Sebenarnya mereka ini siapa?” ucap Viktor Tibul.

Selain itu menurut Victor Tibul, ketika demonstrasi biasanya kelompok massa pertama yang rawan melakukan aksi melanggar hukum. Misalnya pembakaran dan lainnya, karena saat massa lewat terkadang penjual bensin eceran atau minyak tanah di pinggir jalan yang dilalui massa, belum sempat membereskan jualannya.

Akan tetapi saat demonstrasi kedua di Kota Jayapura, gelombang massa pertama, kedua dan ketiga aman. Pembakaran dan pengrusakan baru terjadi ketika gelombang massa keempat berjalan menuju kantor Gubernur Papua.

“Siapa mensuplai bahan bakar untuk digunakan membakar? Ini juga mesti diungkap,” ujarnya.

Penggiringan opini

Pasca-demonstrasi yang meluas menjadi rusuh di sejumlah daerah di Papua, muncul berbagai opini di masyarakat. Masyarakat digiring pada opini separatis dan konflik horizontal.

Anum Siregar mengatakan, masyarakat Papua digiring pada tiga tahapan yakni, isu rasisme, demonstrasi meluas menjadi rusuh, dan separatis serta konflik horizontal.

“Di satu kutub masyarakat Papua di hadapkan pada isu Papua merdeka dan NKRI, di satu kutub masyarakat digiring ke arah konteks konflik horizontal. Dua ruang itu yang didesain,” kata Anum.

Sementara Pendeta Dora Balubun mengatakan akar masalah berbagai insiden di Papua berawal dari ujaran rasisme di Surabaya. Akan tetapi saat mahasiswa dan warga Papua menggelar demontrasi menolak rasisme, justru ditangkap dan dikenai pasal makar.

“Saya pikir ini sudah dibelokkan jauh sekali. Diarahkan ke politik. Kesempatan ini digunakan aparat atau negara mengambil menangkap aktivis, pejuang Papua merdeka,” kata Pdt. Dora Balubun.

Pasca-demonstrasi yang meluas menjadi rusuh di Deiyai, Jayapura, dan Wamena, puluhan orang dijadikan tersangka. Dikenakan pasal berbeda-beda. Ada yang dijerat pasal pengrusakan, pasal penghasutan, hingga pasal makar.

Puluhan orang itu kini sedang menjalani proses persidangan di Jayapura, Nabire hingga Balikpapan, Provinsi Kalimatan Timur.

Penegakan hukum dilakukan demi keadialan kepada para korban. Selain itu, Indonesia adalah negara hukum dan siapa pun yang melanggar hukum, wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Akan tetapi para terdakwa yang kini menjalani proses hukum, apakah benar-benar melakukan apa yang didakwakan?

Ataukah mereka hanya korban dari sengkarut yang terjadi di Papua. Sementara luka goresan yang berawal dari tuduhan membuang Sang Saka ke got terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, berujung pengepungan Asrama Kamasan III dan lontaran ujaran rasisme, masih membekas di hati orang Papua.

Butuh waktu cukup lama mengobati luka itu, atau mungkin saja luka itu akan terus membekas di hati orang Papua dari generasi ke generasi. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top