Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Elsham Papua: Hentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat adat Papua

ELSHAM Papua ketika menggelar keterangan pers. – Jubi/Hengky Yeimo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia Papua atau ELSHAM Papua, Pdt Matheus Adadikam menyatakan penangkapan serta penetapan tersangka para aktivis dan pembela hak asasi manusia atau HAM terkait unjukrasa masalah Papua merupakan kriminalisasi terhadap upaya memperjuangkan pemenuhan HAM. Hal itu menunjukkan Negara tidak memiliki komitmen serius untuk mengungkap persekusi dan rasisme yang memicu gelombang unjukrasa dan amuk massa di Tanah Papua.

“Aksi memprotes rasisme yang dilakukan di beberapa kota besar di Papua dan Papua barat yang dilakukan secara spontan menanggapi tindakan rasisme di Malang, Semarang, dan Surabaya pada Agustus 2019. Aksi itu merupakan bagian langsung dari perjuangan HAM secara internasional dan di Indonesia, dalam rangka membunuh pandangan rasisme yang menjadi musuh bersama manusia di dunia,” kata Adadikam dalam keterangan pers di Kota Jayapura, Papua, Senin (9/9/2019).

Adadikam mengkritik langkah polisi yang telah menjadikan aktivis HAM Surya Anta dan advokat Veronica Koman menjadi tersangka makar maupun delik penghasutan. “Selain itu polisi juga mengirim surat pemanggilan pemeriksaan kepada aktivis HAM serta aktivis masyarakat adat di Fakfak, seperti Fredy Warpor, Samuel Rohrohmana, Abner Hegemur, Marsya Hegemur, dan Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Bomberai, Zet Gwasgwas. Itu merupakan tindakan pengkhianatan terhadap [perjuangan menuntut pemenuhan] HAM khususnya perjuangan anti rasisme,” katanya.

Adadikam mengatakan unjukrasa anti rasisme di Fakfak bahkan telah mengikuti ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Bahkan penanggungjawab aksi itu telah menerima Surat Tanda Terima Pemberitahuan rencana aksi di Fakfak itu. “Pemanggilan [terhadap para] aktivis HAM itu bagian dari fakta pembungkaman ruang demokrasi bagi perjuangan anti rasisme di Indonesia,” katanya.

Loading...
;

Matheus Adadikam mengatakan rasisme merupakan musuh bersama perjuangan HAM di seluruh dunia. Deklarasi Universal HAM (DUHAM) secara tegas menyatakan prinsip bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam DUHAM. Pemenuhan HAM yang tercantum di dalam DUHAM tidak mengenal pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal ususl kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

“Pasal 2 DUHAM [telah menyatakan dengan jelas]. Dalam konteks Indonesia, anti rasisme secara yuridis telah diatur pada Pasal 28b ayat (2) dan Pasal 28d ayat (1) UUD 1945. Selain itu, diatur juga pada Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik,” katanya.

Aktivis ELSHAM Papua, Paul Mambrasar mengatakan pihaknya meminta Kepala Kepolisian RI segera menghentikan tindakan rasisme di Indonesia, maupun kriminalisasi terhadap para aktivis dan pembela HAM. Mambrasar mendesak polisi untuk segera mencabut status tersangka Surya Anta dan Veronica Koman, serta membatalkan pemanggilan sejumlah aktivis HAM di Fakfak.

“Kapolri [harus] menghentikan kriminalisasi [dengan] pasal makar terhadap aktvis HAM, pembela HAM, dan aktivis masyarakat adat. Kapolda Papua dan Papua Barat, serta Kapolres Fakfak [harus] segera menghentikan upaya kriminalisasi dan pemanggilan terhadap aktkivis HAM dan masyarakat adat di Fakfak,” katanya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top