Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Dihadang Polisi, massa pendukung ULMWP berdoa di jalanan

Massa pendukung ULMWP dihadang oleh anggota kepolisian Manowakri – Jubi/Yuliana Lantipo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Lebih dari 200an orang terpaksa bertahan di Jalan Raya Yos Sudarso karena dihadang aparat kepolisian Indonesia di Manokwari, Papua Barat, Senin (15/7/2019). Massa aksi, yang membawa sejumlah alat musik dan menggunakan pakaian adat serta baju bergambar Bintang Kejora, akhirnya melakukan orasi dan bernyanyi serta berdoa di tengah jalan raya, siang itu.

Salah satu massa aksi, Marthen Manggaprow, yang melakukan siaran langsung aksi tersebut pada laman Facebooknya, menjelaskan, awalnya massa aksi berencana melakukan long march dari depan Gereja GKI Nazareth Manokwari menuju rumah Markus Yenu (pimpinan wilayah Domberai) di Sanggeng, sambil berorasi dan puncaknya beribadah. Namun, belum jauh berjalan, aparat kepolisian sudah menghadang.

“Massa start jam setengah 10 pagi, dari depan Gereja GKI Nazareth. Mereka baru jalan sekitar 100 meter ke Jalan Raya (Yos Sudarso) baru dihadang polisi. Mereka (aparat) lebih dari 100 anggota, di samping Hotel Swissbel Manokwari,” Marthen menjelaskan kepada Jubi melalui sambungan telepon, Senin (15/7/2019).

Negosiasi pun ditempuh. Dari pihak massa aksi, Ev. Martinus Padwa, Sius Ayemi dan Mahasiswa (BEM Universitas Papua), Pende Mirin meminta aparat Polisi ikut mengawal dan membiarkan aksi long march tersebut dilakukan menuju titik akhir.

Loading...
;

“Dari pihak polisi ada Kapolsek Sanggen (AKP Sawal Halim) dan Kasat Reskrim Polres Manokwari. Mereka tidak izinkan massa aksi lewat. Mereka bilang, mereka diperintahkan dari pusat (Jakarta) untuk tidak mengizinkan aksi long march ini,” jelasnya.

Satu dari sekian poster dukungan yang dibawa oleh massa aksi – Jubi/Yuliana Lantipo

Salah satu orator, yang juga koordinator aksi, Yusa Ayemi, akhirnya meminta massa aksi duduk di jalanan. Sebagian berdiri sambil memajang sejumlah spanduk dan poster. Sambil bergantian, mereka pun berorasi politik dan diselingi bernyanyi dan berdoa.

Dalam orasi dan doa, demonstran yang tergabung dari beberapa organisasi pendukung gerakan Papua Merdeka itu, mereka menaikkan harapan agar United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) segera menjadi anggota pada Pacific Island Forum (PIF). Selain itu, harapan lainnya, kata Marthen adalah agar ULMWP menjadi anggota penuh di Melanesian Spearhead Group (MSG), kemudian, mendukung Vanuatu membawa masalah Papua ke Pacific Island Forum (PIF) dan African, Caribbian, and Pacific Group (ACP).

“Aksi ini juga untuk mendukung kepemimpinan Benny Wenda sebagai ketua ULMWP yang telah kerja dengan baik, mendorong persoalan Papua bersama diplomat yang lain,” ujarnya.

Sius Ayemi, salah satu orator, menyatakan kekecewaannya atas tindakan aparat polisi yang menghadang aksi damai tersebut. Menurutnya, aksi itu hanya bentuk ekspresi bahagia masyarakat Papua di Manokwari.

“Kita bikin aksi ini karena beberapa waktu lalu, ULMWP telah menyerahkan pengajuan aplikasi untuk full member di MSG. Sebagai respon itu, kami berikan dukungan dan waktu itu kita ibadah. Sekarang, baru aksi damai di jalan,” ucapnya.

Sius pun mengkritisi kinerja aparat keamanan di Manokwari atas berbagai masalah yang timbul dan tidak kunjung diamankan.

“Tugas polisi datang untuk melindungi dan mengamankan, bukan untuk membubarkan (aksi). Kalau polisi datang untuk kasi bubar, ya harusnya kasi bubar togel, kasi bubar orang yang jual minuman (beralkohol), orang yang main judi, orang yang korupsi. (Mereka) itu yang merugikan di tanah kita,” kata Sius melalui pengeras suara yang disambut penyorak dengan bertepuk tangan.

Mnukwar- Wilayah Adat Domberai hari ini Senin (15/07/2019) memberikan dukungan kepada West Papua untuk di terima sebagai Full Membership (anggota penuh) MSG. Masa mulai kumpul jam 09.00 WP.Masa yg terjdiri dr organisasi perjuangan seperti The West Papua National Authority (WPNA) serta organ pemuda dan mahasiswa seperti AWEPA Comunity serta SONAMAPPA Kota Mnukwar memulai aksi turun jalan sekitar jam 10.10 WP.Tepat jam 10.15 WP, aparat keamanan POLRI menghadang dan memblokade masa yg melakukan aksi.Jumlah masa aksi lebih dari 100 orang .Jumlah polisi ada 2 truk dan jumlah kendaran beroda 2 sebanyak 15 motorOrasi Politik dimulai dari jam 11.00 WP.#WestPapuaforMSG#FreeWestPapua#PapuaMerdeka#BravoULMWPSumber Info : Sonamappa MnukwarSekjen WPNA Marthen Manggaprouw

Posted by Christian Claus on Sunday, July 14, 2019

 

Sekitar pukul 12 lebih, massa aksi memilih pindah ke depan halaman gereja dan melakukan aksi damai di sana. Beberapa spanduk dan poster yang dibawa, di antaranya tertulis, “Suport West Papua Full Member in MSG. Biarkan Kami Memilih”, “WPNA Wantaim Olgeta Afiliation Organisation Suport Full ULMWP, Kamap Full Member Long MSG”, “Save West Papua, Save Melanesian and Pasific, Long Teroris na Climate Chage,” dan “Papua Merdeka.”

Surat Pemberitahuan

Marthen Manggaprow kembali menjelaskan bahwa massa aksi telah memberikan surat pemberitahuan kepada aparat kepolisian terkait rencana aksi damai tersebut. Namun, penyelenggara demo damai tersebut tidak pernah mendapatkan surat balasan: Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

“Sudah beberapa kali surat dikirim, tapi selalu responnya Polisi tidak terbitkan STTP. Ini sama dengan yang lalu, bulan Mei, mereka tidak terbitkan juga jadi kami hanya berdoa di tempat. Sekarang kami ingin turun jalan agar masyarakat semua tahu,” kata Marthen.

Sementara itu, Wakapolres Manokwari, Kompol Winarto, SH, yang dikonfirmasi Jubi menegaskan bahwa pihaknya belum menerbitkan STTP karena pendemo belum memenuhi sejumlah persyaratan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 Tentang Penyampaian Pendapat dimuka Umum.

Sembilan syarat yang belum dipenuhi, dengan merujuk pada Pasal 11 pemberitahuan secara tertulis, kata Kompol Winarto, adalah tentang identitas penanggung jawab (yang meliputi biodata dan riwayat hidup) dan maksud serta tujuan aksi dimaksud. Hal lain terkait waktu pengiriman permohonan dan ditidak melampirkan jadwal acara serta susunannya plus nama peserta undangan.

Kompol Winarto juga menyatakan kegiatan tersebut “terindikasi akan memecah belah persatuan dan kesatuan Bangsa dan tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Mengingat hal tersebut maka Polres Manokwari tidak dapat menerbitkan STTP,” katanya. (*)

Editor : Victor Mambor

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top