Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

DPR Papua akan rumuskan Raperda perlindungan ekonomi OAP

Ilustrasi mama-mama penjual pinang – Jubi. Dok

 

DPR Papua juga akan merumuskan sebuah regulasi pembatasan penjual sayur dan kebutuhan dapur keliling menggunakan mobil atau motor ke gang-gang di permukiman warga.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Ketua DPR Papua Demisioner Yunus Wonda, mengatakan anggota DPR Papua periode 2019-2024, akan merumuskan semua rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk melindungi hak ekonomi kerakyatan Orang Asli Papua (OAP). Bahan pembahasan mengulas buah pinang, dan panganan lokal Papua, sagu, betatas  atau ubi jalar dan keladi hanya dijual orang asli Papua.

“Perda itu yang harus kami perjuangkan. Hal-hal kecil saja dulu,” kata  Yunus Wonda kepada Jubi, Rabu (13/11/2019).

Loading...
;

Baca jugaSejumlah Raperdasus Papua terhambat di Kemendagri Tito Karnavian diharapkan bijaksana

Perbaikan rancangan Perdasus Kursi Pengangkatan telah diregistrasi Kemendagri

Perbaikan rancangan Perdasus Kursi Pengangkatan telah diregistrasi Kemendagri

Menurut dia, pembahasan Raperda yang besar-besar selama ini selalu bertolak belakang dengan pemerintah pusat. “Beberapa Raperda yang kami ajukan selama ini ditolak,” kata Yunus Wonda menambahkan.

DPR Papua juga akan merumuskan sebuah regulasi pembatasan penjual sayur dan kebutuhan dapur keliling menggunakan mobil atau motor ke gang-gang di permukiman warga. Pedagang keliling mesti diatur dengan regulasi karena metode berjualan seperti itu mempengaruhi banyak hal. Salah satunya warga tidak lagi berminat berbelanja ke pasar tradisional.

“Tetap diberi ruang untuk berjualan, tapi mesti diatur baik. Tidak boleh berjualan hingga ke gang-gang perumahan warga,” kata Wonda menambahkan.

Alasan pengaturan itu untuk menjaga perkembangan ekonomi orang asli Papua dan non-Papua yang diharapkan dapat seiring sehingga tidak menyebabkan munculnya kecemburuan sosial. Termasuk upaya merumuskan Raperda agar orang asli Papua kembali menanam sagu seperti semula.

“Jangan karena moderisasi, sehingga menghancurkan kearifan lokal,” katanya.

Anggota DPR Papua lainnya, Emus Gwijangge, mengatakan selama ini lembaganya telah berupaya merumuskan sejumlah Raperdasus terkait hak-hak orang asli Papua, namun ketika dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), belum diregistrasi hingga kini.

Sejumlah aturan yang diajukan itu di antaranya, Raperdasus partai politik lokal dan Raperdasus rekrutmen politik partai politik nasional terhadap orang asli Papua.

“Kami tidak mendapat jawaban pasti apa penyebab beberapa Raperdasus itu tertahan di Kemendagri,” kata Emus Gwijangge. (*)

Editor : Edi Faisol

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top