Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

DAP Domberai: RTRWP Papua Barat jangan berdasar nasional

Ketua DAP Domberai, John Warijo, saat memberikan keterangan pers terkait pentinnga ruang wilayah adat untuk penyusunan RTRW Papua Barat. (Jubi/Hans Arnold Kapisa).

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Barat belum juga tuntas.

Akhir tahun ini tim kerja RTRW Papua Barat kembali merevisi susunan dan pembahasan yang mempertimbangkan ruang konservasi dan hak-hak masyarakat adat.

Ketua DAP (Dewan Adat Papua) wilayah Domberai, John Warijo, mengingatkan Pemerintah Papua Barat agar tidak serta-merta menata ruang dan wilayah berdasar pola Nasional. Ia menilai, penataan harus melibatkan masyarakat adat.

“Pemerintah Papua Barat  jangan hanya fokus dengan menata ruang wilayahnya secara nasional, tapi harus bantu menata ruang wilayah adat,” kata Warijo kepada Jubi, Senin (18/11/2019).

Loading...
;

Kalau ruang wilayah adat sudah ditata dengan baik sesuai kepemilikan masing-masing keret/marga, kata Warijo, akan terlihat ruang adat mana saja yang dapat diserahkan untuk dimasukkan dalam RTRW Papua Barat.

“Kalau ruang dan wilayah adat tidak dianggap penting, maka jangan kaget kalau selalu ada protes dan benturan dengan masyarakat adat di lapangan,” ujarnya.

Menurut Warijo, ruang wilayah adat adalah inti persoalan yang sudah seharusnya dilakukan sejak awal oleh tim RTRW bentukan Pemerintah sehingga tidak lagi dilakukan revisi ulang-ulang.

“Karena di Papua, semua tanah sudah ada kepemilikan menurut keret (marga) jadi ketika penetapan RTRW pemerintah disatu tempat, akan turut menghilangkan hak keret tertentu,” ujarnya.

Sementara itu, Ibnu Sasongko, Ketua Tim Penyusunan RTRW Provinsi Papua Barat mengatakan, revisi RTRW Papua Barat kali ini tak terkait materi.

“Yang kita revisi bukan materi tapi susunan di dalam pembahasannya karena kita sedang menggunakan Permen ADR No.1 tahun 2018. Didalamnya, kita sesuaikan dengan Papua Barat sebagai provinsi konservasi juga membahas terpenuhinya ruang bagi masyarakat adat,” katanya.

Dia mengatakan, sekarang tim RTRW Papua Barat fokus pada perlindungan, keberlanjutan dan upaya peningkatan tanah adat yang dimiliki masyarakat melalui pengembangan ekonomi hijau.

“Bagian itu yang kita dorong supaya ketika dilindungi pun bisa bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Dia akui, bahwa setiap tanah adat akan tetap diakui sebagai tanah adat yang dikelola oleh masyarakat adat setempat sesuai fungsinya.

“Itulah yang kita sebut sinergitas dan keterpaduan didalam pemanfaatan ruang. Baik itu wilayah milik masyarakat adat,  hutan lindung, hutan produksi atau hutan konservasi lainnya. Jadi apapun yang dilakukan, harus memberikan ruang gerak untuk masyarakat baik untuk usaha atau mengangkat harga diri mereka sendiri,” ujarnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top