Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Direktur Eksekutif ULMWP sebut pemerintah represif hadapi tuntutan rakyat Papua

Ilustrasi dialog Jakarta dan Papua soal pelanggaran HAM dalam bentuk karikatur. – Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua diberikan bukan karena belas-kasihan atau kebaikan hati pemerintah Indonesia kepada orang asli Papua (OAP), melainkan sebagai jawaban dalam mengadang tuntutan dan perjuangan OAP untuk referendum bagi West Papua yang digaungkan di seantero Tanah Papua.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif ULMWP, Markus Haluk. Ia melanjutkan, pendekatan represif menjadi jalan pemerintah Indonesia dalam menghadapi tuntutan dan perjuangan rakyat Papua.

Haluk mencontohkan, penculikan dan pembunuhan Theys Hiyo Eluay bersama sopirnya adalah salah satu bukti kejahatan yang terjadi saat pelaksanaan Otsus Papua. Setelah peristiwa pembunuhan Theys, darah orang-orang Papua mengalir di mana-mana.

“Pembunuhan Theys Hiyo Eluay, tokoh kemerdekaan Papua, pada 10 November 2001, mulai di situlah terbuka lebar pintu kematian bagi orang asli Papua,” kata Markus Haluk kepada Jubi, Rabu, (20/11/2019).

Loading...
;

Menurut dia, pasukan Polri dibantu TNI mulai menangkap dan memenjarakan ratusan tokoh politik mulai dari PDP, Satgas Papua, Satgas Koteka di antaranya Benny Wenda yang sekarang menjadi ketua ULMWP. Wenda ditangkap dan dipenjarakan di Lembaga Pemasyarakat Abepura, kemudian karena nyawanya terancam dibunuh ia melarikan dengan cara melompati tembok penjara dan meminta suaka politik kepada pemerintah Inggris.

“Pada waktu itu, beliau merupakan salah satu pimpinan Satgas Koteka pada Kongres Papua II. Ribuan orang ditangkap dan juga ditembak mati. Operasi dan senjata menjadi solusi pemerintahan Indonesia dalam menjawab perjuangan damai bangsa Papua,” katanya menjelaskan.

Selain itu, lanjut Haluk, tawaran dialog nasional dan internasional yang digaungkan rakyat Papua melalui Mubes dan Kongres Papua II, ditanggapi dengan kekerasan dan pertumpahan darah.

“Nah, setelah itu banyak peristiwa berdarah di mana-mana. Mulai Wamena berdarah, Merauke, Abepura, Ilaga (Puncak Papua), Nabire, Manokwari, Sorong, Wasior, Timika, Paniai, Deiyai dan masih banyak lagi. Penembakan dan pembunuhan tanpa ampun terus terjadi oleh pemerintah Indonesia melalui TNI dan Polri di sebagian besar Tanah Papua,” ucapnya.

Lanjutnya, satu tahun sebelum turun dari kekuasaan, Presiden Megawati dengan alasan politik dan keamanan berdasarkan kajian BIN, Jenderal TNI Hendropriyono telah merekomendasikan dikeluarkannya Kepres No. 01 Tahun 2003 tentang Pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) yang kemudian diwujudkan oleh Mendagri Jenderal TNI Hari Sabarno.

“Ibu Siti yang saat ini menjabat Menteri Kehutanan punya peran strategis sebagai Sekjen Depdagri pada saat pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat,” ungkapnya..

Saat itu, ia juga menjelaskan, para pejabat Papua yang menentang pemekaran diancam dengan tuduhan pendukung Papua Merdeka. Buktinya Gubernur J.P. Salossa dan Ketua DPRP John Ibo seakan dibuat tidak berdaya atas tuduhan Jakarta.

“Sedih dan tragis! Dua tahun kemudian Gubernur Salossa juga diduga dibunuh, sementara John Ibo dipenjarakan dengan tuduhan korupsi,” ujarnya.

Sebaliknya, kata dia, beberapa orang Papua dijadikan alat propaganda menyukseskan misi pemekaran. Salah satunya Demianus Ijie yang kemudian menjadi menjadi ketua DPR Provinsi IJB, Abraham O.Atururi, dan sejumlah tokoh lainnya.

“Kita menjadi heran dan kaget karena dalam aksi melawan rasisme pada pertengahan Agustus 2019 ini, dari Kepala Burung wilayah yang mereka mekarkan sebagai basis Indonesia menggaungkan tuntutan merdeka,” katanya.

Jubir KNPB Pusat, Ones Suhuniap mengatakan, pemberian Otsus oleh pemerintah pusat terus mengerdilkan wewenang Pemerintah Provinsi Papua dalam menjalankannya. Suhuniap mencontohkan Permen Nomor 12 Tahun 2007, yang menjadi dasar pelarangan simbol daerah seperti Bintang Fajar dan lagu Hai Tanahku Papua.

“Pada tahun 2011, rakyat Papua mengadakan musyawarah besar dan mengakui kegagalan Otonomi Khusus Papua. Ribuan orang turun jalan, mengembalikan otonomi khusus itu, dan menuntut referendum Papua. Pemeritahan Susilo Bambang Yudhoyono menjawab dengan pemberlakuan UP4B di Papua,” katanya.

Lalu kini, lanjutnya, pemerintah pusat memaksakan pemekaran Provinsi Papua berdasarkan hasil analisis intelijen. “Pemekaran provinsi mempercepat proses genosida terhadap orang asli Papua. Nasib orang asli Papua akan sama dengan Suku Aborigin,” katanya. (*)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top