HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

DPRP ingatkan pemerintah daerah tegas terhadap ASN koruptor

DPRP ingatkan pemerintah daerah tegas terhadap ASN koruptor

Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus Kaize – Jubi/Arjuna Pademme.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi –  Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau DPRP mengingatkan Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten/kota di Papua bersikap tegas terhadap aparatur sipil negaranya yang telah terbukti secara hukum terlibat korupsi. Pernyataan itu dikatakan Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus Kaize menanggapi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rapat koordinasi evaluasi program pemberantasan korupsi terintegritas yang digelar di Jayapura, Papua, pekan lalu.

Dalam rapat koordinasi itu, Koordinator Wilayah VIII, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Adlinsyah Malik Nasution menyoroti Pemerintah Provinsi Papua yang belu juga memberhentikan tidak dengan hormat aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahannya yang terbukti secara hukum terlibat korupsi. Padahal, vonis bersalah terhadap para ASN itu telah berkekuatan hukum tetap.

Edoardus Kaize menyatakan para ASN yang sudah terbukti secara hukumt terlibat korupsi mesti dibebastugaskan, sambil menunggu proses pemberhentian, agar tidak merugikan negara.“Misalnya menghentikan gaji dan tunjangan. Bukan hanya ASN yang ada di provinsi, juga ASN di kabupaten/kota yang telah memiliki putusan hukum tetap terkait kasus korupsi,” kata Edoardus Kaize, Senin (27/5/2019).

Menurut Kaize, jika para ASN itu masih mendapat hak-haknya, sama saja memberikan peluang kepada mereka untuk merugikan keuangan negara. Badan Pengawasan Daerah atau inspektorat daerah diminta Kaize pro aktif menjalankan langkah-langkah pemberhentian para ASN yang terbukti terlibat korupsi.

“Mesti berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan Badan Kepagawaian Negara mempercepat proses pemberhentian para ASN yang memiliki putusan hukum tetap dalam kasus korupsi,” ujarnya.

Dalam rapat koordinasi evaluasi program pemberantasan korupsi terintegras di Jayapura pekan lalu, Adlinsyah Malik Nasution mengatakan, proses pemecatan ASN yang terbukti korupsi harus dipercepat.

“Ada potensi kerugian keuangan negara jika para ASN itu tidak dipecat. Karena, meskipun mereka berada dalam penjara, mereka tetap menerima gaji. Ini yang seharusnya menjadi pertimbangan serius para pejabat pembina kepegawaian,” kata Adlinsyah Malik Nasution.

Tercatat sebanyak 146 ASN di Provinsi Papua terlibat kasus korupsi dan putusan hukumnya telah berkekuatan hukum tetap. Namun hingga kini baru 11 pemerintah kabupaten yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau SK PTDH untuk ASN di lingkungan pemerintahannya.

“Pemerintah daerah yang telah mengeluarkan SK PTDH di antaranya Pemkab Keerom, Supiori, dan Biak Numfor. Pemprov Papua belum menyerahkan SK PTDH hingga kini,” ucapnya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)