
Papua No. 1 News Portal | Jubi
Lebak, Jubi – Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, masih kekurangan tenaga guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) untuk jenjang SD dan SMP. Total angka kekurangan itu mencapai 3 ribu guru.
“Kami terpaksa mengatasi kekurangan guru itu dengan mengangkat guru tidak tetap (GTT), ” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, Wawan Ruswandi, Senin (19/8/2019).
Baca juga : Pengurus sekolah yayasan di Papua inginkan regulasi dari Pemerintah
Infografis : Kabupaten Mamberamo Raya tunggak gaji guru
Ini alasan Disdik Mambra tunggak gaji guru hingga miliaran
Pemerintah Kabupaten Lebak setiap tahun mengusulkan kekurangan guru tersebut kepada pemerintah pusat lewat pengangkatan status guru PNS. Namun, jumlah kuota penerimaan guru untuk Kabupaten Lebak relatif kecil dan tidak sebanding.
Saat ini, jumlah guru SD dan SMP di Kabupaten Lebak yang berstatus PNS tercatat di atas 6.000 orang. “Sedangkan kekurangan guru hingga kini sebanyak 3 ribu orang untuk bertugas di 28 kecamatan,” kata Wawan menambahkan.
Meski kekurangan guru berstatus PNS, tetapi pihak sekolah mengedepankan kualitas mutu pendidikan di antaranya mengoptimalkan pelatihan kependidikan, workshop dan kegiatan Bimbingan Tekhnis kependidikan.
Selain itu juga memberdayakan Kegiatan Kerja Guru (KKG) jenjang guru SD dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk guru SMP.
“Kami bekerja keras untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan guna mempersiapkan pendidikan yang unggul dan berkompetitif,” katanya.
Tercatat pemerintah daerah juga selalu mengalokasikan perbaikan pendidikan gedung SD dan SMP.
Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lebak, Paryono, telah mengalokasikan pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan rehabilitasi tingkat SD/SMP sebesar Rp10,5 miliar melalui dana alokasi khusus (DAK) 2019.
“Pemerintah daerah berkomitmen mendukung program pendidikan sejalan dengan “Lebak Pintar” yang dicanangkan Bupati,” kata Paryono.
Menurut dia pendidikan sangat menentukan generasi unggul yang memiliki sumber daya manusia (SDM).
“Kami berharap pembangunan RKB dan rehabilitasi gedung sekolah dapat mendongkrak angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi melanjutkan (APM) dalam bersekolah,” katanya. (*)
Editor : Edi Faisol