HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Catatan dari diskusi “Menyoal Papua dalam peta politik Indonesia”

Diskusi Menyoal Papua dalam Pilpres 2019: Posisi Papua dalam Peta Politik Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Tifa, Jubi dan Amnesty International Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, 14 Februari 2019 – Jubi

Laporan dari diskusi Menyoal Papua dalam Pilpres 2019: Posisi Papua dalam Peta Politik Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Tifa, Jubi dan Amnesty International Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, 14 Februari 2019.

Jayapura, Jubi – Selama lima bulan terakhir masa kampanye pilpres 2019, sejak September hingga Februari – dari total tujuh bulan yang dialokasikan sampai April yang akan datang – baru pada hari Kamis, 14 Februari 2019 ada sebuah acara digelar di Jakarta untuk mempersoalkan Papua dalam Pemilihan Presiden 2019. Dialog yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Jubi, Amnesty International Indonesia dan Yayasan Tifa dan berlangsung selama lima jam itu memang akhirnya mengalir liar, bukan hanya mempersoalkan mengapa dalam sebuah peristiwa politik sebesar pemilihan presiden di Indonesia, isu tentang Papua tidak mencuat dalam debat politik yang diselenggarakan KPU. Perbincangan dan perdebatan yang berkembang dalam sepanjang diskusi juga menggugat perkara-perkara sensitif mengenai hubungan Indonesia-Papua sebagai dua bangsa, tentang diskursus kolonial bahwa tidak pernah ada integrasi Indonesia-Papua, karena yang berlangsung sesungguhnya adalah aneksasi; juga tentang keharusan moral dan politik tentang jalan perpisahan apa yang sebaiknya ditempuh. Walaupun sub-sub topik selama diskusi dua sesi itu sesungguhnya panas, diskusi belangsung lancar dan asyik. Topik besar yang semula dijadikan fokus adalah tentang posisi Papua dalam peta politik Indonesia.

Diskusi dihadiri sekitar 80an orang, sebagian besar partisipan adalah para pengamat; banyak juga yang terlibat dalam berbagai aktivisme sekitar isu Papua; aktivis berbagai gerakan sosial dan politik; juga para wartawan asing. Sebagian besar mereka menjadi narasumber penting diskusi sesi pertama; sedangkan pada sesi kedua kebanyakan datang dari generasi muda, para aktivis milenials.

***

Dharmawan Triwibowo, seperti membawa arus wacana besar yang selama ini mendominasi kesadaran publik tentang Papua. Papua, katanya, “belum menjadi narasi utama dalam peta politik Indonesia, baru menjadi catatan kaki, hanya apendiks, hanya anotasi. Ini persis seperti posisi Yahudi di Eropa sejak awal abad ke-20,” kata Direktur Yayasan Tifa itu. Tak jelas yang dimaksud, apakah trajektorinya adalah juga genosida, seperti yang dialami di bawah Nazisme Hitler Jerman, menjelang Perang Dunia Kedua, atau yang lain. Yang dimaksud dengan “yang lain itu adalah trajektori integrasi atau merdeka. Kedua pilihan trajektori terakhir ini harus dilakukan secara beradab. Yang jelas, “selama ini Papua hanya menjadi target pembangunan,” kata Usman Hamid, Direktur Amnesti Internasional Indonesia. Dalam narasi “pembangunan,” berbagai fenomena ketidakadilan disembunyikan. Kekerasan, pelanggaran HAM, eksploitasi SDA, marginalisasi, selalu dinegasikan. Sejarah Papua adalah sejarah kolonisasi.

Loading...
;

Dalam perspektif Benny Giay, Ketua Sinode Gereja-Gereja Kemah Injil Kingmi, Papua terjebak dalam hubungan dominasi dengan Indonesia. Dalam sepanjang sejarah modern Indonesia, manusia Papua berada di batas tipis identitas: antara sebagai binatang dan sebagai separatis. Sejak 1963 hingga sekarang, 2019 – jadi selama 56 tahun – hubungan konfliktual Indonesia-Papua berada di ambang batas koeksistensi yang bersifat kolonialistik seperti itu.

Posisi yang diangkat oleh tiga pemantik diskusi di atas mendapat pembenarannya dari Adriana Elizabeth, peneliti LIPI. Menurutnya, konflik Indonesia-Papua tercatat sebagai konflik terpanjang dalam sejarah Asia, selain konflik Filipina-Moro. Sejarah dunia memang dipenuhi konflik dan perang. Tetapi di tengah-tengah itu selalu ada upaya untuk mencari perdamaian. Nah, dalam konflik Indonesia-Papua, sepertinya tidak pernah ada upaya mencari titik perdamaian. Indonesia selalu menganggap tidak ada persoalan menyangkut Papua. Sementara Papua menganggap Indonesia adalah sumber malapetaka. Jika kedua pihak tidak punya titik-pandang yang sama, maka tidak akan pernah ada resolusi konflik. Padahal, dalam pandangannya, yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi ketegangan Indonesia-Papua pada tahap sekarang, adalah transformasi konflik. “Ini harus dilakukan, misalnya dengan menggunakan model Afrika Selatan, yakni untuk mencapai rekonsiliasi melalui pengungkapan kebenaran.”

Imam Azis dari PB NU mendukung inisiatif penyelesaian demi rekonsiliasi itu. Dia menyarankan disusunnya roadmap baru. Masih tetap berbasis penyelesaian HAM, ia menganggap resolusi harus tetap dilakukan dengan mengajak keterlibatan masyarakat sipil seluas-luasnya. Pada jalan itulah, penyelesaian Papua harus diletakkan.

Tapi bagi Amiruddin Al Rahab dari Komnas HAM, hampir semua pintu masuk untuk penyelesaian konflik, sekarang ini sudah tertutup. Apalagi melalui pintu masuk HAM, termasuk melalui jalan KKR (komisi kebenaran dan rekonsiliasi). Melalui dialog? Juga hampir mustahil, karena tidak ada lagi yang berminat untuk memprakarasi dialog. Siapa yang mau memulai? Dalam situasi seperti itu, sekarang ini situasinya cenderung kembali lagi dari nol. Ya, dari nol. Tapi inilah tragedinya: dari dulu situasinya terus seperti ini. Sangat involutif.

Sama dengan posisi Imam Azis, Papang Hidayat dari Amnesty International mengakui ada banyak hambatan di jalan HAM; tetapi bukan berarti itu jalan yang tertutup sama sekali. Ia menekankan untuk membereskan dulu hambatan-hambatan itu. Pertama adalah dengan menekankan diperbaruinya kembali komitmen Indonesia untuk menjalankan 8 dari 9 konvensi-konvensi PBB mengenai HAM yang sudah diratifikasi. Selama ini komitmen itu timbul-tenggelam, tidak konsisten, dan selalu tergantung dari cuaca politik. Kedua adalah keharusan melakukan revisi untuk mengefektifkan sistem hukum internal Indonesia dalam rangka menjalankan konvensi-konvensi PBB itu. Selain itu, ketiga, semua upaya pembenahan ini harus dikaitkan dengan isu tunggal khas Papua di bidang HAM, yaitu marginalisasi. Itulah yang menjadi sumber kejahatan HAM di Papua.

Papang mengingatkan, marginalisasi Papua punya tiga ekses besar yang masing-masing bisa menimbulkan masalah-masalah baru yang lebih serius. Pertama, marginalisasi telah menciptakan krisis dalam identitas budaya Papua. Kedua, marginalisasi juga muncul dalam bentuk ketimpangan demografi, yang pada dirinya menciptakan legitimasi bagi kebijakan yang mengeksklusi Papua dengan hak-hak aslinya. Ini memang bukan khas problem Papua, tetapi di Papua, ketiga soal itu telah menjadi masalah besar tersendiri.

Philip Vermonte dari CSIS mengatakan dalam situasi meluasnya deprivasi yang dialami sebagian besar penduduk Papua, solusi demografis dan ekonomis harus didasarkan pada perhatian terhadap aspirasi kultural masyarakat Papua. Pendekatan kultural terhadap Papua selama ini dinihilkan. Ini tragedi kebijakan yang terus diulang dari pemerintahan yang sat uke pemerintahan berikutnya, termasuk hingga sekarang. “Bagaimana Papua menjadi bagian dari Indonesia pertama-tama adalah masalah budaya, bukan masalah keamanan dan militer,” katanya. Dalam pandangan Philip, selain melalui penyelesaian HAM, masalah Papua juga harus diselesaikan dengan pendekatan kultural. Salah satu yang harus ditekankan dengan pendekatan ini adalah demi dirancangnya pembangunan sumberdaya manusia Papua melalui kebijakan afirmatif untuk kesetaraan. Ini adalah langkah primer yang strategis.

***

Dalam pandangan rata-rata orang Papua, problem Papua yang terbesar adalah bahwa warisan masalah lama tak pernah diselesaikan, sedang masalah-masalah baru terus bermunculan. Timbunan masalah yang semakin akumulatif tanpa penyelesaian membuat ruang dialog dan negosiasi semakin sempit. Ini menciptakan situasi di mana aspirasi kemerdekaan tak terelakkan. Problem berikutnya adalah aspirasi politik dikriminalisasikan. Dari generasi ke generasi tidak ada penyelesaian. Pandangan seperti ini dikemukakan oleh Markus Haluk yang mewakili United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Kondisi Papua, dalam perspektif seperti itu, sesungguhnya sudah darurat. Ini pendapat Theo Hasegem. Theo yang sehari-hari menyaksikan kehidupan masyarakat Papua dari dekat melihat fakta bahwa negara Indonesia hadir di sana dalam bentuknya sebagai kolonialis militer. Kolonialisme tak pernah punya hati. Apalagi kolonialisme militer. Di bawah pemerintahan Jokowi, situasinya pun sama saja.

Di Nduga, setelah tragedi penembakan beberapa waktu lalu, gambarannya adalah seperti ini – pintu gereja dirusak, barang-barang penduduk yang dititipkan di sana dihambur-hamburkan, masyarakat bersembunyi di hutan karena tetap takut pulang. Masyarakat tidak mau kembali ke rumah masing-masing selama tantara masih berkeliaran di desa-desa. Juga di Mapenduma: sekolah tidak jalan. Desa seperti mati, penduduk dicurigai karena memberi tempat pada apa yang disebut KKB (kelompok kriminal bersenjata). Suasana ini memberi legitimasi bagi tentara untuk terus mengawasi masyarakat. Daniel Charles Randongkir, seorang aktivis masyarakat sipil Papua, memberi kesaksian bahwa apa yang terjadi Nduga dan Mapenduma merupakan miniatur dari apa yang berlangsung di seluruh pelosok Papua.

Kesaksian mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat Papua juga dikemukakan Latifah Anum Siregar, dari ALDP. Ia menyaksikan, kebebasan berekspresi masyarakat Papua semakin ditindas; aksi kekerasan terus terjadi; kelompok-kelompok suku harus terus berperang agar eksistensinya terus diakui; jika mereka diam malah bisa dianggap sebagai kelompok KKB yang menyamar. Perang suku terus terjadi. Dan ini membuat tantara mengambil untung karena mereka bisa bisnis senjata. Dalam situasi seperti itu, banyak sekali pengungsi berkeliaran, di mana-mana. Pemerintah pusat buta soal ini. Komando-komando militer bungkam, bukan karena takut, tapi untuk membiarkan agar situasinya terus berlangsung keruh demi mencari keuntungan. Masyarakat Papua tahu betul situasi ini.

Kaum elite kekuasaan di Papua juga menikmati situasi ini. Mereka ini adalah pengambil keuntungan dari jenis lain, yakni yang paling menikmati status-quo Otonomi Khusus untuk menggarong anggaran ratusan trilyun rupiah dari pemerintah pusat. Direktur Pembinaan Jaringan Kerja dan Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarko dari KPK memberi kesaksian bahwa korupsi di Papua adalah dari jenisnya yang paling tradisional dan primitif. Selain korupsi di jajaran pemerintahan sipil, korupsi sektor keamanan juga berlangsung massif. Ia mencatat bahwa demo-demo oleh masyarakat sipil seringkali justru digelar sebagai sandiwara untuk mencairkan anggaran pengamanan, yang nilainya ratusan juta rupiah untuk setiap “event.” Ini bisa berlangsung di level kecamatan, kabupaten, maupun provinsi, baik di bawah rezim keamanan polisi maupun militer.

Sekali lagi, semua kegilaan ini disaksikan secara luas oleh masyarakat Papua. Mereka tahu apa yang berlangsung; mereka sangat paham bagaimana kekuasaan sipil, militer, dan polisi Indonesia dijalankan di tanah Papua. Dan mereka muak. Mereka merasa dijajah. Kekuasaan Indonesia adalah kolonialisme dalam jenisnya yang paling brutal.

Yan Christian Warinussy memberikan contoh kegilaan seperti ini dalam proses penegakan hukum yang tidak transparan dan akuntabel. Misal seorang Kartu Kuning Telenggen yang dituduh menembak seorang anggota Kopassus dan sebuah pesawat bisa ditangkap dan diadili sementara proses penegakan hukum terhadap orang-orang yang diduga sebagai pelaku kekerasan lainnya di Nduga, Timika atau tempat lainnya tidak bisa terungkap sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan. Ia mengulang pernyataan Anum siregar tentang dugaan bisnis senjata di tempat-tempat berlangsungnya kekerasan itu.

Penilaian bahwa bangsa Indonesia perampok sudah sangat mendalam di kalangan orang Papua sejak 1963. Kesan itu diteruskan secara turun temurun. Inilah pandangan Philep Jacob Karma, aktivis pro kemerdekaan Papua yang memperjuangkan pemisahan dua bangsa – Indonesia dan Papua – secara damai. Baginya, penjajahan Indonesia kepada bangsa Papua sejak 1963 terus berlanjut. Ini harus dihentikan, agar Indonesia tidak terus mengkhianati konstitusinya sendiri.

Meskipun mengakui bahwa aspirasi kemerdekaan adalah aspirasi politik yang sah, tetapi bagi Markus Haluk jalan menuju cita-cita itu harus ditempuh dengan damai. Hanya melalui jalan damai, Indonesia dan Papua bisa merintis solusi jangka panjang untuk koeksistensi. Bagi Markus, baik bangsa Indonesia maupun bangsa Papua harus menjawab pertanyaan tunggal ini – apakah Indonesia yang akan menjadi masa depan Papua; atau Papua yang akan menjadi masa depan Indonesia? Mengapa takut untuk membayangkan agar solusinya diletakkan dalam kerangka dua bangsa?

Salah satu yang harus juga dipertimbangkan untuk penyelesaian damai konflik jangka panjang adalah dengan kepala dingin menjawab pertanyaan-pertanyaan ini – bagaimana dan dari mana pasokan pembangunan di Papua selama ini berasal: dari Sydney, Canberra, atau dari Makassar, Bali, Surabaya? Ini juga pertanyaan yang diajukan Haluk. (*)

Dan di bawah ini adalah sebagian jawaban yang muncul dari berbagai sudut forum diskusi.

***

Selama ini Indonesia sebenarnya tidak pernah benar-benar memahami psikhe bangsa Papua. Masyarakat Papua terkenal sangat egaliter. Sense of justice-nya sangat tinggi. Mereka paham betul, 70% SDA (sumber daya alam)-nya sudah dirampok. Bagi bangsa Papua, tidak pernah ada integrasi antara Indonesia dan Papua. Ini karena yang berlangsung adalah aneksasi sejak 1963. Pada 1967 penjarahan emas dilakukan. Dan inilah debut kolonialisme Indonesia yang pertama, bahkan ketika belum ada Pepera yang mensahkan (secara sepihak) pengakuan bergabungnya Papua ke dalam wilayah territorial Indonesia, pada 1969.

Menurut Leo Simajuntak dari Green Peace, rekognisi adalah masalah Papua yang paling besar. Walaupun jumlah bangsa Papua hanya 1% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia, mereka tetap merupakan eksistensi yang harusnya diakui. Tetapi dalam prakteknya mereka dianggap tidak ada, setidaknya tidak diakui secara bermartabat. Indonesia hanya melihat tanah Papua, bukan bangsa Papua; padahal tanah Papua adalah basis material bagi bangsa dan manusia Papua. Pada kenyataannya, tanah hutan dan sumber daya alam Papua sudah berantakan. Penguasaan konsensi ratusan ribu dan jutaan hektar tanah oleh korporasi-korporasi besar nasional maupun internasional yang dilakukan di bawah perjanjian Indonesia, dilakukan dengan sangat ganas dan itu melukai hak asli bangsa Papua. SDA bangsa Papua tidak pernah dihormati secara layak. Para penguasa politik dan ekonomi di Papua pun sangat kleptokratik.

Dengan mempertimbangkan kenyataan historis tentang praktek kolonialisme dan penjarahan tanah Papua seperti tergambar di atas, problem Papua bukan sekadar “kegagalan pembangunan,” tapi juga marginalisasi, penindasan dan pelanggaran HAM, dan penjarahan – narasi-narasi ketidakadilan yang selama ini menjiwai munculnya aspirasi politik warga Papua untuk self-determination, untuk menentukan nasib sendiri.

Ini memang perkara besar, tema yang tak mungkin diakomodasi dalam sekadar perhelatan politik elektoral Indonesia, pemilihan antara dua kandidat presiden, yang sama-sama hanya menjadi kaki-tangan beberapa faksi oligarki yang sedang berkompetisi untuk memperebutkan kekuasaan di negara kolonial Indonesia.

Jadi, jika tidak ada Papua dalam tema kampanye kedua kandidat, jangan-jangan itu sekadar merefleksikan bahwa politik internal perebutan kekuasaan di Indonesia memang bukan tema yang relevan lagi bagi bangsa Papua. (*)

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top