Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Dugaan poltik uang di Jateng mencapai puluhan kasus

Ilustrasi, pixabay.com

Tercatat lembaga pengawas sedang  mengusut 27 kasus dugaan politik uang yang terjadi selama masa tenang.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Semarang, Jubi – Dugaan politik uang memasuki Pemilihan umum 2019 di Jawa Tengah mencapai puluhan kasus yang sedang ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat. Tercatat lembaga pengawas sedang  mengusut 27 kasus dugaan politik uang yang terjadi selama masa tenang.

“27 kasus dugaan politik uang uang sedang kami usut tersebut tersebar di 15 kabupaten dan kota di Jateng,” kata Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Jawa Tengah, Sri Wahyu Ananingsih, Kamis, (18/4/2019).

Baca juga : Masa tenang, Bawaslu Papua fokus cegah politik uang dan cek kesiapan KPPS

Loading...
;

Mahasiswa laporkan dugaan Caleg pelaku politik uang

Bawaslu Sulteng siap pidanakan masyarakat terlibat politik uang

Sri merinci tujuh kasus dugaan politik uang terjadi di Kabupaten Banyumas, empat kasus di Kota Salatiga, masing-masing dua kasus di Kabupaten Wonogiri, Batang, Boyolali, Brebes, dan masing-masing satu kasus di Kabupaten Banjarnegara, Kudus, Cilacap, Demak, Kebumen, Pekalongan, Purworejo, seeta Kota Tegal.

“Masing-masing kabupaten dab kota nilainya berbeda-beda, kebanyakan (Pelakunya) adalah peserta Pemilu partai politik atau Caleg,” ujar Sri menambahkan.

Mnurut dia, posisi kasus dugaan politik uang tersebut ada yang masih dalam proses investigasi guna memenuhi syarat formil maupun materiil, ada yang sudah diregister, serta ada yang sudah masuk dalam tahap proses penanganan. Ia mengungkapkan modus dugaan kasus politik uang yang terjadi di Jateng rata-rata berupa pemberian uang.

“Rata-rata peristiwanya adalah ada orang yang membagi-bagikan uang baik dalam amplop maupun uang secara langsung dan di dalam pemberian uang itu, biasanya disertai dengan stiker atau gambar peserta pemilu tertentu,” kata Sri menjelaskan.

Baca juga : Kapolres Mimika akan beri hadiah bagi pelapor politik uang

Calon bupati ini janjikan motor bagi pelapor politik uang

Sri memastikan Sentra Penegakan Hukum Terpadu di kabupaten dan kota masih mengusut dengan cara mengumpulkan bukti-bukti, melakukan klarifikasi kepada pelapor, klarifikasi kepada terlapor maupun para saksi-saksi.

Dugaan politik uang masuk dalam kategori dugaan pidana pemilu sehingga kami akan membahas bersama dengan polisi dan jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

Selain itu Gakkumdu juga akan mengkaji apakah dugaan pelanggaran politik uang itu memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu atau tidak. “Jika kasus dugaan itu sudah diregister maka Bawaslu memiliki waktu maksimal selama 14 hari kerja untuk melakukan proses penanganan,” katanya.*

Editor : Edi Faisol

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top