Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Catatan akhir tahun 2019: Pesan KPK untuk pejabat di Papua

Kantor Gubernur Papua – Jubi/Dok

 

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Tak terasa, waktu setahun berlalu lagi. Selama setahun ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah jadi teman sekaligus pembimbing setia pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Papua, khususnya dalam menata tata kelola pemerintahan, penggunaan anggaran, aset, pajak, pengurusan izin, pendataan data penduduk hingga hal-hal teknis lainnya.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarif, mengatakan Papua adalah masa depan Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, bahkan yang terbesar di dunia. Untuk itu, rela dan tulus membangun Papua bukan hanya dengan lagu dan memukul tifa saat adanya pertemuan, tapi harus dengan contoh perbuatan dan tingkah laku yang dilakukan setiap hari.

Laode menyebut optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah daerah di Papua menjadi salah satu prioritas KPK, agar pemerintah daerah di Papua lebih berdaya meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Oleh karena itu, kehadiran KPK merupakan bentuk upaya pencegahan korupsi dengan melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah.

“Jadi KPK itu bukan hanya menangkap, tapi lebih kepada melakukan pencegahan. Untuk itu, jangan melihat KPK seperti lihat hantu,” katanya di Jayapura, Kamis (25/7/2019).

Sengketa aset pemerintah

Loading...
;

Banyaknya sengketa hak atas tanah aset pemerintah yang berkaitan dengan klaim hak ulayat atau tanah adat di Papua menjadi perhatian KPK yang menyatakan akan membantu pemerintah untuk menyelesaikan persoalan itu.

Koordinator Wilayah VIII Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adlinsyah Malik Nasution mengatakan pihaknya banyak mendapat masukan terkait aset tanah pemerintah yang sudah bersertifikat, namun disengketakan masyarakat adat selaku pemilik hak ulayat.

“Kami tahu ada Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, namun hal ini perlu diluruskan. Untuk itu, kami akan membantu pemerintah untuk menyelesaikan,” kata Adlinsyah Malik Nasution.

Untuk masalah ini, Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua meminta Pemerintah Provinsi Papua dan Kejaksaan Tinggi Papua untuk cermat menyelesaikan sengketa tanah dan bangunan aset pemerintah. Setiap sengketa harus dipilah, dan diselesaikan sesuai dengan persoalan masing-masing sengketa. Sebab persoalan klaim atas tanah atau bangunan aset pemerintah sangat beragam.

Ada sengketa yang didahului klaim tanah adat atas aset pemerintah, yang diikuti praktik jual-beli dengan pihak lain. Akan tetapi, ada pula sengketa tanah dan bangunan aset pemerintah yang merupakan masalah historis masa lalu, misalnya perampasan tanah adat. “Masalah tanah ini tidak bisa digeneralisir,” kata Maruli Tua.

Menurutnya, penanganan sengketa tanah dan bangunan aset pemerintah sudah mulai dibahas dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua. Pemerintah Provinsi Papua bersama Kejati Papua harus bisa memisahkan modus dan para oknum yang memanfaatkan masalah tanah adat itu.

“Kami sudah banyak mendapat masukan terkait aset-aset pemerintah yang dilengkapi dengan sertifikat, namun masih saja digugat oleh para pemilik hak ulayat. Oleh karena itu, kami minta di pisahkan masing-masing klaim. Hal itu butuh kecermatan,” ujarnya.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Derek Hegemur mengatakan pihaknya sedang menginventarisasi semua aset milik pemerintah provinsi Papua. Ia akui ada sejumlah aset Pemerintah Provinsi Papua yang dikuasai pihak ketiga.

Bangunan bekas Hotel Arfak di Manokwari, Papua Barat misalnya, sudah dikuasai masyarakat adat setempat. Hotel Mapia di Biak serta Hotel Asmat di Merauke kini sedang dalam proses rekonsiliasi bersama pemerintah setempat.

“Jadi kami akan inventarisir dulu, lalu lakukan validasi aset, verifikasi seluruhnya. Baru kemudian akan lakukan penertiban aset. Saat ini semua sedang berproses,” kata Derek.

Tegas memungut pajak

Koordinator Wilayah VIII KPK Adlinsyah Malik Nasution, mengatakan optimalisasi pendapatan pajak daerah sudah merupakan bagian tematik daripada program yang KPK akan dorong. Hanya saja masing-masing daerah memiliki masalah berbeda, yang mana ada level provinsi dan level kabupaten/kota.

Kalau untuk provinsi, ujar ia, ada pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, termasuk cukai rokok. Sedangkan mata pajak kabupaten/kota cukup banyak, yang mana sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing daerah.

“Untuk itu, kami selalu minta provinsi, kabupaten dan kota untuk terus mengoptimalkan pendapatan pajak daerah,” kata Adlinsyah.

Agar optimal, ia mengusulkan agar pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Papua perlu melibatkan Kantor Pajak. Selian itu, potensi yang ada perlu dikembangkan sendiri. Dalam artian, ada wilayah-wiayah perkotaan yang bisa dioptimalkan penerimaannya, atau ada wilayah yang bisa diarahkan ke arah komersial.

“Intinya, kita sudah harus membuat zona-zona potensi yang ada, karena jika tidak maka kita akan terus merasa tidak akan bisa mengoptimalkan sesuatu,” ujarnya.

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, mengatakan peningkatan pendapatan daerah. khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi perlu dilakukan, guna mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

“Bila kita melihat penerimaan pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari PAD dan PBB-P2 berpotensi besar dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Untuk itu, perlu dioptimalkan sebaik mungkin,” kata Klemen di Jayapura, Kamis (23/5/2019).

Sekretaris Daerah Kota Jayapura Frans Pikey, mengatakan untuk retribusi pihaknya sudah kembangkan sistem online antara Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dengan pihak hotel, terutama yang berbintang dan sudah berjalan sangat baik. “Untuk menghindari manipulasi dan penggelapan pajak, kami terapkan sistem online ini,” kata Pikey.

Meskipun demikian, ia mengakui masih ada pihak-pihak yang “nakal” dengan menghalalkan berbagai cara. Seperti, menyiapkan dua tagihan, yang mana satu untuk masuk ke Dispenda, sementara yang satu ditahan untuk ditagih sendiri. “Cara-cara ini yang sementara kami sedang tertibkan, mengingat ada beberapa oknum yang bermain di hotel-hotel tertentu,” ujarnya.

Penarikan aset kendaraan dinas

Puluhan kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Papua berhasil ditarik untuk didata ulang dan cek fisiknya. Hal tersebut merupakan langkah awal tim Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK bersama pemerintah daerah menata Barang Milik Daerah.

Untuk tahap awal, Organisasi Perangkat Daerah yang sudah mengembalikan kendaraan dinas yakni, Sekwan DPR Papua sebanyak 29 unit mobil, Badan Kepegawaian Daerah 3 unit mobil dan 1 unit motor, Dinas Lingkungan Hidup 2 unit motor, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5 unit mobil, Dinas Tanaman Pangan 1 unit mobil dan 3 unit motor, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 5 unit motor. Dengan total kendaraan yang dikembalikan sebanyak 49 senilai Rp11,024,442,750.

“Kami mengapresiasi kerja keras dan upaya Tim Pemprov Papua dalam menertibkan aset di lingkungan pemerintahannya. Kami harap setelah langkah awal ini, penertiban aset berikutnya bisa terlaksana dengan baik,” kata Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua, di Jayapura, Rabu (13/11/2019).

Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua, Maruli Tua (batik), saat mengecek kendaraan dinas yang ditarik dari beberapa OPD – Jubi/Alex

Ia menilai upaya penertiban aset di bawah pimpinan Sekda Papua Hery Dosinaen telah menunjukkan perkembangan yang sangat positif serta signifikan.

“Kami juga mengapresiasi Tim Rencana Aksi Pemprov Papua dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua yang terus bergerak (menertibkan aset),” ujarnya.

Meskipun demikian, ujar ia, masih cukup banyak kendaraan dinas roda dua dan empat yang masih harus dikejar karena dikuasai secara tidak sah, baik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif, pensiunan pegawai negeri, maupun mantan anggota legislatif.

Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, mengatakan pihaknya sudah memberikan batas waktu dalam pengembalian kendaraan dinas ini. Selain kendaraan roda empat, sejumlah kendaraan roda dua yang telah ditarik sudah tak layak dipergunakan.

“Tapi arahan dari Mendagri, aset dalam bentuk rangka pun kenapa tidak (ditarik)? Itu harus terhitung semua dan tidak ada cerita hilang. Intinya barang itu harus terhitung di aset dan kalau memang ada yang mau dihapus, ya kita hapus. Tapi setidaknya harus terdata lebih dahulu,” ujarnya.

Pemberian izin

KPK menekankan, Organisasi Perangkat Darah (OPD) atau SKPD teknis tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan atau menerbitkan izin, karena yang memiliki hak adalah pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

“Kami ingatkan tiga hal terkait pengurusan izin yakni, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri sudah mengatur, harus melimpahkan seluruh izin kepada PTSP,” kata Koordinator Wilayah VIII KPK, Adlinsyah Malik Nasution di Jayapura, Rabu (22/5/2019).

Untuk itu, dirinya meminta gubernur, bupati dan wali kota untuk mengeluarkan peraturan kepala daerah untuk melimpahkan seluruh pengurusan izin kepada PTSP. Artinya, jika ada yang ingin mengurus izin harus berkoordinasi dengan PTSP.

“Jadi jika ada orang memerlukan izin silahkan datang ke PTSP dan dokumennya tidak boleh berpindah, nanti orang-orang dari SKPD teknis yang datang memberikan analisis dalam rangka pemberian rekomendasi atau non izin,” ujarnya.

Pada kesempatan itu juga, dirinya mengingatkan dalam pengurusan izin tidak boleh ada satu rupiah yang mengalir atau ucapan terimakasih, kecuali yang diatur oleh peraturan daerah (Perda). “Jadi ingat, satu rupiahpun tidak boleh ada dalam pengurusan izin,” katanya.

Di samping itu, dirinya juga meminta dalam sistem perizinan harus ada tim teknis, teknis sistem, saluran dan kolom pengaduan, agar dalam pengurusan alurnya bisa diketahui dan dilihat secara langsung dalam sistem yang sudah disediakan.

“Intinya kami ingin berupaya memaksimalkan, jangan buru-buru mengatakan ya sudahlah, karena tidak ada salahnya untuk mencoba,” ucapnya.

Penerima Bantuan Sosial Belum Sesuai NIK

Berdasarkan hasil data antara Kementerian Sosial dan Kependudukan dan Catatan Sipil, Januari 2019 sekitar 29,42 juta data penerima bantuan sosial se-Indonesia belum padat atau tidak ditemukan dengan NIK (nomor induk kependudukan).

Sedangkan untuk Papua, dari 1.696,698 orang yang terdeteksi menerima bantuan, sebanyak 1,5 juta datanya tidak sepadan dengan data NIK.

Menanggapi itu, ujar ia, tahun ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Provinsi Papua dan Papua Barat untuk fokus mengkoordinasikan data kependudukan, terutama basis data terpadu sebagai alat pengawasan dan konsosial bagi masyarakat Papua.

Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano saat menyerahkan bantuan. – Jubi/Ramah

Sementara terkait dengan data kependudukan, ketepatan penyaluran bantuan selain akan dicapai dengan reformasi mekanisme atau tata kelola penyaluran bantuan, juga perlu didukung dengan data-data akurat dan berkualitas.

“Perlu diingat, data terpadu ini adalah data induk yang perlu diperharui secara berkala, mengingat kondisi sosial ekonomi seseorang bisa saja berubah. Kondisi data yang tidak akurat dan tidak diperbaharui akan memperbesar potensi kesalahan penyaluran, bahkan penyimpangan yang dapat menimbulka akibat hukum yang semakin terbuka,” ujarnya.

Untuk itu, dirinya berharap dan merekomendasikan agar pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Papua bisa secara serius menciptakan suatu sistem informasi dan data base orang asli Papua (OAP) sehingga dapat diukur tingkat kesejahteraan dari tahun ke tahun.

“Harapan kami ke depan, data akurat dan berkualitas yakni by name and by address yang nantinya akan dibuktikan dengan nomor induk kependudukan yang terdaftar di Direktorat Dukcapil,” kata pria yang akrab disapa Choki ini.

Koordinator Supervisi Pencegahan KPK wilayah Papua, Maruli Tua, mengatakan sampai saat ini pihaknya masih terus mendorong agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota segera buat sistem informasi dan database orang asli Papua (OAP).

“Kami minta ada sistem informasi yang valid dan verifikasi mengenai data kependudukan, khususnya OAP. Agar pelaksanaan otonomi khusus bisa diukur secara data yang valid,” kata Maruli kepada Jubi di Jayapura, Rabu (18/12/2019).

Menurut ia, dengan adanya database kependudukan yang valid, pemerintah setiap tahun bisa mengukur berapa penurunan angka kematian ibu hamil, berapa peningkatan partisipasi sekolah, kenaikan Indeks Pembangunan Manusia, dan lain sebagainya.

Terkait ini, Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Papua menyelaraskan seluruh data penerima bantuan sosial dari 29 Dinas Kependudukan kabupaten/kota di Papua. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk mengatakan penyelerasan itu dilakukan agar pihaknya memiliki data valid penerima bantuan sosial di Papua.

Ribka Haluk menyatakan selama ini pihaknya belum memiliki data valid penerima bantuan sosial di Papua. “Saya belum bisa sebutkan jumlah pasti penerima bantuan sosial di Papua. Sebab, data yang ada tidak sesuai [dengan hasil] pengecekan (di lapangan),” kata Haluk di Jayapura, Rabu (11/12/2019).

Menurutnya, pihak yang lebih tahu keadaan masyarakat adalah Dinas Sosial di kabupaten/kota. Untuk itu, ia berhadap data Dinas Sosial 29 kabupaten/kota nantinya sudah valid dan sesuai kondisi di lapangan.

“Kami di provinsi sifatnya hanya mengawasi. Akan tetapi, [kami] berharap progam ini bisa tepat sasaran. Jangan [sampai] ada keluarga yang tergolong mampu tetapi masih mendapat bantuan sosial, sementara [mereka] yang benar-benar tidak mampu malah tidak terdaftar,” ujarnya.

Untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Papua akan menghubungkan dan menyelaraskan data penerima bantuan sosial dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pembentukan Unit Layanan Pengadaan

Keterbatasan jaringan internet masih menjadi alasan utama bagi 10 pemerintah daerah di Papua belum membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP). Padahal surat resmi hasil monitoring dan evaluasi sudah diberikan ke masing-masing daerah yang belum membentuk.

Koordinator Supervisi Pencegahan Korupsi KPK Wilayah Papua, Maruli Tua mengatakan 10 Pemda di Papua yang belum membentuk di antaranya, Waropen, Mamberamo Raya, Nduga dan Dogiyai.

“Alasan klasik soal terkendala sumber daya manusia dan keterbatasan jaringan internet bukanlah alasan yang tepat. Kalau pemerintah kabupaten terutama Bupati punya kemauan, pasti semua bisa jalan. Tapi kalau tidak, ya akan seperti ini,” kata Maruli Tua.

Ia tekankan, tidak adanya ULP membuka peluang oknum-oknum untuk berbuat nepotisme, karena tidak ada yang memantau langsung proses pengadaan barang dan jasa.

“ULP ini memiliki tugas untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa. Jadi harus ada di setiap pemerintah daerah,” ujarnya.

Koordinator wilayah VIII Tim Korsupgah KPK Adlinsyah Malik mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Papua untuk bagaimana memberikan pelatihan peningkatan SDM bagi tenaga ULP di daerah.

“Kalau tidak gerak-gerak, daerah belum punya ULP ironis sekali. Makanya gak ada cara lain harus ada pelatihan SDM ini akan kita dorong,” kata Adliansyah.

Penggunaan Anggaran PON 2020

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengingatkan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Papua, serta Dinas Olahraga dan Pemuda Papua untuk menggunakan anggaran PON sesuai prosedur. Pengawasan penggunaan anggaran PON harus dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus korupsi dalam penyelenggaraan PON XVIII Riau 2012.

Koordinator Supervisi Pencegahan KPK wilayah Papua Maruli Tua, mengatakan penyelenggaran even olahraga besar seperti PON XX Papua 2020 memang rawan menimbulkan penyalahgunaan anggaran. Panitia Besar PON XX Papua 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua, serta Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Papua diharapkan berhati-hati dalam menggunakan anggaran PON XX.

Maruli Tua menyatakan KPK tidak secara khusus mengawasi penggunaan anggaran PON XX. “Kalau pengawasan secara khusus dari KPK, belum [ada]. Hanya [saja], di setiap kesempatan kami selalu ingatkan terus kepada Gubernur, Sekda dan pimpinan organisasi perangkat daerah teknis untuk menggunakan anggaran sesuai prosedur,” kata Maruli kepada Jubi, Minggu (15/12/2019).

Terkait masalah pendampingan pengawasan bagi Pemerintah Provinsi Papua dalam menggunakan anggaran PON, Maruli Tua menyatkan sudah ada pihak Kejaksaan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurutnya, keterlibatan KPK lebih bersifat koordinasi dan supervisi pengawasan.

“Intinya, sudah cukup banyak penjabat yang tersandung masalah hukum. Untuk itu, kami selalu ingatkan Papua jangan mengulangi hal yang sama. Kami harap sekecil apapun anggaran yang dipakai bisa dipertanggungjawabkan, agar (nantinya) tidak menjadi masalah,” sambungnya.

Menanggapi itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta anggota Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), harus diisi oleh orang-orang yang gagah dan mumpuni, agar pengawasan benar-benar berjalan baik.

“APIP ini bukan buangan, dan jangan jadikan APIP sebagai ban serep dalam pemerintahan,” kata Koordinator Wilayah VIII KPK, Adlinsyah Malik Nasution.

Ia tekankan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, fungsi APIP sangat sentral dalam melakukan fungsi pengawasan.

“Jadi kalau ada anggota APIP yang masuk umur-umur pensiun atau sering ngantuk-ngantuk, mending diganti saja karena APIP ini merupakan perpanjangan tangan, jadi harus gagah dan pintar,” ujarnya.

Dalam rencana aksi, KPK meminta APIP harus mulai melakukan audit investigasi dengan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Disamping itu, keberadaan Inspektur juga harus betul-betul orang yang paham, minimal soal hukum karena sewaktu-waktu bisa saja dipanggil untuk menjelaskan sesuatu.

“Minimal soal hukum acara pidana paham sedikit lah, jangan kalau ada panggilan langsung grogi. Jadi minimal belajar artikulasi hukum lah,” ujarnya.

Sekedar untuk diketahui, dari haril pendampingan KPK selama setahun ini (2019) Pemerintah Provinsi Papua berhasil meraih penghargaan atas keberhasilannya mengintegrasikan e-Planning ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau SIPD Kementerian Dalam Negeri. Papua disebut-sebut masuk dalam kategori tiga terbaik dalam mengintegrasikan e-Planning ke dalam SIPD.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Papua, Muhammad Musa’ad mengatakan Papua menjadi satu-satunya provinsi di wilayah Indonesia timur yang berhasil mengintegrasikan e-Planning ke dalam SIPD.

“Ada enam provinsi yang menerima [penghargaan]. Papua masuk dalam ketegori tiga terbaik, bersama Provinsi Jambi dan Baten,” kata Musa’ad di Jayapura, Kamis (24/10/2019).

Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua sebelumnya juga diberi penghargaan Adhi Purna Karya Bidang Sosial dalam Program Membangun Masyarakat Memberantas Miras, dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Penghargaan yang diterima langsung oleh Asisten Bidang Pemerintahan Papua, Doren Wakerkwa di Surabaya, Senin (28/1/2019) malam, berdasarkan penilaian APPSI terhadap pemerintah Papua yang dinilai berhasil dalam upaya memberantas minuman beralkohol.

Menurut ia, tidak hanya penghargaan yang didapat, Pemeritah Papua juga berhasil masuk nominasi tiga besar provinsi yang berhasil mengentaskan kemiskinan, yang mana penghargaannya disebut Adhi Purna Prima.

“Dengan hasil ini, tentu menjadi komitmen bagi gubernur dan wakil gubernur Papua untuk benar-benar mengentaskan kemiskinan di periode kedua, dengan melibatkan seluruh jajaran dan pemerintah kabupaten/kota, serta stakeholder terkait,” ujarnya. (*)

Editor: Syam Terrajana

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top