Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Dapat tunjangan perbaikan penghasilan, pengawai pemerintah harus lebih disipilin

Kepala BKPP Kota Jayapura saat memberikan materi – Jubi/Ramah

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi –  Asisten II Sekretariat Daerah Kota Jayapura, M. Nurjanudin Konu mengatakan tunjangan perbaikan penghasilan atau TPP diberikan kepada pegawai pemerintah agar mereka lebih disiplin dalam bekerja. Konu menegaskan, aparatur sipil negara yang bekerja asal-asalan bisa kehilangan TPP.

Konu menyatakan  TPP hanya akan dibayarkan kepada aparatur sipil negara (ASN) jika ia bekerja disiplin dan sesuai dengan target prestasi kerja yang telah ditetapkan. “Setiap pegawai dituntut disiplin masuk kantor, maupun disiplin dalam bekerja. Bila ingin mendapatkan haknya, seharusnya tdak ada lagi pegawai yang main-main,” kata Nurjanudin di Kantor Wali Kota Jayapura, Senin (25/3/19).

Pemerintah Kota Jayapura telah menggelar sosialisasi persyaratan bagi ASN untuk bisa mendapatkan TPP. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Jayapura, Robert J. Betaubun mengatakan pemberian TPP dirancang untuk memotivasi pegawai pemerintah untuk disiplin dalam melayani masyarakat.

“Pemberian TPP untuk memotivasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Itu merupakan wujud kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan ASN dengan memberikan apresiasi atas disiplin kerja dan prestasi kerja,” kata Betaubun.

Loading...
;

Betaubun mencontohkan, ASN yang bertugas di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua yang harus mengisi daftar hadir bekerja antara pukul 07.30 hingga pukul 08.30 WP. Jika perjalanan menuju tempat bekerja membutuhkan waktu lama, sepantasnya ASN bangun pagi agar bisa mengisi daftar kehadiran tepat waktu.

“Dengan adanya TPP tidak ada alasan untuk tidak masuk bermalas-malasan. Kalau tidak mau terlambat maka itu harus bangun pagi agar bisa mengisi daftar kehadiran sesuai waktu yang sudah ditetapkan. Jika ASN terlambat mengisi daftar kehadiran, maka dia dianggap alpa,” katanya.

Menurut Bataubun, setiap pegawai negeri sipil maupun calon pegawai negeri sipil berhak mendapatkan TPP. Akan tetapi, setiap pegawai pemerintah yang mendapatkan hukuman tingkat berat kehilangan TPP selama enam bulan. TPP juga tidak diberikan kepada pegawai pemerintah yang telah menjalani masa persiapan pensiun, berstatus terpidana, ataupun diberhentikan sementara.

TPP juga tidak dibayarkan kepada ASN yang berstatus sebagai pegawai titipan, atau sedang cuti atau menjalani tugas belajar, atau sedang menguasai aset bergerak ataupun aset tidak bergerak milik pemerintah. Setiap ASN yang lalai memenuhi kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannnya juga kehilangan hak mendapatkan TPP.

Selain harus memenuhi persyaratan itu, besaran TPP yang diterima pegawai pemerintah juga bergantung penilaian kinerja mereka. Terdapat sejumlah indikator penilaian kinerja yang telah ditetapkan, dan masing-masing indikator memiliki bobot penilaian berbeda.

“Indikator atas penilaian TPP terbagi atas perilaku kerja, yaitu datang tepat waktu (10 persen), pulang tepat waktu (10 persen) hadir kerja (20 persen), tidak mendapat hukuman disiplin (20 persen) dan aspek prestasi kerja, yaitu melakukan tugas (35 persen), ketepatan penyampaian rekapitulasi harian (5 persen,” ungkap Bataubun. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top