Dana Kampung bisa disisihkan untuk memodali badan usaha kampung

Dana Kampung bisa disisihkan untuk memodali badan usaha kampung

Salah satu sudut Kampung Tobati di Kota Jayapura, Papua – Jubi / Ramah

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Dinas Pemerintahan Masyarakat Kampung Kota Jayapura mendorong aparat kampung di Kota Jayapura menyisihkan sebagai Dana Kampung yang diterimanya untuk memodali pendirian Badan Usaha Milik Kampung. Jika dikelola dengan baik, Badan Usaha Milik Kampung bisa menjadi sumber pendapatan bagi kampung.

Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Kampung (DPMK) Kota Jayapura, Jacobus Itaar menyatakan Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung) bisa mengelola berbagai potensi kampung masing-masing. “Itu penting untuk mengantisipasi jika kucuran Dana Kampung dari pemerintah dihentikan. BUM Kampung bisa menjadi sumber pemasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung,” kata Itaar di Jayapura, Senin (11/3/2019).

Itaar meyakini setiap kampung di Jayapura memiliki potensi yang bisa dikembangkan menjadi usaha bersama kampung. Itaar mencontohkan hutan mangrove di Kampung Tobati bisa ditata menjadi kawasan wisata, dan kampung bisa mendapatkan uang dari pengelolaan itu. Itaar juga mencontohkan bagaimana perkebunan buah di Koya Koso bisa digarap menjadi wisata berkebun.

“Di Kampung Tobati misalnya, orang bisa berkeliling Pulau Tobati dengan sepeedboat, lalu melihat-lihat karamba milik warga Tobati, dan bisa membeli ikan dari keramba itu. Potensi itu bisa dikembangkan lagi,” kata Itaar.

Total nilai Dana Kampung 2019 bagi 14 kampung di Kota Jayapura mencapai Rp115 miliar. Jumlah yang diterima setiap kampung bervariasi antara Rp7 miliar hingga Rp12 miliar, disesuaikan dengan luas wilayah dan beban kerja perangkat kampung. Warga di kampung berhak memutuskan sendiri penggunaan Dana Kampung, asalkan penggunaan itu membawa manfaat bersama seluruh warga. “Kami terus mengawasi dan mendampingi pengelolaanya agar tepat sasaran sehingga masyarakat di kampung bisa sejahtera dan mandiri,” ungkapnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Adolf Siahay mengatakan, pengelolaan dana kampung harus transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Menurut Siahay, warga di kampung harus bisa mengangkat segala macam potensi di kampung yang bernilai ekonomi, seperti pariwisata alam, kesenian dan budaya.

“Ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat di kampung agar mengangkat potensi di kampung. Masyarakat bisa menggelar kampung wisata agar bisa meningkatkan kunjungan wisatawan,” jelasnya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)