Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Daftarkan diri dan keluarga menjadi peserta JKN-KIS

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Biak, Budi Sukwara (Tengahi) dan Kepala BPJS Kesehatan Nabire, Diyah Susanti (kanan) dalam konferensi pers di Nabire – Jubi/Titus Ruban.

Nabire, Jubi – Perpres Nomor 82 Tahun 2018, membawa angin segar bagi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Perpres tersebut menjabarkan beberapa penyesuaian aturan di sejumlah aspek.

Ada beberapa hal yang perlu diketahui masyarakat, seperti pendaftaran bayi baru lahir, status kepesertaan bagi perangkat desa, status peserta yang keluar negeri, aturan suami istri sama-sama bekerja.

“Aturan lainnya yang harus diketahui dari Perpres ini, seperti tunggakan iuran, denda layanan, aturan JKN-KIS terkait PHK. Nah semua yang perlu diketahui masyarakat khususnya pengguna JKN-KIS BPJS Kesehatan,”jelas Kepala BPJS Cabang Biak, Budi Sukwara dalam konferensi pers di Nabire, Jumat (28/06/2016). Budi didampingi Kepala PBJS Kesehatan Nabire, Diyah Susanti.

Dikatakan Budi Sukwara, aturan ini mengharuskan agar bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Jika sudah didaftarkan dan iurannya telah dibayarkan, maka bayi tersebut berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Adapun  bayi yang dilahirkan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka otomatis status kepersertaannya mengikuti orang tuanya sebagai peserta PBI. Andai bayi dilahirkan bukan dari peserta JKN-KIS, maka diberlakukan ketentuan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU),

Loading...
;

“Oleh itu, kami mengimbau kepada para orang tua untuk segera mendaftarkan diri dan keluarganya menjadi peserta JKN-KIS, agar proses pendaftaran dan penjaminan si bayi lebih praktis,” katanya.

Budi juga mengatakan bahwa, kehadiran Perpres ini juga membuat status kepesertaan JKN-KIS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi lebih jelas. Ini ditetapkan dalam kelompok peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) tanggungan pemerintah. Hitungannya sama dengan iuran bagi PPU tanggungan pemerintah lainnya, yaitu 2 persen dipotong dari penghasilan peserta yang bersangkutan dan 3 persen dibayarkan oleh pemerintah.

Menurutnya, Perpres Nomor 82 Tahun 2018 juga dijelaskan bahwa seorang WNI yang sudah menjadi peserta JKN-KIS dan tinggal di luar negeri selama 6 bulan berturut-turut, dapat menghentikan kepersertaannya sementara, karena tidak mendapat manfaat jaminan BPJS Kesehatan. Kalau sudah kembali ke Indonesia, wajib melapor ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran paling lambat 1 bulan sejak kembali.

“Maka ia pun berhak memperoleh kembali jaminan kesehatan, kecuali bagi peserta dari segmen PPU yang masih mendapatkan gaji di Indonesia. Dan apabila ada pasangan suami istri yang sama-sama bekerja, maka keduanya wajib didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS segmen PPU oleh masing-masing pemberi kerja, baik pemerintah maupun swasta,” terangnya.

Lanjutnya, untuk tunggakan iuran, Perpresnya memberi ketegasan mengenai denda bagi peserta JKN-KIS yang menunggak. Status kepesertaan JKN-KIS akan dinonaktifkan bila tidak melakukan pembayaran iuran bulan berjalan sampai dengan akhir bulan dan kembali diaktifkan jika sudah membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak 24 bulan.

Dia bilang, dulu hanya dihitung maksimal 12 bulan, sekarang aturannya 24 bulan. Ilustrasinya, peserta saat Perpres ini berlaku telah memiliki tunggakan iuran sebanyak 12 bulan. sehingga, pada bulan Januari 2019 secara gradual tunggakannya akan bertambah menjadi 13 bulan dan seterusnya pada bulan berikutnya, sampai maksimal jumlah tunggakannya mencapai 24 bulan. Ketentuan ini mulai berlaku sejak 18 Desember 2018.

“Sementara itu, denda layanan diberikan jika peserta terlambat melakukan pembayaran iuran. Ketentuan denda layanan dikecualikan bagi peserta PBI, peserta yang didaftarkan Pemerintah Daerah dan peserta yang tidak mampu. ini bukan untuk memberatkan peserta, tapi lebih untuk mengedukasi peserta agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya, jadi ada hak dan ada kewajiban,” ucapnya.

Di tempat Yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Nabire, Diyah Susanti menambahkan, peserta JKN-KIS dari segmen PPU yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tetap memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 bulan tanpa membayar iuran.

Manfaat jaminan kesehatan ini, diberikan berupa manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III. Namun, harus memenuhi empat kriteria, yakni PHK yang sudah ada putusan pengadilan hubungan industrial dibuktikan dengan putusan/akta pengadilan hubungan industrial.

Lalu, PHK karena penggabungan perusahaan, dibuktikan dengan akta notaris. PHK karena perusahaan pailit atau mengalami kerugian, dibuktikan dengan putusan kepailitan dari pengadilan.

PHK karena pekerja mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu bekerja, dibuktikan dengan surat dokter.

“Maka, bila terjadi sengketa atas PHK yang diajukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, baik pemberi kerja maipun pekerja harus tetap melaksanakan kewajiban membayar iuran sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap,” tegas Diyah.

Jika peserta yang mengalami PHK tersebut telah bekerja, lanjut Diyah, maka wajib kembali memperpanjang status kepersertaannya dengan membayar iuran. Kalau tidak bekerja lagi dan tidak mampu, maka selanjutnya ia akan didaftarkan menjadi peserta PBI.

Dan Perpres ini juga mendorong semua elemen dan para pemangku lainnya untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek, mulai dari sisi pelayanan kesehatan, manajemen sistem rujukan, pengawasan terhadap pelayanan kesehatan, koordinasi manfaat, koordinasi penjaminan pelayanan, hingga mengoptimalkan upaya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Program JKN-KIS.

“Dengan adanya landasan hukum baru tersebut, semoga peran kementerian/lembaga terkait, Pemda, manajemen fasilitas kesehatan, dan stakeholder lainnya yang terlibat dalam mengelola JKN-KIS bisa kian optimal,” tandasnya.

Keduanya berharap agar para orang tua dan masyarakat Kabupaten Nabire dapat memperhatikan hal tersebut dan mendaftarkan diri dan keluarga sesegera mungkin ke BPJS Kesehatan.

Sebab hal tersebut merupakan amanat Negara yang harus di perhatikan dan dipikul bersama. Karena BPJS Kesehatan tidak dapat berdiri sendiri mengelola program jaminan kesehatan dan masing – masing pihak memiliki peran penring dalam memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuannya.(*)

Editor: Syam Terrajana

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top