Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Dana Kampung dapat dikelola untuk membangun ketahanan pangan berbasis pangan lokal

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua John NR Gobai. – Jubi/Hengky Yeimo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi –  Untuk melindungi ketahanan pangan berbasis pangan lokal di Papua, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua John NR Gobai menyatakan perlunya dibuat aturan penggunaan Dana Kampung untuk membangun kebun pangan lokal atau kolam ikan seluas 5 hektar di setiap kampung di Papua. Selain dapat dijadikan lumbung pangan, hasil panenan dari kebun pangan lokal atau kolam ikan di setiap kampung itu juga dapat dijual kepada Badan Usaha Milik Daerah pengelola pasar setempat.

Gobai menyatakan pengaturan khusus penggunaan Dana Kampung (serupa dengan Dana Desa di luar Papua) di Papua itu dapat membangun ketahanan pangan berbasis pangan lokal di Papua. Selama ini pasokan pangan di Papua telah beralih kepada bahan pangan seperti beras ataupun pangan berbahan gandum yang didatangkan dari luar Papua. Hal itu membuat ketahanan pangan di Papua rapuh.

Gobai menyebut keberhasilan membangun ketahanan pangan berbasis pangan lokal itu akan lebih terjamin jika masyarakat kampung berpeluang mendapatkan manfaat ekonomi dari pembangunan kebun pangan lokal atau kolam ikan milik kampung. Gobai menyatakan setiap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola pasar setempat dapat membangun pasar pangan lokal untuk menampung hasil panenan kebun pangan lokal ataupun kolam ikan milik kampung.

“Pasar pangan lokal harus menghimpun hasil pertanian, perikanan dan peternakan yang dijual oleh masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat di Papua. [Selanjutnya, BUMD pengelola pasar pangan lokal itu bisa menjual seluruh panenan kebun pangan lokal atau kolam ikan milik kampung] di satu lokasi, agar pembeli bisa ke sana untuk membelinya,” katanya kepada Jubi, Senin (1/7/2019).

Loading...
;

Gobai menyatakan hasil panenan kebun pangan lokal atau kolam ikan kampung itu juga dapat dijadikan pasokan jatah bahan pangan bagi para aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini hanya mendapat jatah beras. “Selain beras ASN harus diberi jatah pangan lokal setiap bulan bulanan. [Dengan demikian kesejahteraan] petani pangan lokal di Papua [akan meningkat],” katanya.

Pembangunan ketahanan pangan berbasis pangan lokal juga membutuhkan kebijakan pemerintah untuk menentukan harga jual minimal bebagai komoditas pangan lokal dari petani. Penentuan harga itu harus menguntungkan petani pangan lokal, sekaligus menjaga harga pangan lokal tetap akan terjangkau oleh konsumen. “Hal ini penting agar petani dan nelayan penghasil pangan lokal yang selama ini [dikalahkan] strategi para tengkulak akan memperoleh pendapatan yang wajar,” katanya.

Gobai mendorong agar PD Irian Bakti Mandiri membentuk anak perusahaan yang bergerak dalam bidang Pangan lokal, untuk menjadi mitra usaha bagi petani dan nelayan serta pedagang asli Papua. Anak perusahaan PD Irian Bakti Mandiri itu, misalnya, dapat bekerjasama dengan koperasi Solidaritas Pedagang Asli Papua yang berada di Pasar Mama Mama Papua di Jalan Peretakan, Kota Jayapura.

“PD Irian Bakti dapat hidup kembali dan tidak hanya menjadi penyalur beras bagi ASN di Papua. Pola yang sama menurut saya dapat dikembangkan oleh para bupati dan wali kota di Papua. Ini akan membentuk pasar yang sesuai dengan ciri khas pasar tradisional yang ada di Papua,” katanya.

Gobai mengatakan, setelah menyediakan pasar bagi mama mama dalam bentuk koperasi. Sarana lain yang diperlukan BUMD Pangan lokal untuk membantu Petani dan nelayan Papua yang adalah Produsen Pangan Lokal adalah sarana tranportasi dari kampung ke pasar atau menuju tempat tempat penampungan pangan lokal atau pangan olahan.

Sementara itu, Ketua Pemuda Baptis Papua Sepi Wanimbo mengatakan, pihaknya sepakat jika pemerintah dimasing masing kabupaten membuat BUMD untuk menampung hasil bumi yang di kelola oleh masyarakat kampung.

“Dengan demikian, pemerintah daerah bisa mendongkrak ekonomi kerakyatan di kampung. Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk bisa menyalurkan hasil bumi ini,” katanya.

Wanimbo mengatakan saat ini banyak orang asli Papua berorientasi menjadi ASN, karena pemerintah gagal menciptakan manfaat ekonomi dari berbagai kegiatan dan usaha orang asli Papua.  ”Jika lapangan pekerjaan itu dibuka [dan memberi manfaat ekonomi], tenaga kerja bisa terserap ke sana,  perekonomian masyarakat akan membaik,” katanya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top