Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Enembe didukung kalangan DPR Papua untuk menolak evaluasi Otsus

Ilustrasi demo Otsus – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Sejumlah anggota DPR Papua mendukung sikap Gubernur Papua, Lukas Enembe menolak permintaan pemerintah pusat mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang (UU) 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua dan mengusulkan perubahan terhadap UU itu.

Penolakan itu dinyatakan Lukas Enembe terkait surat Menteri Dalam Negeri (Mendari), Tjahjo Kumolo nomor 188. 2/6310/SJ perihal usulan perubahan UU Nomor 21 tahun 2001 jo UU 35 tahun 2008 yang ditujukan kepada gubernur Papua.

Namun Lukas Enembe meminta pemerintah pusat sebaiknya menyetujui usulan draf UU Otsus Plus yang diusulkan pihaknya beberapa tahun lalu.

Wakil Ketua Komisi I DPR Papua yang membidangi pemerintahan, politik, hukum dan HAM, Tan Wie Long mengatakan pihaknya sependapat dengan gubernur Papua, karena sejak beberapa tahun lalu Pemprov Papua, DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) telah menyerahkan rancangan draf Rancangan Undang-Undang atau RUU Otsus Plus kepada pemerintah pusat jelang akhir masa kepempimpinan periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR RI periode 2009-2014.

Loading...
;

Menurut Tan, draf RUU Otsus Plus diusulkan berdasarkan kajian, hasil riset dan aspirasi rakyat Papua. Isi draf RUU itu merupakan suara hati rakyat Papua yang disampaikan kepada DPR Papua dan MRP, dan Pemprov Papua.

“Kalau pemerintah pusat memang bijaksana dan peduli pada Papua, mestinya draf RUU Otsus Plus itu dibahas dan disetujui. Ini adalah pikiran rakyat Papua yang mesti diterjemahkan,” kata Tan Wie Long menjawab pertanyaan Jubi, Rabu (31/7/2019).

Katanya, jika pemerintah pusat menilai ada pasal dalam draf RUU Otsus Plus tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, pihak Jakarta, Pemprov Papua, DPR Papua, MRP duduk bersama membahasnya. Namun hingga kini tak ada tindaklanjut pemerintah pusat terhadap draf RUU Otsus Plus dan membuat kecewa rakyat Papua.

“Sikap gubernur ini merupakan bentuk kekecewaan beliau mewakili semua rakyat Papua terhadap tak adanya respons pemerintah pusat terhadap draf RUU Otsus Plus itu,” ujarnya.

Kata Tan Wie Long, pemerintah pusat sebaiknya membahas kembali draf RUU Otsus Plus yang pernah diusulkan pihak dari Papua. Pemerintah pusat, Pemprov Papua, DPR Papua, MRP dan semua elemen masyarakat Papua duduk bersama membicarakannya jika ada pasal dalam draf UU yang mesti direvisi.

Sementara, Ketua Fraksi Golkar DPR Papua, Ignasius W Mimin dan anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan hal yang sama.

Menurut Mimin, pihaknya berharap agar RUU Otsus Plus kembali dibahas pemerintah pusat, karena dalam pasal 77 UU Otsus Papua memberikan ruang kepada pihak di Papua mengajukan perubahan terhadap UU nomor 21 tahun 2001.

“Apa yang disampaikan gubernur, saya pikir benar karena Papua sudah mengusulkan perubahan UU Otsus sesuai aspirasi masyarakat, namun tidak belum disetujui pemerintah pusat hingga kini,” kata Mimin.

Sedangkan, Laurenzus Kadepa mengatakan mengapa baru kini pemerintah pusat meminta evaluasi Otsus. Mestinya hal itu dilakukan setiap tahun.

“Sikap saya sama dengan gubernur Papua. Evaluasi otsus penting, tapi selama ini tidak dilakukan pemerintah daerah maupun pusat. Ini kesalahan besar pemerintah pusat juga daerah,” kata Kadepa.

Kadepa mengatakan, sejak beberapa tahun lalu pihak dari Papua telah mengusulkan draf RUU Otsus Plus namun tak direspons pemerintah pusat.

“Padahal itu merupakan antisipasi semua hal setelah berakhirnya pemberian dana Otsus kepada Papua. Tapi tidak digubris pemerintah pusat,” ucapnya.

Dalam surat Mendagri tertanggal 12 Juli 2019, ada empat poin yang disampaikan.
Pada poin kedua disebutkan, bersadarkan evaluasi pemerintah, kebijakan Otsus bagi Papua dan Papua Barat dirasa perlu dilakukan perubahan sesuai kondisi kekinian dan kebutuhan masyarakat Papua, sehingga mampu menjawab isu-isu aktual permasalahan dalam implementasi kebijakan Otsus selama ini.

Poin keempat, Pemprov Papua diminta memetakan kebijakan Otsus dan mengusulkan perubahan UU 21 tahun 2001 jo UU nomor 35 tahun 2008 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top