Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

DAP Keerom klaim akan kembalikan status lahan sawit dan transmigrasi jadi tanah adat

Ilustrasi lahan – pexels.com.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Kabupaten Keerom, Servo Tuamis mengatakan pihaknya mulai berupaya mengembalikan status lahan seluas 78 ribu hektare dari tanah transmigrasi menjadi tanah adat. Lahan tersebut berlokasi di wilayah utara papua yang menjadi perbatasan RI-PNG

Lahan yang diambil kembali itu terdiri dari 50 ribu hektare tanah lahan kelapa sawit dan 28 ribu hektare tanah transmigrasi. Pihaknya mulai mengklarifikasi status lahan itu, berdasarkan sejarah peralihan yang dinilai tidak legal.

“Kami tahu hanya ada pelepasan umum 1981-1982, ketika itu kami ada di bawah kabupaten Jayapura,”ungkapnya kepada Jubi, Jumat (17/91/2020)

Saat itu menurutnya, Keerom menjadi wilayah terpencil dari kabupaten Jayapura. Wilayahnya hutan belantara sehingga kerap dimanfaatkan Organisasi Papua merdeka.

Karena itu, pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Irian Jaya waktu itu membuka isolasi wilayah itu melalui dua program yakni program transmigrasi umum dan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit yang dinilainya sebagai bentuk transmigrasi terselubung.

Kata dia, status daerah operasi militer untuk mengatasi OPM, membuat masyarakat adat tidak bisa bertindak, terutama ketika tanah adat diserobot untuk lahan transmigrasi.

Loading...
;

“Kami korban, kami sedang ambil kembali (lahan tersebut) karena kami sudah kabupaten sendiri dan sudah punya jalan darat bagus,”ujarnya.

Mantan Ketua Dewan Adat Keerom, Herman Yoku mengatakan pihaknya sependapat dengan keterangan penerusnya. Karena, masyarakat adat tidak melepaskan sejengkal tanah pun kepada oknum transmigrasi.

Kata dia, Masyarakat hanya melepaskan kepada pemerintah provinsi Irian Jaya (kini Papua). Kata dia, dirinya menyimpan surat keputusan gubernur Papua (Irian Jaya). Kata dia, ada dua surat keputusan dengan sejumlah lokasi.

“Ada SK 10 ribu hektare dan 18. 000 hektare , 1500 hektare berkedudukan Arso Koya, ada SK ada di saya. Yang lain saya tidak pegang,”ungkapnya.

Kata dia, tanah-tanah ini diserahkan kepada pemerintah. Tetapi pemerintah tidak pernah penuhi kewajiban membayar ganti rugi.

“Saya pernah bilang tidak ada satu persen tanah pun kepada transmigrasi. Tanah ini kepada pemerintah tetapi tidak pernah ada ganti rugi,”ujarnya.

Kata dia, pemerintah sudah mengabaikan kewajiban. Sama halnya dengan warga trans yang disebutnya menjual tanah atau gadaikan tanah ke Bank. Menurutnya, warga trans hanya pegang sertifikat dan tidak pegang pelepasan.

“Sertifikat dan tanah itu bukan dijual belikan. Kami tidak pernah serahkan untuk bisnis. Kalau mau bisnis beritahu kami. ,”ujar pria yang kini menjabat anggota Majelis Rakyat Papua yang kini gencar dengan kampanye stop jual tanah dan lindungi tanah dan manusia Papua itu. (*)

Editor: Syam Terrajana

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top