Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Dari 3.000 mahasiswa eksodus, baru 75 orang yang kembali ke kota studi

Foto ilustrasi, Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Paulus Waterpauw saat bertemu pimpinan Majelis Rakyat Papua bersama jajaran pengurus Dewan Pimpinan Nasional
Perkumpulan Advokat Indonesia atau Peradi versi Luhut MP Panggaribuan  di Jayapura, Rabu (23/10/2019). – Jubi/Benny Mawel

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi –  Kepolisian Daerah atau Polda Papua sedang menangani masalah kepulangan sekitar 3.000 mahasiswa asal Papua dari berbagai kota studi di luar Papua. Kepala Polda Papua, Irjen Paulus Waterpauw mengkhawatirkan kelanjutan pendidikan para mahasiswa yang meninggalkan bangku kuliahnya itu. Dari sekitar 3.000 mahasiswa yang pulang ke Papua, baru sekitar 75 mahasiswa yang tercatat kembali ke kota studi.

Hal itu disampaikan Irjen Paulus Waterpauw saat mengikuti rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda bersama para tokoh masyarakat Papua dan para anggota Komisi I DRP RI di Jayapura, Jumat (8/11/2019). Eksodus para mahasiswa asal Papua dari berbagai perguruan tinggi di luar Papua itu terjadi pasca persekusi dan tindakan rasisme di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan III di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019.

Waterpauw berharap para pemangku kepentingan arif menyikapi keberadaan 3.000 mahasiswa eksodus di Papua. Ia mengingatkan, kegagalan para mahasiswa itu melanjutkan pendidikan mereka bisa berkembang menjadi persoalan baru di Papua.

“Saya pikir ini perlu kearifan dan langkah cepat untuk bagaimana bisa menangani mereka (mahasiswa), karena kami lihat ini bibit-bibit persoalan ke depan. Kami membayangkan kalau mereka gagal, berarti Papua bukan semakin tenang, tapi menjadi persoalan besar karena rata-rata mereka memiliki intelektual tinggi,” ujar Waterpauw.

Loading...
;

“Kami sedang upayakan bersama pemerintah provinsi untuk bagaimana mengembalikan para mahasiswa ke kota studi. Namun, sampai hari ini yang baru terdata 75 orang [mahasiswa yang telah kembali ke kota studi]. Kami memang membutuhkan bantuan pemerintah pusat untuk kembalikan mereka,” ujarnya.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, mengatakan penyelesaian masalah di Papua tidak cukup hanya dilakukan lewat penegakan hukum. Meutya Hafid menyatakan pendekatan dialog harus digunakan untuk menuntaskan masalah Papua. “Kita semua ini sama-sama NKRI, sehingga perlu dilakukan pendekatan dialog,” kata Meutya dalam pertemuan Forkopimda pada Jumat.

Meutya menyatakan Komisi I memilih untuk mengecek dan mendengar langsung masukan dari pemerintah, TNI/Polri dan tokoh masyarakat terkait kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu di sejumlah daerah di Papua. Amuk massa yang terjadi di Kota Jayapura dan Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya menjadi salah satu pembahasan pertemuan itu.

“Dialog seperti ini harus terus dilakukan guna menyerap aspirasi dan masukan masyarakat. [Masukan masyarakat itu] untuk dirapatkan di tingkat pusat  sehingga lahir solusi atas permasalahan yang ada,” ujarnya.

Di tempat yang sama Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mengatakan pihaknya sangat berharap Komisi I DPR RI memperhatikan dinamika yang terjadi di Papua. “Kami harap kebijakan yang nanti akan diambil dapat lebih berpihak kepada rakyat Papua,” kata Tinal.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top