HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

DPRD terpilih wajib laporkan harta kekayaaan

Rapat pleno penetapan anggota terpilih DPRD Merauke, Senin (22/7/2019) – Jubi/Frans L Kobun

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Anggota terpilih DPRD wajib menyampaikan laporan harta dan kekayaan kepada KPK. Pelantikan mereka bisa ditunda apabila mengabaikan kewajiban tersebut.

MERAUKE menjadi daerah satunya-satunya kabupaten di Papua yang hasil pemilunya tidak berperkara di Mahkamah Konsitusi (MK). Kabupaten ini pun bisa mendahului dalam menetapkan anggota legislatif terpilih 2019.

Ada sebanyak 30 anggota legislatif terpilih yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Merauke, Senin (22/7/2019). Penetapan itu sekaligus menjadi rangkaian akhir dari tahapan pemilu yang menjadi tanggung jawab KPU.

“Pemilu berjalan aman dan lancar walaupun saat ini sistemnya rumit dan membutuh tenaga ekstra (bagi penyelenggara). Kesiapan dan profesionalisme menjadi faktor fundamental (mendasar) dalam pelaksanaan pemilu,” kata Ketua KPU Merauke, Maria Theresia Mahuze, saat mengawali rapat pleno.

Loading...
;

KPU saat Pemilu 2019 menyiapkan sebanyak 747 tempat pemungutan suara (TPS) untuk melayani sekitar 148 ribu pemilih di Kabupaten Merauke. Tingkat partisipasi saat pemilu mencapai 76,45% dari keseluruhan pemilih yang terdata.

KPU Merauke telah menerima salinan surat dari MK yang memastikan hasil pemilu di daerah tersebut tidak memiliki gugatan hukum. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga tidak ada merekomendasikan gugatan perkara pemilu di Merauke.

“KPU segera mengusulkan daftar calon legislatif terpilih kepada gubernur melalui Bupati Merauke. Itu untuk persiapan pelantikan mereka,” lanjut Mahuze.

Dia mengingatkan para anggota terpilih DPRD tersebut segera melaporkan harta kekayaan mereka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tanda terima laporan kemudian diserahkan kepada KPU Merauke paling lambat selama tujuh hari kerja setelah penetapan legislatif terpilih. Mereka yang melanggar kewajiban tersebut bisa ditunda pelantikannya.

Jalur pengangkatan

Berdasarkan hasil rapat pleno, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Nasdem menguasai penempatan kursi di DPRD Merauke untuk periode lima tahun mendatang. Mereka masing-masing menduduki lima dari 30 kursi legislatif. Kedua partai ini juga berhasil menempatkan perwakilan mereka dari setiap daerah pemilihan di Kabupaten Merauke

Penetapan anggota terpilih DPRD ini pun tidak dipermasalahkan oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke. Mereka menganggap hal tersebut merupakan agenda nasional yang rutin digelar saban lima tahun.

LMA Kabupaten Merauke sebelumnya getol mempermasalahkan dugaan pelanggaran dan kecurangan pada Pemilu 2019. Mereka menganggap praktik culas tersebut membuat calon wakil rakyat dari komunitas adat atau pemilik ulayat bertumbangan dalam memperebutkan suara pemilih. Kondisi itu dikhawatirkan semakin memarjinalkan eksistensi dan aspirasi orang asli Papua (OAP) Merauke di pemerintahan, politik, maupun pembangunan.

Belakangan, LMA Merauke menggulirkan wacana pengangkatan anggota DPRD dari jalur perwakilan masyarakat adat. Sistem itu mengadopsi ketentuan yang berlaku di DPR Papua maupun Papua Barat. Wacana tersebut pun didukung penuh Bupati Merauke bahkan bergulir hingga ke beberapa daerah di Papua.

Kepala Bidang Hak Ulayat LMA Kabupaten Merauke, Timotius Kedi, memastikan aspirasi yang disuarakan dalam gelar tikar adat Suku Marind tersebut masih terus berproses. Dia meminta rencana penetapan anggota DPRD dari jalur pengangkat itu tidak dipolitisasi.

“LMA memberi kesempatan kepada pemerintah untuk mengaturnya. Namun, tuntutan kami itu sesuai porsi yang telah diatur dalam Undang Undang Otonomi Khusus Papua,” kata Kedi. (*)

Editor: Aries Munandar

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top