Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Daerah ini kesulitan mengatasi krisis air bersih

Ilustrasi kekeringan, pixabay.com

Biaya mengalirkan dan mengangkat sumber mata air bawah tanah cukup mahal.

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Gunung Kidul, Jubi – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kesulitan mengatasi masalah kekurangan air bersih yang sering melanda masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Hal ini disebabkan biaya mengalirkan dan mengangkat sumber mata air bawah tanah di daerah tersebut cukup mahal.

“Kami tidak mudah mengalirkan air bersih. Kami hanya bisa membantu pembuatan PAM desa (Pamdes) bagi desa-desa yang memiliki sumber mata air untuk pembangunan jaringan sendiri,” kata Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, usai Syawalan di Kabupaten Gunung Kidul, Kamis, (20/6/2019)

Berita terkait : Daerah ini mulai krisis air bersih

Loading...
;

Jaringan pipa PDAM rusak, Wamena krisis air bersih

Jayapura diprediksi krisis air dalam lima tahun mendatang

Menurut Sri Sultan, masih perlu banyak mata air yang ditemukan untuk mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat Gunung Kidul. “Namun hal ini membutuhkan waktu,” kata Sri Sultan menambahkan.

Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul, Edi Basuki, mengatakan sebanyak 10 kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul mulai dilanda kekeringan cukup parah. “Sehingga berpotensi kesulitan air bersih pada musim kemarau ini,” kata Edi.

Ia menyebutkan 10 kecamatan mulai terdampak kekeringan itu Kecamatan Girisubo, Rongkop, Purwosari, Tepus, Ngawen, Ponjong, Semin, Patuk, Semanu, dan Paliyan.

“Dari 10 kecamatan terdampak kekeringan, kondisi paling parah terjadi di Kecamatan Paliyan, Girisubo, dan Rongkop. Kami sudah mendistribusikan air bersih ke tiga kecamatan tersebut sejak 1 Juni lalu,” kata Edi menjelaskan.

Baca juga : Kota Jayapura krisis air, danau Sentani jadi pilihan

Jawa alami krisis air

PDAM Makassar gratiskan biaya air masjid selama Ramadhan

Ia mengatakan BPBD Gunung Kidul sudah menyiapkan seluruh armada dan pendukungnya dalam menghadapi ancaman kekeringan dan kekurangan air bersih.  Ia juga telah mensosialisasikan mekanisme pengajuan permohonan bantuan air bersih ke pemerintah kecamatan hingga desa.

Selain itu BPBD telah meminta pemerintah kecamatan hingga desa melakukan pemetaan wilayah masing-masing yang membutuhkan bantuan air bersih, dan segera diajukan permohonan distribusi air bersih.

“Bantuan air bersih akan distribusikan apabila ada proposal permohonan yang masuk. Sehingga kalau tidak ada proposal, kami tidak melayani distribusi kepada masyarakat,” katanya. (*)

Editor : Edi Faisol

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top