Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Daerah otonomi baru untuk pertahankan jabatan kepala daerah?

Ilustrasi pemekaran – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Akademisi dari Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Dr. Laus Rumayom menyatakan tak salah jika ada pihak yang beranggapan bahwa para bupati di Papua, terutama yang menjabat dua periode memperjuangkan pemekaran demi mempertahankan jabatan.

Ia mengatakan, ada di antara kepala daerah di Papua terkesan hanya berbicara politik, tidak membicarakan substansi pembangunan yang diharapkan.

“Khusus untuk para bupati, saya pikir ini momentum untuk mempertahankan itu (jabatan),” kata Laus Rumayom kepada Jubi, Rabu (7/11/2019).

Menurutnya, wacana pembentukan daerah baru di Papua seakan sudah menjadi tradisi politik. Selalu muncul pada momentum tertentu. Akan tetapi para pihak terkait hampir tidak melihat kualitas pembangunan, namun lebih banyak berupaya membuka ruang pembangunan (pembentukan daerah baru) yang sebenarnya tidak mampu dikelola.

Loading...
;

Katanya, ada di antara para kepala daerah di Papua memperjuangkan pembentukan daerah baru, tanpa kajian akademik yang mendasar, dan merupakan salah satu persyaratan untuk pembentukan daerah baru.

“Ini kan harus dipenuhi karena merupakan amanat Undang-undang. Kenapa daerah (kabupaten pemekaran) yang sudah ada tidak dimaksimalkan para bupati, dengan target pembangunan yang jelas?” ujarnya.

Selain kajian akademik kata Rumayom, juga dibutuhkan studi kelayakan sebelum mewacanakan pembentukan daerah baru. Misalnya apakah wilayah ini layak (dijadikan daerah baru), dan masyarakatnya telah siap.

“Jangan kita buka wilayah baru kemudian tidak ada pekerja di kantor distrik, di rumah sakit. Siapa yang mau melayani masyarakat,” ucapnya.

Menurutnya, jika mendatangkan orang dari luar, akan ada risiko yang harus dihadapi di antaranya kemungkinan munculnya konflik-konflik baru akibat kesenjangan di masyarakat, akibat persaingan dan lainnya.

“Kalau ingin membentuk daerah baru, bagaimana kesiapan sumber daya manusia di daerah-daerah itu, untuk mengelola wilayahnya tanpa menimbulkan konflik baru,” katanya.

Sementara Sekretaris II Dewan Adat Papua (DAP) versi Kongres Besar Masyarakat Adat Papua III, John NR Gobai mengatakan jika disebut pemekaran wilayah di Papua selama ini telah melalui kajian akademik secara objektif, hal tersebut perlu dipertanyakan lagi.

Katanya, jika memang kabupaten pemekaran di Papua telah melalui kajian akademik yang objektif, tak akan ada lagi masalah tapas batas wilayah pemerintahan seperti yang terjadi kini.

“Pertanyaannya kan, apakah kajian akademik ini menggunakan letak geografis atau batas-batas wilayah adat?” kata Gobai.

Menurutnya, pemerintah mewacanakan pembentukan daerah baru tentu dengan berbagai pertimbangan dan harapan. Akan hal tersebut tidak seperti dipikirkan oleh pihak yang menolak.

“Kita juga dihadapkan pada dua aturan terkait pembentukan daerah baru yakni Undang-Undang Otsus Papua dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,” ucapnya. (*)

Editor : Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top