Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Dana 48 Milyar Untuk Tanah Bandara

Ketua Komisi IV Boy Markus Dawir ketika memberikan keterangan kepada media - Jubi / Engel Wally
Ketua Komisi IV Boy Markus Dawir ketika memberikan keterangan kepada media – Jubi / Engel Wally

Sentani, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara telah menyiapkan dana sebanyak 45milyar rupiah untuk diberikan sebagai ganti rugi tanah kepada pemilik hak ulayat dimana tanah mereka digunakan untuk pembangunan kawasan Bandara Sentani.

Hal ini terungkap melalui Ketua Komisi IV Boy Markus Dawir di Sentani, menurutnya dana tersebut akan diberikan secara langsung kepada masyarakat pemilik hak ulayat berdasarkan data dokumen kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki.
“ Persoalan tanah bandara dari tahun ke tahun sampai dengan pergantian kabandara satu ke kabandara lain belum juga terselesaikan karena pembayaran tanah tidak tepat sasaran. Dana harusnya diberikan secara langsung kepada pemilik hak ulayat dengan menunjukan dokumen kepemilikan tanah tersebut,” ujar Dawir, Sabtu (1/8/20251)

Ketua Komisi IV ini lalu menegaskan agar Pemerintah Daerah tidak memberikan atau membayar melalui tim yang telah dibentuk. Hal ini akan lebih mempersulit keadaan, bahkan dana tersebut tidak sampai di tangan pemilik hak ulayat. Dan masyarakat harus menerimanya. Kalau tidak, dana 48milyar ini akan kembali lagi ke kas negara.
“Jangan bayar melalui tim – tim yang telah dibentuk, tetapi langsung ke pemilik hak ulayat. Sehingga kedepannya tidak adalagi persoalan palang memalang diatas tanah mereka. Masyarakat pemilik hak ulayat harus menerima dana ini. Kalau tidak akan kembali ke kas negara dan pemerintah tidak akan mengurusnya lagi,” tegasnya.

Sebelumnya Ketua DPR Kabupaten Jayapura telah membentuk Panitia Khusus Tanah Bandara, dengan tujuan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah yang dimiliki oleh beberapa suku di Sentani.
“Kita telah membentuk pansus untuk penyelesaian tanah bandara, dimana pansus ini akan bertugas memfasilitasi dan menyelesaikan persoalan yang selama ini terjadi antara masyarakat dan pemerintah daerah secara khusus pihak bandara,” kata Ketua DPR Kabupaten Jayapura, Edison Awoitau. (Engel Wally)

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top