Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Datangi Pemkab Mimika, MRP tanyakan rencana menarik guru PNS dari sekolah swasta  

Foto ilustrasi, lambang Majelis Rakyat Papua – Dok. MRP

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ketua Panitia Khusus Orang Asli Papua Majelis Rakyat Papua, Markus Kajoi mendatangi Pemerintah Kabupaten Mimika untuk meminta penjelasan atas rencana penarikan guru pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara dari seluruh sekolah swasta di Mimika. Kajoi menyatakan rencana itu masih sebatas wacana yang baru akan dikaji oleh Pemerintah Kabupaten Mimika.

Hal itu dinyatakan Kajoi kepada Jubi saat dihubungi di Kabupaten Mimika, Minggu (21/7/2019). Ia menyatakan dirinya telah bertemu Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Marthen Paiding, dan menerima penjelasan Paiding bahwa rencana penarikan guru pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara (PNS/ASN) dari seluruh sekolah swasta di Kabupaten Mimika itu masih sebatas wacana.

Kajoi bahkan menyatakan hingga kini Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika belum menerima rancangan aturan yang akan menjadi dasar penarikan guru PNS/ASN dari seluruh sekolah swasta di Mimika. “Kami bertemu Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika. Pemberitahuan [rencana penarikan guru PNS dari seluruh sekolah swasta di Kabupaten Mimika] itu masih wacana. [Rencana itu] belum diputuskan oleh Bupati Mimika, karena masih membutuhkan telaah khusus,”ungkap Kajoi.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Jeni Usmani menyatakan telah mengeluarkan SK untuk penarikan semua guru berstatus ASN dari sekolah swasta di wilayah itu. Menurut Jeni Usmani, guru ASN digaji, diberi tunjangan dan insentif oleh pemerintah sehingga mereka mesti mengabdi kepada pemerintah (di sekolah negeri). Guru ASN yang ditarik dari sekolah swasta akan di tempatkan di sekolah negeri di Kabupaten Mimika.

Loading...
;

Kajoi mengingatkan Pemerintah Kabupaten Mimika, bahwa hingga saat ini pelayanan pendidikan di Mimika bergantung kepada sekolah swasta yang didirikan gereja atau yayasan keagamaan, terutama Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK), Yayasan Pendidikan Kristen (YPK), Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili di Tanah Papua (YPPGI), Yayasan Kalam Kudus, dan Yayasan Pendidikan Islam (Yapis).

Jumlah sekolah swasta seperti itu lebih banyak dibandingkan jumlah sekolah negeri yang sudah dibangun pemerintah, dengan ribuan siswa yang belajar di sana. Kajoi menegaskan sebagian besar guru yang mengajar di berbagai sekolah swasta yang didirikan gereja atau yayasan keagamaan itu merupakan guru PNS/ASN. “Dari seluruh sekolah swasta di Kabupaten Mimika itu, hanya sekolah Yapis yang mandiri, [hanya dibantu oleh] satu guru ASN. Sekolah swasta lain [bergantung kepada] banyak guru ASN,”ungkapnya.

Selain mengklarifikasi rencana penarikan guru PNS/ASN dari sekolah swasta di Mimika, Kajoi juga menerima berbagai keluhan soal kesejahteraan guru di Mimika, serta informasi banyak sekolah di Mimika yang tidak pernah menerima Dana Otonomi Khusus bidang pendidikan. “Saya mendengar sekolah di Mimika belum menerima dana Otonomi Khusus. Kami menerima informasi bahwa dana itu dipergunakan untuk membiayai kontrak guru dari luar,” kata Kajoi.

Secara terpisah Uskup Timika Mgr John Philip Saklil juga mengingatkan penarikan guru PNS/ASN dari berbagai sekolah swasta di Kabupaten Mimika bisa menelantarkan ribuan siswa di Mimika. Mgr John Philip Saklil menyatakan penarikan itu akan menimbulkan kekosongan guru di 50 sekolah YPPK dan sekolah swasta lainnya.

“Sekolahnya ada, tetapi tidak ada guru. [Jika kebijakan itu dijalankan], tidak ada lagi proses belajar mengajar bagi ribuan anak asli Papua yang bersekolah di sana,” ungkapnya pekan lalu.

Yones Douw, aktivis hak asasi manusia dari Sinode Gereja Kemah Injil (KIGMI) Papua mengatakan penarikan guru itu bisa mengancam pemenuhan hak ribuan anak atas pendidikan.  Douw juga menegaskan selama ini pendidikan bagi orang asli Papua justru dijalankan oleh sekolah swasta yang didirikan gereja atau yayasan keagamaan, dengan diampu oleh para guru PNS/ASN yang ditempatkan di sana.

“Kalau bicara hak asasi manusia, Negara mempunyai tiga kewajiban,yakni memenuhi, melindungi dan menghargai. Jika kebijakan penarikan guru PNS/ASN dari sekolah swasta itu dijalankan, akan menjadi pelanggaran hak asasi manusia, baik itu secara langsung maupun tidak langsung,” kata Douw pada Selasa (16/7/2019).(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top