Ditetapkan jadi tersangka, Bupati Merauke mengaku belum tahu

Ditetapkan jadi tersangka, Bupati Merauke mengaku belum tahu

Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Merauke, Benedikus Tukidjo sedang berikan keterangan pers – Jubi/Frans L Kobun

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Merauke, Jubi – Bupati Merauke, Federikus Gebze mengaku belum tahu pascapenetapan dirinya sebagai tersangka pelanggaran Pemilu oleh Polres Merauke. “Kalau saya sudah dapat informasi baru akan memberikan komentar kepada rekan-rekan jurnalis,” katanya ketika ditemui sejumlah wartawan usai meresmikan Puskesmas Rimba Jaya.

Bupati Merauke, Federikus Gebze telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Merauke lantaran diduga melakukan kampanye hitam.  Ia diduga mengimbau masyarakat jelang pemilu lalu agar tak memilih salah satu calon legislatif DPR RI (Steven Abrama), yang disampaikan saat konferensi pers bersama sejumlah wartawan pada 17 April 2019.

Penetapan terhadap sebagai tersangka dilakukan bulan ini. Kini berkasnya telah dikirim ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Merauke untuk diteliti lebih lanjut, apakah dinyatakan lengkap (P-21) atau tidak.

Dalam kasus tersebut, sejumlah wartawan Merauke telah dimintai keterangan, dan menjadi saksi.

Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Merauke, Benedikus Tukidjo kepada Jubi di ruang kerjanya Jumat (24/5/2019) menjelaskan, memang seperti demikian proses yang dilakukan secara berjenjang.

Setelah laporan diterima Bawaslu dan dilakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, katanya, diteruskan ke Gakkumdu. Karena disitu selain Bawaslu, juga ada kepolisian dan kejaksaan.

“Jadi kita bahas bersama, hanya ranahnya berbeda. Intinya adalah setelah Bawaslu menerima laporan dan dilakukan kajian dan dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil, maka 1×24 jam harus mengundang sentra Gakkumdu membicarakan sekaligus meminta pertimbangan apakah kasusnya dapat  dilanjutkan atau didak,” ungkapnya.

Pembahasan juga, menurut Tukidjo, melalui tingkatan pertama, kedua, ketiga hingga keempat. Lalu dari Bawaslu, kejaksaan maupun kepolisian, masing-masing memberikan pertimbangan.

“Jadi,nantinya yang menetapkan tersangka adalah penyidik. Karena itu adalah kewenangan mereka,” katanya.

Dijelaskan,aturan yang menjerat Bupati Merauke adalah Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang menegaskan pejabat negara, pejabat struktural serta pejabat fungsional dalam jabatan negara maupun kepala desa, dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye.

Bupati Merauke terancam hukuman paling lama dua tahun dan denda Rp 24 juta sesuai ketentuan dalam pasal 280 ayat 1 huruf D yakni menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat.(*)

Editor      : Dewi Wulandari

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)