Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Diduga perusahaan sawit beli tanah Rp 4 di Bintuni

Ilustrasi, warga Teluk Bintuni, Papua Barat – Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Salah satu perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kampung Jagiro, Distrik Moskona Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, PT Subur Karunia Raya (SKR), diduga membeli tanah ulayat masyarakat hanya senilai Rp4 rupiah dan Rp14 per meter dari ketua marga berinisial YY dan DY.

Perusahaan membeli tanah ulayat dan membongkar hutan untuk perkebunan kelapa sawit itu, diduga didukung oleh pemegang izin pemanfaatan kayu (IPK) PT Argo Papua Inti Utama. Kayu bulat hasil produksi perusahaan ini diangkut ke berbagai tujuan di antaranya disuplai kepada PT Bumi Meyado Iriando—anak perusahan pemegang Izin Usaha Industri Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK/Kayu gergajian).

Ketua Perkumpulan Panah Papua, Sulfianto Alias, saat dihubungi Jubi dari Jayapura, Selasa, 18 Juni 2019 mengatakan SKR berencana menanam bibit sawit dengan membeli tanah pemilik ulayat dengan harga murah. Dalam surat perjanjian antara pihak perusahaan, kepala marga, katanya, tidak mengetahui isi perjanjian yang dimaksud. Artinya, isi perjanjian tidak diberitahukan kepada perwakilan marga. Perwakilan kepala marga hanya menandatangani kesepakatan tanpa membaca isinya dalam dokumen yang sangat tebal.

“Saat ini ada surat yang ditandatangi kepala distrik dan perwakilan marga,” kata Sulfianto.

Loading...
;

Dalam surat perjanjian diduga terjadi penipuan oleh perusahaan terhadap pemilik ulayat, yang diwakili perwakilan marga. Beberapa waktu kemudian perwakilan marga bernama DY kembali mencabut perjanjian dan meminta maaf kepada perusahaan. Permintaan maaf, katanya, diduga karena ada tekanan dari pihak tertentu agar mengikuti perusahaan.

PT SKR juga diduga tidak melakukan sosialisasi dengan masyarakat pemilik ulayat terkait kegiatannya menanam bibit sawit di Kampung Jagiro. Informasi yang dihimpun Jubi menyebutkan SKR dikendalikan oleh PT Mulia Abadi Lestari (PT MAL) melalui kepemilikan saham sebesar 99,6 persen. PT SKR dan PT MAL diduga terhubung dengan Salim Group meski saham secara resmi dimiliki oleh individu.

“Diduga kuat pemilik yang dapat manfaat dari usaha ini (beneficial owner) adalah Salim Group. Salim Group dibangun oleh Soedono Salim (Liem Sioe Liong) dan saat ini diwariskan kepada Anthoni Salim (anak Soedono Salim) dengan memegang jabatan Presiden Direktur Indofood (melalui perusahaan Indo Agri Resources),” kata Sulfianto.

Keterhubungan ini, katanya, terindikasi melalui adanya kemiripan alamat kantor PT SKR, PT MAL, dan Perusahaan Bisnis Salim Group, seperti PT Gunta Samba–anak perusahaan Indofood Agri Resources—yang berkantor di Kompleks Duta Merlin di Jalan Gadjah Mada.

Direktur perusahaan yang dijabat Rapman Hutabarat, juga merupakan Board of Directors PT Rimbun Sawit Papua di Fakfak dan President Director PT Menara Wasior di Kabupaten Teluk Wondama. Keduanya merupakan perusahaan yang bergerak dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit. Rapman pernah menjabat sebagai Direktur PT Palmulya Selaras Abadi di Jayapura, perusahaan yang juga beralamat sama dengan perusahaan bisnis Salim Group.

Gunawan Sumantri yang menjabat sebagai Direktur Utama pada PT SKR juga menjabat sebagai President Director pada PT Bintuni Agro Prima perkasa (PT BAPP) di Kabupaten Tambrauw dan masih bekerja sebagai Operational Director pada PT Gunta Samba Jaya (PT GSJ). PT GSJ juga terhubung dengan Salim grup. Orang-orang yang kini menjabat dalam PT SKR dahulu pernah bekerja pada perusahaan yang terhubung dengan Salim Grup. Ini alasan kedua PT SKR terindikasi terhubung dengan Grup Salim.

Eko Widianto dari PT SKR ketika dikonfirmasi Jubi, Selasa malam melalui selulernya belum memberikan klarifikasi. Jubi juga berupaya menghubunginya lagi melalui sambungan telpon, tapi nomor beliau nonaktif.

Sementara Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Teluk Bintuni, Nehemia Rumayomi, ketika dikonfirmasi Jubi melalui pesan singkat mengatakan tidak ada jual-beli tanah terkait perusahaan ini.

“Tidak ada jual beli tanah, yang ada sesuai dengan aturan pemerintah bahwa dalam pembangunan perkebunan, lahan hanya digunakan sebagai hak guna usaha (HGU),” kata Rumayomi. (*)

Editor: Angela Flassy

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top