Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Eksistensi orang Papua di Indonesia

Pernyataan sikap Mahasiswa dan Pelajar Timika yang eksodus, usai melakukan jumpa pers – Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh: Amos Yawarin

“Monyet” bukan sekadar ungkapan keresahan

Ketika kata “monyet” terdengar di telinga orang Papua, ada berbagai reaksi yang muncul. Berawal dari pernyataan sikap oleh berbagai pihak, baik aktivis sosial, maupun penggerak gerakan itu sendiri.

Selain itu, sebagai pembelaan diri, rakyat Papua secara serentak melakukan demonstrasi spontan. Tidak hanya sekali, bahkan berkali-kali mereka melakukan aksi di berbagai kabupaten.

Loading...
;

Di samping itu, presiden dengan senangnya mengimbau agar saling memaafkan. Apakah tindakan tersebut menunjukkan juga eksistensi orang Papua di wajah Indonesia? Mari kita simak beberapa uraian berikut ini.

Aksi demonstrasi yang meluap, apakah itu merupakan kemarahan hanya sebatas melawan rasisme? Tidak. Hal ini merupakan pelampiasan atas wajah Indonesia yang telah hadir selama setelah “perkawinan paksa” oleh Indonesia. Kata kontranya adalah integrasi.

Dalam berbagai aspek pengindonesiaan, tidak terlepas dari perendahan martabat orang Papua. Kata “Papua” sendiri telah mengandung makna perendahan dalam sejarah bersama Indonesia. Banyak penyematan label di balik kata ini, di antaranya, tertinggal, bodoh, miskin, terbelakang, tertinggal, dst.

Semua label perendahan disematkan di dalam kata ‘Papua”. Terkadang yang lahir dan besar di Papua juga mengalami perendahan diri. Oleh karena itu, beberapa dari mereka terkadang susah mengambil jarak untuk mengembalikan ‘perendahan’ tersebut. Misalnya dengan berusaha mengambil jarak dengan teman-teman lamanya.

Tentu saja ada banyak hal positif yang tersemat di dalam kata Papua ini. Misalnya, tanah yang kaya, punya emas dan perak berlimpah, pemandangan yang indah, dst.

Namun, penyematan tersebut akhirnya hanya menjadi alat untuk memuaskan diri saja. Misalnya, dengan membuka tambang ilegal ekstrimnya, liburan kesenangannya, dst. Sayangnya sudah terlanjur teracuni dengan label-label buruk itu.

Meski demikian, tidak dipungkiri bagi mereka yang (ber) hati baik sebagai manusia, mereka tidak segan-segan menanggalkan semua kesenangan di kota dan mengabdikan diri di sama (pedalaman?).

Beberapa bentuk perendahan

Kata Papua telah tersemat dengan perendahan, itu jelas. Oleh karena itu, hampir semua kebijakan pemerintah mengarah kepada ketidakpercayaan terhadap orang Papua. Misalnya, kebijakan otsus (otonomi khusus) yang hanya sebatas “kasi uang”. Tidak dengan kemandirian pembangunan. Hal itu dibedakan dengan kebijakan kepada Aceh.

Berkali-kali dalam berbagai diskusi dan penulisan almarhum Neles Tebai, menginstruksikan agar memberi kepercayaan kepada orang Papua untuk sepenuhnya otonom.

Begitu pun dengan kebijakan pendidikan afirmasi yang diterapkan, penempatannya tidak sesuai dengan (jurusan) yang telah dipilih oleh siswa atau mahasiswa tersebut. Bahkan, mereka dilempar di jurusan-jurusan yang mereka tidak suka atau tidak sesuai dengan minat mereka. Di sana telah terjadi aksi perendahan secara psikologi. Secara bertahap itu terjadi.

Tidak sampai di situ. Satu dari dua sekolah terfavorit di Papua, sekarang telah diambil alih oleh kementerian. Padahal, sekolah tersebut dikelola oleh yayasan dengan kurikulum termaju secara nasional bahkan internasional. Banyak orang-orang hebat dari didikan sekolah tersebut. Namun, sekali lagi ketidakpercayaan itu menjadi “aksi perendahan” sekolah tersebut.

Selain kedua persoalan, di atas bisa kita telusuri perendahan tersebut. Sewaktu Indonesia dijajah Belanda, hal yang serupa terjadi. Banyak karya sastra Indonesia yang menceritakan itu. Misalnya, tokoh Minke dalam tetralogi Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer. Ada dua kemungkinan untuk melihat ini.

Pertama, sebagai aksi balas dendam. Indonesia mengalami penjajahan oleh negara lain begitu lama. Sehingga, khasana merendahkan musuh bisa dipandang menjadi “bagian dari Indonesia”. Di sini orang Papua dipandang sebagai musuh. Sehingga, hampir semuanya harus di bawah kendali negara.

Semua hal yang berlawanan, harus ditindak, dijauhkan, dicemooh, dst. Ketika orang Papua tidak mengikuti upacara bendera, ketika orang Papua menggunakan simbol bintang kejora, ketika orang Papua tidak menyanyikan Indonesia Raya, ketika orang Papua melakukan hal yang berhubungan dengan nasionalisme (Papua) dianggap musuh.

Begitu pula dengan mahasiswa Papua yang disalahkan, dimarahi ketika melihat bendera masuk di dalam got. Tidak peduli siapa (pelaku sebenarnya), yang penting (kejadiannya) di depan asrama yang ada kata Papuanya;

Kedua, sebagai wajah Indonesia yang bobrok. Hampir semua etnis yang berbeda di Indonesia “dianggap” musuh, bahkan mereka yang berpandangan berbeda dianggap musuh. Juga termasuk yang berbeda agamanya (minoritas). Hal ini menggambarkan wajah Indonesia yang sebenarnya.

Oleh karena itu, kata “monyet” sebenarnya ungkapan perasaan orang Indonesia yang sebenarnya, terlontar-terkuak di dalam orang-orang yang tak tahan perasaan muak (tidak mengedepankan kemanusiaan) terhadap orang Papua. Dengan dalil lebih berpendidikan, serangan perendahan dalam kebijakan-kebijakan tidak terlihat secara langsung oleh masyarakat umum. Tetapi banyak dialami oleh pelaksana kebijakan tersebut.

Gubernur Papua bilang, “kami dibedakan otonominya dengan Aceh.” Haris Azhar bilang, “Otsus hanya jadi pengadu domba rakyat Papua sendiri”. Artinya, bahwa sejak awal pemberian tidak disertai oleh kepercayaan. Bahkan, ditunggangi untuk menciptakan konflik horizontal demi keamanan nasional.

Dengan demikian, eksistensi orang Papua telah memburuk di hadapan Indonesia. Bahkan ditempatkan sama dengan binatang “monyet”.

Benar bahwa kita berada di kelas dua di negara ini. Kita sudah seakan setara dengan binatang. Itulah wajah Papua sebenarnya yang (selama ini) disembunyikan dari segala macam (wacana) pujian atas kekayaan alam Papua. Sebenarnya, ini adalah wajah penjajahan, penindasan yang telah menjadi bagian wajah Indonesia terhadap orang Papua.

Wajah negara ini telah rusak terhadap sesamanya. Terlebih kepada orang Papua. Jika negara hanya berkutat menjaga wajah (keutuhan) di kancah internasional, akan sampai kapan mempertahankan kebobrokan ini?

Sebenarnya, ada luka di negara ini. Sebelum membusuk, lebih baik ambil tindakan mengedepankan kemanusiaan untuk menyelesaikan persoalan ini. Jika tidak, kita akan menghadapi masalah yang lebih besar ketika amarah tak tertahankan menguasai pikiran orang Papua. (*)

Penulis adalah mahasiswa eksodus di Merauke

Editor: Timo Marten

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top