Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Dampak hasil pemilu Kaledonia Baru atas diskusi referendum

Perpecahan antara blok loyalis dan kelompok-kelompok pro-kemerdekaan, akan mempersulit kelangsungan diskusi tentang penentuan nasib sendiri Kanak dari Prancis. – Lowy Institute/The Interpreter/NASA Visible Earth

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Denise Fisher

Hasil pemilihan umum (pemilu) tingkat provinsi 12 Mei lalu, pemilu terakhir di bawah perjanjian damai Perjanjian Nouméa, mempersulit atmosfer untuk diskusi politik yang penting mengenai masa depan Kaledonia Baru, setelah perjanjian itu selesai. 

Meskipun kelompok-kelompok pro-kemerdekaan telah memenangkan satu kursi tambahan perwakilan mereka di Kongres, partai-partai loyalis dan garis keras pro-Prancis mengambil alih loyalis moderat. Sebuah partai baru, perwakilan dari penduduk Kepulauan Pasifik non-Kanak, mungkin memainkan peran penting sebagai penentu terakhir.

Jumlah partisipan dalam pemilu ini adalah 66,46%, sedikit lebih rendah dari 2014 (69%), tetapi jauh lebih rendah dari 81% pemilih yang berpartisipasi dalam referendum penentuan nasib sendiri orang Kanak November 2018 .

Loading...
;

Partai-partai loyalis terpecah belah, dan hal ini sangat kelihatan.  

Representasi keseluruhan mereka di Kongres yang beranggotakan 54 orang itu turun satu kursi, dari 29 menjadi 28 kursi, dan jumlah ini pun hanya dapat dicapai setelah menambahkan kursi dari partai baru komunitas Wallis, L’Eveil Océanien (LEO atau Pacific Wakening), yang memenangkan tiga tempat dan menyebut keanggotaan mereka sebagai orang Prancis. 

Koalisi parpol loyalis, Avenir en Confiance (AEC atau Future with Confidence), yang dipimpin oleh MP garis keras dari partai Les Republicains Calédoniens (Republican Caledonians), Sonia Backès, memenangkan 18 kursi di Kongres, menggantikan parpol yang sebelumnya dominan dan cenderung lebih moderat, Calédonie Ensemble (CE; Caledonia Together) yang hanya memenangkan tujuh kursi (bukan 15 kursi seperti pemilu sebelumnya).

Pemimpin partai CE sendiri, Philippe Gomès, menyatakan bahwa kekalahan partainya disebabkan oleh rasa takut pendukungnya, kuatnya dukungan untuk kubu pro-merdeka dalam referendum 2018 menurutnya, telah meradikalkan pemilih yang sebelumnya adalah loyalis moderat. Baik AEC dan CE dengan sigap berkata mereka akan bekerja bersama-sama.

Namun perubahan komposisi kongres ini menghadirkan tantangan yang besar. Tidak seperti CE yang lebih moderat dan terbuka, untuk berdialog dengan kelompok-kelompok pro-independen tentang formula pemerintahan kedepannya, partai AEC, meskipun tidak terang-terangan mengesampingkan prospek dialog, telah menegaskan bahwa setiap diskusi harus ‘tegas’, dan, tidak pernah menyembunyikan fakta bahwa mereka menentang pengakuan khusus atas suku pribumi Kanak oleh Perjanjian Nouméa, dengan menekankan ‘tidak boleh ada satu pun komunitas’ yang diberikan keunggulan atau hak istimewa. 

Sebaliknya, AEC justru mendorong penghapusan suatu ketentuan dalam Perjanjian Nouméa, yang hanya memperbolehkan penduduk yang sudah lama tinggal di Kaledonia Baru, untuk memilih dalam dua referendum lebih lanjut yang dimungkinkan di bawah Perjanjian Nouméa, usulan yang terkutuk bagi kelompok-kelompok pro-kemerdekaan Kanak. AEC juga menyuarakan agar ada perubahan dalam proporsi pendistribusian fiskal dan pemilu, yang dialokasikan oleh Perjanjian Nouméa antara dua provinsi, Kanak Utara dan Kepulauan Loyalty, dan Provinsi Selatan yang mayoritasnya penduduk berasal dari keturunan Eropa.

Para pemimpin partai pro-independen, mengakui tingkat partisipasi yang relatif rendah, menerangkan bahwa generasi muda Kanak tidak berpartisipasi dalam pemilu tingkat provinsi ini, karena lebih memilih untuk terlibat dalam referendum, dan menyatakan kepuasan mereka atas dukungan berkelanjutan yang solid dan naiknya jumlah perwakilan mereka di Kongres menjadi 26 kursi. Para pemimpin koalisi yang lama, Paul Néaoutyine (Palika), Daniel Goa (Union Calédonienne), dan Rock Wamytan (Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste; FLNKS) juga berhasil mempertahankan dukungan mereka.

Rock Wamytan dari FLNKS berkata, di layar televisi, bahwa koalisi FLNKS tetap merupakan suara pemersatu blok pro-kemerdekaan, sementara sejak 1999 sudah ada empat koalisi loyalis, dan AEC hanyalah repetisi terbaru. Saat kemenangan AEC telah semakin jelas, pemimpin-pemimpin Union Calédonienne atau UC menekankan bahwa AEC tidak pernah mengakui klaim-klaim Kanak, dan mengisyaratkan bahwa pendukung UC akan menjadi lebih ‘ganas dan agresif.’

Munculnya partai baru dari komunitas Wallis menunjukkan pentingnya pemilih dari komunitas Kepulauan Pasifik non-Kanak di wilayah itu di tahun-tahun mendatang. Pemimpin LEO, Milakulo Tukumuli, menyatakan keanggotaan partai itu sebagai orang-orang ‘Prancis’, dan oleh karena itu mereka adalah loyalis, namun pemimpin FLNKS, Rock Wamytan, mengungkapkan bahwa anggota partai itu termasuk sekelompok mantan pendukung kemerdekaan Wallis, wilayah di Pasifik yang juga merupakan jajahan seberang laut Prancis. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang peran partai baru itu, mengingat partai loyalis dan pro-kemerdekaan akan berusaha membentuk aliansi dengannya.

Pemilu itu berlangsung aman dan damai, meskipun ada aksi pembakaran di lokasi pertambangan yang penuh konflik, hanya beberapa hari sebelum pemungutan suara itu. Forum Kepulauan Pasifik (PIF) mengirim misi pengamatan, menandai pertama kalinya PIF memantau pemilihan provinsi di wilayah tersebut.

Hasil pemilu ini, dengan perpecahan antara partai loyalis garis keras dan kelompok-kelompok pro-kemerdekaan yang semakin runcing, diperkirakan akan mempersulit kelangsungan diskusi tentang penentuan nasib sendiri ke depannya. Perjanjian Nouméa memperbolehkan adanya dua referendum kemerdekaan lagi sampai 2022, serta diskusi lebih lanjut tentang tata kelola pemerintah di masa depan setelah Perjanjian Nouméa berakhir.

Langkah-langkah selanjutnya setelah pemilu ini, termasuk pertemuan Kongres pada Jumat kemarin, dan pemilihan dalam Kongres untuk menentukan pemerintah eksekutif yang mencerminkan kekuatan partai yang ada, yang lalu akan memilih seorang Presiden dan Wakil Presiden. Proses ini cukup berkepanjangan di saat-saat sebelumnya, dan bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan.

Enam bulan setelah pemilu ini, mulai November 2019, Kongres dapat menentukan referendum kemerdekaan yang kedua, dengan dukungan setidaknya sepertiga Kongres atau 18 anggota. Kelompok-kelompok pro-independen berkomitmen untuk memperjuangkan referendum ini, yang dapat diadakan kapan saja hingga November 2020, dan akan semakin menguntungkan mereka jika ini ditunda. Sebaliknya, AEC telah berjanji akan mengadakan referendum kedua secepatnya jika mereka memenangkan 18 kursi. AEC memang gagal, tetapi ia masih bisa menggerakkan kongres untuk menyetujui referendum lebih awal dengan dukungan LEO.

Terlepas dari perpecahan yang tajam ini, salah satu isu yang paling mendesak adalah memastikan semua partai agar bertemu dan membahas isu-isu utama, dalam hal tata kelola pemerintahan setelah Perjanjian Nouméa selesai. Mandat dari Kongres ini di bawah Perjanjian Nouméa akan berakhir Mei 2024. (The Interpreter by Lowy Institute)

 


Editor: Kristianto Galuwo

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top