HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Daerah aliran sungai harus bebas dari pemukiman

Banjir bandang yang melanda Sentani, Maret lalu, yang menghancurkan perumahan warga yang berada di bantaran Kali Kemiri Sentani – Jubi/Engel Wally

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Sentani, Jubi – Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten untuk kembali melestarikan kawasan cagar alam Robonghollo setelah ditetapkannya sebagai bencana permanen adalah dengan mengambil kebijakan semua pemukiman warga yang berada sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) harus ditertibkan.

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, mengatakan kawasan cagar alam Robonghollo akan dikembalikan seperti semula dengan melakukan pengawasan dan juga reboisasi semua tempat-tempat yang terkena dampak banjir beberaa waktu lalu.

Untuk itu, kata Bupati Awoitauw, kawasan ini memang harus dibersihkan terlebih dulu dari pemukiman warga serta aktivitas yang nantinya mengganggu keberadaan kawasan cagar alam itu sendiri.

“Dari ujung utara sampai sampai selatan akan kami awasi dengan mengadakan pos pengawasan terpadu di kawasan tersebut, dibantu dengan pihak keamanan, masyarakat adat ,dan juga instansi teknis lainnya seperti polisi kehutanan, BKASD, serta masyarakat yang berada dekat dengan kawasan cagar alam,” ujar Bupati Awoitauw, saat ditemui di Sentani, Sabtu (25/5/2019).

Loading...
;

Dikatakan, untuk semua aliran sungai yang muaranya ke Danau Sentani akan dinaturalisasi. Lalu, ada pagar hidup yang akan ditanami sebagai pembatas aktivitas masyarakat di atasnya.

“Pagar hidup yang berdampak ekonomi, seperti pohon vanila yang sudah berjalan beberapa waktu lalu, akan terus dikembangkan. Lalu ada juga tanaman-tanaman jangka panjang yang akan juga ditanam sebagai pagar pembatas di kawasan ini,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPTSP) Kabupaten Jayapura, Hanock Puraro, mengatakan 99 persen hunian yang ada di Indonesia, secara khusus di Kabupaten Jayapura, hampir menutupi badan sungai. Padahal secara aturan hal ini tidak diperbolehkan.

Kata Puraro, ketika hunian ini berada di bantran sungai, kesadaran manusia pun sangat rendah terhadap DAS tersebut. Ketika bencana tiba, sasaran empuk adalah hunian yang benar-benar berada di bantaran sungai.

“Untuk itu, demi kemanusiaan maka semua pihak harus duduk bersama dan membicarakannya secara serius. Secara aturan hunian warga harus berjarak 30-50 meter dari bantaran sungai. Oleh sebab itu tidak ada pilihan lain untuk dibersihkan hunian di bantaran sungai. Karena bencana banjir tidak memilih engkau pejabat atau masyarakat biasa,” pungkasnya.(*)

Editor: Dewi Wulandari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top