Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Dinkes Papua integrasikan KPS dan BPJS secara bertahap

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aloysius Giyai – Jubi/ Arjuna Pademme.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Aloysius Giyai akan mengintegrasikan secara bertahap Kartu Badan Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dengan Kartu Papua Sehat.

Hal tersebut disampaikan Aloysius Giyai usai rapat mitra dengan Komisi V DPR Papua di salah satu ruang rapat DPR Papua, Selasa (22/10/2019).

Kepada Komisi V DPR Papua, Dinkes Papua menyampaikan integrasi KPS dan BPJS tetap dilaksanakan, akan tetapi jaminan kesehatan untuk masyarakat asli Papua tidak bisa dihilangkan begitu saja.

“Jadi bertahap. Tidak bisa langsung. Papua tidak bisa disamakan dengan daerah lain karena masih banyak masyarakat Papua di gunung, di pantai, di pesisir, di kepulauan belum memiliki E-KTP atau nomor induk kependudukan, sehingga belum memiliki kartu BPJS,” kata Aloysius Giyai.

Loading...
;

Menurutnya, dalam rapat dengan Komisi V DPR Papua pihaknya juga membicarakan terkait pemisahan pagu anggaran antara pelayanan rutin kesehatan kepada masyarakat dengan persiapan Dinas Kesehatan untuk pelaksanaan PON XX di Papua pada 2020 mendatang.

Komisi V tak ingin Dinas Kesehatan Papua konsentrasi pada persiapan PON dan mengabaikan pelayanan rutin kesehatan kepada masyarakat.

“Kami bahas juga mengenai master plan RSUD Dok II baru dan Komisi V mendukung penuh. Kami diminta presentasikan dalam lingkup lebih luas,” ujarnya.

Sementara, Sekretaris Komisi V DPR Papua, Natan Pahabol mengatakan pihaknya khawatir jika KPS diintegrasikan dengan BPJS banyak masyarakat asli Papua yang tidak mendapat pelayanan kesehatan gratis, karena tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan.

Ia mengatakan, kekhawatiran ini muncul karena hingga kini masih banyak masyarakat asli Papua belum memiliki E-KTP, sebagai salah satu syarat kepengurusan kartu BPJS Kesehatan.

“Makanya kami ingin Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan mencari solusinya seperti apa,” kata Natan Pahabol.

Katanya, mesti ada jaminan kesehatan untuk semua masyarakat asli Papua, terutama yang tidak mampu, bagaimanapun caranya. (*)

 

Editor : Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top