Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Dialog: Sarana penyelesaiaan konflik  

Pasukan Brimob berjaga saat massa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat menggelar aksi di depan kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019 – Jubi/Tempo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh: Kristoforus Nawika

“Marilah kita semua bersatu dan hendak mendengarkan dia. Marilah kita semua melaksakan amanatnya, yakni berdialog, berkomunikasi, berbicara dari hati ke hati, dari mulut ke mulut, sehingga pada akhirnya, terciptalah suatu keharmonisan yang akrab di antara kita di Indonesia. Tidak lain dari suatu keharmonisan yang ingin dicapai bersama adalah terciptanya suatu kehidupan yang damai dan tentram”

Akhir-akhir ini, negara kita mengalami konflik yang cukup serius. Konflik tersebut dikarenakan salah satu kandidat (calon presiden) tidak menerima kekalahan pada pemilihan presiden (pilpres) serentak 17 April 2019. Buntutnya terjadi demo berakhir rusuh pada 22 Mei 2019 di kantor KPU Pusat dan beberapa lokasi di Jakarta.

Rencana aksi ini membuat Menkominfo Rudiantara, memblokir media sosial (medsos) dengan dalih mencegah penyebaran konten hoaks. Namun, pemblokiran justru merugikan konsumen (Cepos, 25 Mei 2019).

Loading...
;

Sebagai akibatnya, rakyat di hampir seluruh Indonesia tidak mengakses medsos, yang merupakan salah satu sarana yang amat signifikan dalam memperoleh beragam informasi, tak terkecuali informasi mengenai “pertikaiaan” antara dua capres.

Benar bahwa apa yang dikatakan oleh kebanyakan orang di media sosial, seperti facebook (FB) whatsapp (WA), twitter, dan youtube, yang dengan gamblang menyatakan, whatsapp dihapus dan facebook ditutup.

Terkait dengan itu, ada begitu banyak pernyataan yang dilontarkan oleh berbagai pihak. Juga pertanyaan yang menjadi perdebatan bersama di kalangan publik. Hal ini membuat masyarakat  bertanya dan terus bertanya, apa yang sedang terjadi di negara Indonesia? Siapa yang berwenang untuk menyelesaikan konflik itu sendiri?

Tidak ada orang yang mampu menyelesaikan masalah ini, kecuali Presiden RI, Joko Widodo selaku kepala negara di Indonesia. Jokowi yang berhak dan memiliki kewenangan untuk menormalkan situasi tersebut.

Memang benar bahwa masyarakat kita telah membuat kelompok-kelompok kecil, seperti yang terjadi di Jakarta saat massa berdemonstrasi di KPU. Dalam hal ini, Pak Jokowi menggunakan metode pendekatan secara kekeluargaan dan membangun dialog, sehingga masyarakat dapat bersatu kembali (Kompas, 22 Mei 2019). Hal ini menandakan, bahwa masyarakat yang telah tercerai-berai dirangkul kembali oleh Jokowi selaku kepala negara.

Jokowi adalah presiden kita, di Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai rakyatnya, marilah kita semua sebagai warga negara yang baik, agar semua bernaung di bawah pemimpin tertinggi kita.

Marilah kita semua bersatu dan hendak mendengarkan dia. Marilah kita semua melaksakan amanatnya, yakni berdialog, berkomunikasi, berbicara dari hati ke hati, dari mulut ke mulut, sehingga pada akhirnya, terciptalah suatu keharmonisan yang akrab di antara kita di tanah air ini, Indonesia. Tidak lain dari suatu keharmonisan yang ingin dicapai bersama adalah terciptanya suatu kehidupan yang damai dan tentram.

Memang benar bahwa di negara kita Indonesia merupakan sebuah negara yang potensial, yakni identik dengan keberagamaan suku, budaya, ras, agama, seni, dan bahasa, tetapi sekali lagi marilah kita semua sebagai satu warga yang bernaung di bawah semboyan Bhineka Tunggal Ika

(Berbeda-beda, tapi tetap satu), supaya keharmonisan dalam hidup antara warga dapat tercipta, dirasakan dan dinikmati secara komprehensif (menyeluruh) tanpa terkecuali.

Ini akan menjawab harapan bersama, yakni hidup damai, bila kita bersatu tanpa memandang latar belakang SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) antara satu dengan lainnya.

Marilah kita mendengarkan pak Jokowi, selaku Presiden kita di negara ini yang telah dengan senang hati sudah merangkul dan mau berdialog bersama kita sebagai rakyatnya di Indonesia.

Akhirnya, marilah kita sebagai warga negara yang baik, supaya dengan segera memposisikan diri kita bersama Presiden yang telah berniat untuk mau berdialog atau berkomunikasi bersama kita. Sebab, sebuah pendekatan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, yakni dialog adalah sebuah sarana yang paling fundamental (mendasar) dalam usaha menyelesaikan berbagai konflik secara komprehensif tetapi bermartabat.

Dialog yang adalah sebuah sarana yang mana di dalamnya kita dapat mengambil bagian dalam ranah kehidupan kita sebagai warga negara di Indonesia, terkhusus dalam usaha penyelesaiaan konflik, baik konflik besar maupun konflik dalam skala kecil. Intinya bahwa mengutamakan dialog adalah hal yang amat signifikan dalam seluruh kehidupan kita.

Sebagai akhir dari ulasan ini, saya secara pribadi memberikan beberapa saran atau solusi yang juga amat penting untuk dijalankan oleh kita semua sebagai agen, tetapi juga sebagai penikmat konflik itu sendiri.

Bahwasannya memang benar dalam hidup berbangsa tidak terlepas dari sebuah konflik. Dan kita semua mesti menyadarinya bahwa konflik adalah bagian dari seluruh dinamika kehidupan kita. Konflik sudah, sedang dan akan ada di dalam sepanjang hayat hidup kita di dunia ini.

Oleh sebab itu, penting untuk kita mengingatnya bahwa untuk menyelesaikan konflik atau permasalahan dalam hidup, kita semua sebagai warga negara yang baik hanya membutuhkan sebuah cara (metode) dalam menanggapi dan mengelola sebuah permasalahan yang datang menghampiri kita. Tidak lain bahwa metode yang dimaksudkan hanya dialog. Dialog adalah sebuah sarana yang terbaik dalam upaya menyelesaikan konflik secara bermartabat. (*)

Penulis adalah mahasiswa semester 2 STFT Fajar Timur Abepura Papua

Editor: Timo Marthen

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top