Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Diskriminasi OAP peserta JKN jadi pembahasan MRPB

Pengobatan gratis oleh komunitas perempuan Maybrat di Manokwari Papua Barat untuk semana OAP belum lama ini. Layanan kesehatan bagi OAP di Papua Barat masih dikeluhkan, jaminan BPJS Kesehatan melalui kepesertaan JKN-KIS dinilai belum tepat sasaran. (Jubi/Hans Arnold Kapisa).

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB) di wilayah Manokwari mengaku mendapat banyak keluhan dari masyarakat terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Anthon Rumbruren, anggota MRPB perwakilan Adat mengatakan pelayanan yang diterima OAP saat menggunakan JKN kerap berbeda. Ia mendapat laporan masih ada kesenjangan dalam praktek pelayanan kesehatan bagi OAP yang terdaftar sebagai peserta JKN.

“Kami terima keluhan masyarakat, kalau sampai saat ini masih ada perbedaan pelayanan kepada peserta JKN-KIS berdasarkan standar kelas. Jika Pemerintah Papua Barat daftarkan OAP di BPJS Kesehatan di kelas 3 (tiga), maka hal itu perlu pendampingan, karena ketika berobat ada kesan dibeda-bedakan,” kata Rumbruren.

MRPB sepakat, harus ada evaluasi pada pelayanan kesehatan yang dilakukan untuk peserta JKN utamanya Peserta OAP. MRPB sebagai lembaga kultur OAP akan segera mengeluarkan pernyataan sikap dan meminta Pemerintah Papua Barat dan Kabupaten/Kota  untuk melakukan evaluasi

Loading...
;

“Ini penting, karena menyangkut hak mendapat pelayanan kesehatan tanpa perbedaan. Jika OAP dinomor tigakan, dalam kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan, maka seharusnya Pemerintah ambil alih dan berikan hak prioritas bagi OAP tanpa biaya,” ujar Rumbruren.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Manokwari, dr. Meryta O.Rondonuwu mengatakan, jumlah peserta JKN-KIS di Papua Barat hingga Oktober 2019 sebanyak 645.343 peserta yang tersebar di tujuh kabupaten dibawah wilayah kantor cabang BPJS Kesehatan Manokwari.

“Kepesertan JKN-KIS di kabupaten Fakfak 114.177 peserta; kabupaten Manokwari 247.035 peserta; kabupaten Kaimana 66.368 peserta; kabupaten Teluk Bintuni 82.528 peserta; kabupaten Teluk Wondama 51.887 peserta; kabupate Pegaf 38.787 peserta; dan kabupaten Mansel  44.561 peserta,” ujar Meryta kepada wartawa di Manokwari belum lama ini.

Dia juga  menjelaskan, secara khusus di kabupaten Manokwari, 50 persen peserta JKN-KIS adalah tanggungan pemerintah daerah, dan secara umum di Papua Barat, sekitar 70 persen ditanggung oleh Negara, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sampai saat ini pula tunggakan pembayatan iuran peseta JKN-KIS di Papua Barat cukup tinggi.

“Tunggakan pembayaran iuran hingga Oktober 2019 cukup tinggi, dan jumlah peserta yang menunggak di Papua Barat sebanyak 31.986 orang,” ujarnya. (*)

 

Editor : Edho Sinaga

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top