Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Draf Raperdasus penyelesaian pelanggaran HAM masuk Prolegda 2019

Suasana rapat Bepempeda DPR Papua bersama mitra – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau Bapemperda DPRP menyetujui masuknya draf Rancangan Peraturan Daerah Khusus tentang penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Papua disetujui masuk dalam Program Legislasi Daerah 2019. Draf rancangan itu disusun dan diajukan 14 anggota DPRP dari kursi pengangkatan.

Persetujuan itu diputuskan Bapemperda DPRP pada Jumat (14/6/2019). Rapat Bapemperda DPRP pada Jumat menjadi “kemenangan besar” bagi 14 anggota DPRP dari kursi pengangkatan. Dalam rapat itu, Bapemperda DPRP juga menyetujui masuknya tiga draf Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan dua Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) yang juga disusun dan diusulkan 14 anggota DPRP dari kursi pengangkatan.

Sejumlah tiga draf Raperdasi usulan 14 anggota DPRP dari kursi pengangkatan itu adalah draf Raperdasi tentang penanganan konflik sosial di Papua, raperdasi tentang pengelolaan kehutanan di Provinsi Papua, draf Raperdasi tentang perlindungan dan pengembangan danau-danau di Provinsi Papua. Sementara dua draf Raperdasus usulan 14 anggota DPRP dari kursi pengangkatan adalah draf Raperdasus tentang perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan buruh orang asli Papua, dan draf Raperdasus tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Provinsi Papua.

Anggota Bapemperda DPR Papua, John NR Gobai mengatakan kini ketiga Raperdasus dan ketiga Raperdasi itu akan segera dibahas, dan diharapkan bisa disahkan pada tahun ini. Menurut Gobai, enam rancangan peraturan daerah (raperda) usulan 14 anggota DPRP dari kursi pengangkatan itu akan dibahas bersama-sama sejumlah draf rancangan peraturan daerah lain yang juga disetujui masuk Prolegda 2019.

Loading...
;

Gobai berharap anggota DPRP akan fokus membahas enam raperda usulan 14 anggota DPRP dari kursi pengangkatan itu. “Kami harap paripurna pembahasan raperda tidak bersamaan dengan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Papua. agar fokus anggota DPR Papua dan eksekutif tidak terbagi,” kata John Gobai kepada Jubi, Minggu (16/6/2019).

Gobai menyatakan ia bersama 13 anggota DPRP dari kursi pengangkatan memperjuangkan masuknya enam draf raperda itu dalam Prolegda 2019 untuk memenuhi janji kepada masyarakat Papua. “Ketika kami genap setahun dilantik sebagai anggota DPRP pada 13 Desember 2018, kami anggota 14 kursi berjanji akan mengusulkan sejumlah raperda. Kini kami memenuhi janji itu,” ujarnya.

Mewakili 14 anggota DPRP dari kursi pengangkatan, Gobai menyampaikan terima kasihnya kepada pimpinan DPRP serta pimpinan dan anggota Bapemperda DPR Papua maupun Sekretariat DPRP. Berbagi pihak itu, kata Gobai, terus memberikan dukungan kepada pihaknya selama penyusunan draf enam raperda tersebut.

Wakil Ketua Bapemperda DPRP, Emus Gwijangge mengatakan, raperda yang masuk dalam prolegda masih akan melalui berbagai tahapan sebelum disahkan. “Masih harus dibahas Bapemperda bersama mitra dan pihak terkait lain. Jika pembahasan di Bepemperda sudah rapung, diajukan ke badan musyawarah dewan atau Bamus. Jika Bamus dewan menyetujui, barulah raperda itu dapat diajukan untuk disahkan,” kata Emus Gwijangge. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top