HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Deda: Integritas penyelenggara dan pengawas Pemilu 2019 buruk

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemilu DPRD Kota Jayapura, Otniel Deda – Jubi/Roy Ratumakin.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemilu DPRD Kota Jayapura, Otniel Deda menilai pelaksanaan Pemilu yang terjadi di Papua khususnya di Kota Jayapura tidak berjalan dengan baik, bahkan lebih buruk dari Pemilu 2014 lalu.

“Jadi bukan karena ada lima kertas suara jadi Pemilu buruk, tetapi karena kinerja penyelenggaranya yang tidak seseuai dengan amanah undang-undang,” kata Deda kepada wartawan, Selasa (21/5/2019) di Jayapura.

Menurutnya Deda yang juga sebagai anggota Komisi B DPRD Kota Jayapura itu, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini penyelenggara di tingkat bawah yaitu PPD, PPS, dan PPK.

“Kita bisa lihat, banyak PPD melarikan form CI (rekapitulasi tingkat TPS) dan form DA1 (rekapitulasi tingkat distrik). Ini menandakan bawa integritas para penyelenggara tidak ada sama sekali,” ujarnya.

Loading...
;

Akibatnya, proses rekapitulasi tingkat kabupaten/kota menjadi molor dan mempengaruhi proses rekapitulasi di tingkat provinsi.

“Seharusnya ini peran dari Pandis Distrik maupun Bawaslu di masing-masing kabupaten/kota. Tetapi Pandis Distrik juga ada yang bermain, buktinya kemarin Pandis Distrik Japut di OTT oleh pihak kepolisian. Ini sudah menandakan bahwa integritas dari penyelenggara dipertanyakan,” kata Deda yang juga sebagai Ketua Fraksi Partai Hanura di DPRD Kota Jayapura.

Untuk itu, pihaknya menilai proses Pemilu baik itu Presiden dan Wakil Presiden, DPRD, DPR RI, dan DPD RI bukanlah suara rakyat namun suara dari PPD, PPS, dan PPK.

“Saya katakan begitu karena hal tersebut kenyataan. Banyak form C1 maupun DA1 diisi sendiri oleh oknum PPD, PPS, maupun PPK. Jadi bisa disimpulkan bahwa proses ini bukan suara rakyat tetapi suara yang mengatasnamakan rakyat yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu,” ujarnya.

Dikatakan, sebagai Pansus pihaknya akan bertolak ke Jakarta guna meneruskan persolan tersebut ke KPU RI, DKPP, MK, Menkopolhukam, dan Mendagri.

“Kenapa kami menghadap pihak terkait ini, karena fungsi yang dilakukan para penyelenggara di sini menurut kami belum berjalan maksimal. Sebagai Pansus, kami akan melakukan pengontrolan fungsi pengawasan dan angaran terhadap KPU dan Bawaslu ,” katanya.

Terpisah Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib mengatakan pihaknya juga telah melakukan rapat pleno penetapan hak konstitusional orang asli Papua dalam pemilihan legislatif di Pemilu tahun ini.

“Hasil ini akan kami bawa ke MK, dan kami juga berharap pihak DPRD Kota Jayapura bisa melakukan pengamatan apa yang dirasakan merugikan masyarakat Papua dapat mendorongnya ke tingkat yang lebih tinggi,” kata Murib. (*)

 

Editor      : Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top