Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Empat lembaga kecam kriminalisasi terhadap aktivis KNPB Mimika

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Nabire, Jubi – Aparat keamanan Indonesia dikecam karena menggunakan pasal-pasal makar untuk membatasi kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai di Papua. 

Kecaman itu dikeluarkan oleh empat lembaga internasional  pemerhati HAM Papua, Jumat (11/1/2019) menyikapi penahanan dan pengenaan pasal makar atas tiga orang aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Kabupaten Mimika, belum lama ini. 

Keempat lembaga itu adalah TAPOL, Franciscans International, International Coalition for Papua, Watch Indonesia!, West Papua Netzwerk dan Geneva for Human Rights Global Training. Dalam rilisnya yang diterima Jubi, Sabtu (12/1/2019) mereka mengatakan telah mendapat laporan langsung dari KNPB atas pembubaran kegiatan ibadah oleh aparat keamanan, Senin (31/12/2018) guna memeringati HUT KNPB.

"Kepolisian dan militer Indonesia mencegah anggota-anggota KNPB menyelenggarakan ibadah dalam rangka memeringati HUT organisasi pada 31 Desember 2018. Sembilan anggota KNPB ditangkap dan dipukuli oleh aparat. Tiga diantaranya saat ini telah dikenai pasal makar," demikian bunyi pernyataan mereka. 

Menurut laporan yang mereka terima, dari sembilan orang itu terdapat seorang perempuan, Johanna Songgonau (32) yang mengalami kekerasan selama penangkapan bahkan hingga bajunya sobek dan dadanya tersingkap.

Loading...
;

Tiga orang yang dikenakan pasal makar adalah Yanto Awerkion, laki-laki (28); Edo Dogopia, laki-laki (22); dan Sem Asso, laki-laki, (51).

"Penggunaan pasal makar (pasal 106 dan 110 KUHAP) untuk menahan anggota KNPB karena menyelenggarakan acara doa syukur organisasi di malam tahun baru adalah pelanggaran terhadap hak mereka (KNPB)," tulisnya. 

Keempat lembaga internasional yang rutin memantau situasi penegakan HAM di Papua ini juga mengecam pengrusakan dan pengambilalihan Sekretariat KNPB di Timika yang diduga dilakukan aparat keamanan. Termasuk pembakaran sekretariat organisasi itu di Asmat pada 1 Desember 2018 dan pengrusakan sekretariat pusat KNPB di Jayapura 1 dan 19 Desember 2018.

TAPOL, Franciscans International, International Coalition for Papua, Watch Indonesia!, West Papua Netzwerk dan Geneva for Human Rights Global Training secara khusus memantau serangkaian tindakan keras (crackdown) pembungkaman ruang berekspresi dan berkumpul masyarakat asli Papua. 

 

Tuntutan

Kepada pemerintah Indonesia keempat lembaga ini menuntut ketiga anggota KNPB yang dikriminalisasi dengan pasal makar, segera dibebaskan. Mereka juga meminta agar kampanye teror, intimidasi dan kekerasan terhadap para pembela HAM dan aktivis politik, khususnya anggota KNPB dihentikan, termasuk persekusi dan tindakan ilegal sepihak aparat kemanan. 

Selain itu, pemerintah diminta berhenti menggunakan pasal makar untuk mengkriminalisasi hak kebebasan berkumpul dan berekspresi. Pendekatan keamanan terhadap West Papua harus diakhiri demi jaminan dan perlindungan hak untuk bebas berpendapat, berekspresi dan berkumpul secara damai bagi seluruh rakyat Papua tanpa diskriminasi. 

Secara khusus keempat lembaga ini mendesak Dewan HAM PBB, melalui Pelapor Khusus Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat serta Berkumpul untuk meminta pemerintah Indonesia menangani kasus ini secepatnya.

 

Somasi tim pengacara

Minggu lalu Kepala Kepolisian Resort Mimika disomasi oleh Agus Kossay, Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) karena memaksa masuk ke pekarangan rumah orang lain (Sekretariat KNPB) dengan melawan hukum.

“Polisi berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak, tidak pergi dengan segera seperti yang dimaksudkan pada KUHP pasal 167 ayat ayat 1,” kata Veronica Koman, Kamis (3/1/2019) yang bersama Gustaf Kawer dari Perkumpulan Pengacara Hak Asasi Manusia (PAHAM) papua menjadi kuasa hukum Agus Kossay.

Dalam surat somasi yang dikirimkan kepada redaksi Jubi, Polres Mimika juga diduga menyalahi prosedur karena penangkapan beberapa aktivis KNPB dilakukan lebih dari 1×24 jam.

 

Penjelasan polisi

Dilansir CNN Indonesia Kamis (10/1) Kepolisian Resor (Polres) Mimika menjelaskan status bangunan markas Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang diambil alih TNI-Polri, beberapa waktu lalu. Kapolres Mimika Ajun Komisaris Besar Agung Marlianto menegaskan bangunan di Jalan Sosial Kebon Sirih, Timika itu bukan dikuasai oleh TNI-Polri, namun disita.

Penyitaan dilakukan sambil menunggu kepastian hukum para tersangka anggota KNPB yang diamankan kepolisian lantaran dugaan makar.

Sementara Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal menyebutkan lima pengacara sudah mendampingi ketiga tersangka yaitu Gustaf Kawer, Andreas Ronsumbre, Yohanis Mambrasar, Emanuel Gobay, dan Apilus Manufandu.

"Lima pengacara mendampingi tiga tersangka," kata Kamal seperti dilaporkan Antara, Jumat (11/1/2019).

"Di Papua tidak diperbolehkan membentuk organisasi atau menggunakan lambang-lambang lainnya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945," ujarnya.(*)

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top