Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Direktur LP3BH Manokwari akan diperiksa polisi Kamis

Direktur LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinusi. – Jubi/Nees

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum atau LP3BH Manokwari,  Yan C Warinusi pada Senin (23/9/2019) menerima surat panggilan penyidik Kepolisian Resor Manokwari untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penghasutan terhadap massa unjukrasa anti rasisme di Manokwari pada 3 September 2019. Warinusi menduga surat panggilan itu muncul gara-gara beredar selebaran yang mencatut nama LP3BH Manokwari sebagai penanggung jawab aksi itu.

Pada 3 September 2019, para warga Manokwari mengikuti unjukrasa anti rasisme untuk mengecam kasus persekusi dan rasisme terhadap para mahasiswa Papua di Surabaya yang terjadi pada 16 dan 17 Agustus 2019. Surat panggilan yang ditandatangani penyidik AKP Musa Jedi Permana itu menyatakan Warinusi akan diperiksa sebagai saksi dalam dugaaan penghasutan massa pengunjukrasa dan makar dalam aksi 3 September yang dinyatakan mengakibatkan luka-luka terhadap aparat keamanan.

Warinusi menyatakan ia akan memenuhi panggilan penyidik pada Kamis (26/9/2019). Akan tetapi, ia heran dengan pemanggilan dirinya sebagai saksi dalam kasus itu. Terlebih, LP3BH Manokwari tidak pernah terlibat atau memfasilitasi pertemuan, pembicaraan, atau rapat apapun untuk mempersiapkan unjukrasa 3 September 2019 itu.

“Tugas kami mendampingi para korban hukum. Dari dulu kami mendampingi masyarakat yang korban. [LP3BH Manokwari] tidak pernah terlibat dalam demonstrasi. Saya sudah klarifikasi dan menjelaskan kami tidak pernah terlibat dalam demo,” kata Warinusi saat dihubungi Jubi melalui sambungan telepon, Rabu (25/9/2019).

Loading...
;

Warinusi menduga pemanggilan dirinya untuk diperiksa sebagai saksi itu terkait dengan pencatutan nama LP3BH Manokwari sebagai penanggungjawab aksi dalam selebaran yang mengatasnamakan Sosialis Papua Community. Ia menegaskan, LP3BH Manokwari tidak pernah memberikan persetujuan untuk menjadi penanggungjawab aksi, dan tidak pernah dihubungi oleh pihak yang mengatasnamakan Sosialis Papua Community, dan tidak mengetahui identitas pengurus Sosialis Papua Community.

Warinusi justru baru mengetahui pencatutan nama itu pada 3 September 2019 sekitar pukul 10.00 WP, ketika ia dihubungi Ketua Badan Pengurus LP3BH Manokwari, Agus Sumule. Saat itu, Sumule menanyakan apakah benar LP3BH Manokwari menjadi penanggungjawab aksi 3 September 2019, sebagaimana tercantum dalam selebaran ajakan unjukrasa tersebut.

“Saya terkejut. Saya mengatakan kami tidak pernah terlibat dalam aksi tersebut,” katanya.

Belakangan, Warinusi mengetahui LP3BH Manokwari bukan satu-satunya lembaga yang namanya disebutkan dalam selebaran ajakan unjukrasa 3 September 2019 itu. “Di paling bawah dari selebaran itu tertulis [nama] beberapa lembaga. Termasuk Majelis Rakyat Papua Barat, Kontras, LP3BH Manokwari, GMKI, KNPB juga disebut. Akan tetapi, pihak yang mengeluarkan selebaran itu tidak pernah [berkoordinasi] kepada LP3BH,” tegasnya.

Di Jayapura, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Emanuel Gobay mengatakan pihaknya meminta polisi tidak mengkriminalisasi para aktivis hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua. Gobay meminta polisi lebih melihat substansi persoalan di Papua, ketimbang mengkriminalisasi aktivis HAM yang berupaya menyuarakan ketidakadilan di Papua. “Jika Negara melakukan kriminalisasi terhadap akvitis yang menyuarakan persoalan Papua, akan memunculkan pertanyaan ‘di manakah keadilan?’,” katanya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top