Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

DPRD Merauke minta dana desa untuk pemberdayaan ekonomi rakyat

Pertemuan DPRD Merauke bersama sejumlah instansi terkait beberapa hari lalu – Jubi/Frans L Kobun

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Merauke, Jubi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke minta para kepala kampung agar mengalokasikan dana desa untuk program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Karena anggaran dana desa tiap tahun nilainya sangat besar untuk setiap kampung  yang berkisar Rp1,6 miliar.

“Memang ada sejumlah kegiatan lain yang perlu dikerjakan seperti pembangunan rumah maupun pagar. Namun jauh lebih penting lagi kalau sebagian besar dana dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan,” kata anggota DPRD Merauke, Nathaniel Paliting, kepada wartawan, Rabu (22/5/2019).

Lebih jauh Paliting mengatakan dirinya pernah mengikuti sosialisasi kegiatan di Distrik Naukenjeray, beberapa waktu lalu. Usai kegiatan, sejumlah warga menyerbu salah seorang penjual sayur-sayuran, cabe, tomat, dan lain-lain untuk membeli.

“Saya menanyakan penjual ini dari mana? Lalu ramai-ramai warga menjawab dari kota. Apakah tidak terbalik, ketika penjual datang berjualan sayur-sayuran yang dibawa dari kota? Kan harusnya dia datang membeli di sini dan membawa sekaligus dijual di kota. Bukan dia bawa dan jual lagi di sini,” katanya.

Loading...
;

Hal-hal seperti demikian, jelas dia, mestinya menjadi perhatian kepala kampung bersama kadistrik untuk bagaimana mendorong masyarakat memanfaatkan lahan yang ada demi kegiatan ekonomi pemberdayaan.

“Mudah-mudahan dana desa yang nilainya sangat besar itu, sedikit banyak dimanfaatkan untuk kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat, sehingga ada sumber pendapatan didapatkan,” pintanya.

Ditambahkan, tujuan pemerintah pusat memberikan dana desa tidak lain agar kehidupan masyarakat secara perlahan-lahan mengalami perubahan.

Anggota dewan lainnya, Hendrikus Hengky Ndiken, mengatakan manfaat dana desa sangat besar. Hanya saja kembali kepada kepala kampung bersama aparaturnya untuk mengatur secara baik dan benar.

“Kalau kepala kampung mengatur sendiri dana desa yang diberikan pemerintah pusat, tentunya kegiatan pembangunan di kampung, dipastikan tak berjalan dengan baik,” tegasnya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top