HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

DPRD Riau gulirkan interpelasi pertambangan bauksit

Aktivitas tambang, pixabay.com

Kebijakan Dinas ESDM Kepri dan Dinas PTSP Kepri atas nama Gubernur Nurdin Basirun menimbulkan permasalahan kerusakan lingkungan.

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Tanjungpinang, Jubi – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ing Iskandarsyah, mengusulkan penggunaan hak interpelasi untuk mendalami kasus pertambangan bauksit di Kabupaten Bintan. Usulan itu disampaikannya usai rapat dengar pendapat dengan Dinas ESDM Kepri di ruang Komisi II DPRD Kepri, Rabu, (20/3/2019).

“Saya akan inisiasi agar DPRD Kepri menggunakan hak interpelasi sehingga permasalahan pertambangan yang saat ini ditangani KPK dan KLHK semakin terbuka,”kata Iskandar.

Iskandar menduga kebijakan Dinas ESDM Kepri dan Dinas PTSP Kepri atas nama Gubernur Nurdin Basirun menimbulkan permasalahan kerusakan lingkungan. “Kerusakan lingkungan yang terjadi di lokasi pertambangan menimbulkan kerugian negara dan masyarakat,” kata Iskandar menambahkan.

Loading...
;

Ia beralasan menginterpelasi Gubernur Nurdin Basirun terkait permasalahan perizinan pertambangan bauksit tahun 2017 yang diberikan kepada sejumlah perusahaan. Iskandar menyebutkan permasalahan pertambangan bauksit di Bintan seperti benang kusut yang harus diurai sehingga diketahui siapa saja yang terlibat dalam lingkaran itu.

“Hasil rapat dengar pendapat yang berlangsung tidak sampai sejam hari ini juga tidak membuahkan hasil yang positif,” kata Iskandar menjelaskan.

Ia menyayangkan sejumlah pertanyaan anggota dewan saat rapat dengar pendapat juga tidak dijawab oleh Pelaksana Tugas Kadis ESDM Kepri, Hendri Kurniadi.  Informasi yang ada menyebutkan terdapat 19 izin perusahaan yang dikeluarkan.

Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kepri, Joko Nugroho juga setuju agar diajukan hak interpelasi. Namun sebelum itu dilakukan sebaiknya membentuk panitia khusus.

“Informasi yang kami terima dari Dinas ESDM Kepri ini tidak jelas, seperti ada yang disembunyikan,” kata Joko.

Menurut dia, temuan hasil kunjungan di lapangan menjadi catatan penting untuk membentuk panitia khusus. (*)

Editor : Edi Faisol

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top