Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Dinsos Papua membantah pemerintah lepas tangan soal pengungsi Nduga

Kepala Dinas Sosial, Kependudukan Dan Catatan Sipil Papua, Ribka Haluk. – Jubi/Alex

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Papua, Ribka Haluk membantah jika pemerintah dianggap lepas tangan soal terhadap masalah yang dihadapi masyarakat dan pengungsi Nduga. Sampai saat ini Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Nduga, maupun Kementerian Sosial telah menangani pengungsi Nduga dengan memberikan bantuan makanan.

Hal itu disampaikan Ribka Haluk di Jayapura, Papua, pada Senin (21/10/2019). Haluk menyebut, pemerintah terus membantu meringankan beban para pengungsi Nduga, namun tidak seluruh penyerahan bantuan itu dipublikasikan.

“Sampai hari ini penanganan tetap kami lakukan, baik penyaluran bantuan kepada masyarakat Nduga yang ada di Kabupaten Lanny Jaya, [maupun pengungsi Nduga di] kabupaten lainnya. Penanganan itu dilakukan oleh kepala distrik. Jadi kami panggil kepala distrik, dan kami belanja, dan bawa ke mereka,” kata Ribka Haluk.

Sejak 2 Desember 2018, ribuan warga sipil Kabupaten Nduga, Papua, mengungsi demi menghindari konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang dipimpin Egianus Kogoya. Mereka mengungsi ke sejumlah kabupaten tetangga, seperti Lanny Jaya, Jayawijaya, Yahukimo, dan Mimika, atau masuk ke hutan yang susah dijangkau.

Loading...
;

Menurut Haluk, semua bantuan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua disimpan dalam gudang milik pemerintah daerah yang ada di Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya. “Kami simpan semuanya di situ, baik makanan, pakaian dan kebutuhan lainnya.  Jadi ketika kepala distrik lapor dan mereka yang distribusi. Sampai sekarang masih jalan, tidak ada [pengungsi Nduga] yang dibiarkan,” ujarnya.

Haluk menyatakan pendistribusian bantuan bagi para pengungsi Nduga harus melibatkan TNI/Polri. Pelibatan TNI/Polri itu demi mengatasi masalah keterbatasan sarana transportasi menuju sejumlah lokasi pengungsi.

Menurut Haluk, sejumlah maskapai penerbangan, termasuk maskapai penerbangan gereja seperti MAF dan AMA menolak mengangkut bantuan itu, karena mengkhawatirkan keamanan awaknya.  “Selama ini ada yang protes, kenapa harus aparat yang bawa bantuan? Itu karena orang belum tahu persoalan yang kami hadapi,” ujar Haluk.

Haluk menyatakan sudah berupaya menggunakan maskapai penerbangan sipil untuk menyalurkan bantuan bagi para pengungsi Nduga. Kami sudah datang ke maskapai penerbangan, tetapi mereka menolak, [dan] ada surat penolakan dari beberapa [maskapai] penerbangan. Yang berani masuk hanya helikopter milik TNI/Polri,” sambungnya.

Ribka Haluk meminta masyarakat Nduga untuk tidak memandang negatif dengan keputusan pemerintah melibatkan anggota TNI/Polri untuk mendistribusikan bantuan bagi mereka. “Kita mau apa lagi kalau hanya TNI/Polri yang bersedia membantu? Apa mau tunggu ada warga yang meninggal dulu baru bantuan diantar? Tidak kan. Kalau pun ada kesalahan yang pernah dibuat TNI/Polri terhadap warga, itu adalah ulah oknum,” ujar Haluk.

Sebelumnya, Aleks Giyai, pegiat sastra Papua menyayangkan penanganan pengungsi Nduga yang terkesan terbengkalau selama sembilan bulan. “Kami melihat pemerintah pusat dan pemerintah daerah salah dalam menangani warga pengungsi Nduga yang sudah sejak sembilan bulan tidak mendapat bantuan dari pemerintah,” kata Giyai, Rabu (2/10/2019). (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top