Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Gagal peringati Hari Masyarakat Adat se-Dunia, DAP mengadu ke PBB

Rombongan pimpinan Dewan Adat Papua gagal menyelenggarakan peringatan Hari Masyarakat Adat se-Dunia di Lanny Jaya pada Jumat (9/8/2019) karena dihadang polisi. – Dok. DAP

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Perayaan Hari Masyarakat Adat se-Dunia yang diselenggarakan Dewan Adat Papua di Lapangan Tiom, ibukota Kabupaten Lanny Jaya, Papua, pada Jumat (9/8/2019) gagal terselenggara, gara-gara rombongan pimpinan Dewan Adat Papua dihadang polisi. Dewan Adat Papua mengadukankan tindakan polisi itu kepada Perserikatan Bangsa-bangsa.

Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Dominikus Surabut saat dihubungi melalui sambungan telepon di Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya, membenarkan pihaknya gagal memperingati Hari Masyarakat Adat se-Dunia di Lapangan Tiom. “Kami dihadang pasukan polisi di depan Markas Kepolisian Resor Lanny Jaya,” ungkap Surabut pada Jumat malam.

Surabut menyatakan aparat keamanan menghadang dan menahan arak-arakan rombongan pimpinan DAP, termasuk Surabut dan Kepala Suku Besar Lanny Jaya Areki Wanimbo. Saat itu, mereka sedang menuju Lapangan Tiom, tempat masyarakat berkumpul untuk merayakan Hari Masyarakat Adat se-Dunia.

“Kami bersama 200 orang Penjaga Tanah Papua dihadang di pinggir jalan selama empat jam. Aparat keamanan meminta kami balik. Kami akhirnya kembali ke Wamena, dan menjalankan ibadah di Gereja Bahtera Wamena,”ungkapnya.

Loading...
;

Kepala Polres Lanny Jaya, AKBP Muryatmo Edi melalui suratnya kepada DAP mengatakan polisi tidak mengizinkan DAP memperingati Hari Masyarakat Adat se-Dunia. Polisi tidak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) karena masalah keamanan.

Dalam surat yang sama, Muryatmo menyatakan surat pemberitahuan yang dikirimkan DAP tidak lengkap dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Polisi menilai DAP sebagai organisasi yang tidak terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

Selain itu, polisi menyatakan tidak menemukan identitas penanggungjawab acara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Polisi juga menyoal tentang tidak jelasnya waktu peringatan dan jumlah orang yang akan terlibat dalam perayaan itu.

Polisi menyatakan rencana peringatan Hari Masyarakat Adat se-Dunia itu tidak dikoordinasikan DAP dengan para kepala suku di Lanny Jaya, sehingga Lembaga Masyarakat Adat Lanny Jaya berkeberatan. Polisi juga menyatakan, atribut kegiatan seperti spanduk dan seragam Penjaga Tanah Papua tidak sesuai Negara Kesatuan RI.

Surabut menyatakan DAP telah mengirimkan surat pemberitahuan rencana peringatan itu pada 3 Agustus 2019. Ia menyatakan alasan polisi menolak menerbitkan STTP dengan alasan DAP tidak terdaftar di Bakesbangpol tidak dapat diterima, karena pemangku kepentingan dalam DAP adalah masyarakat adat yang telah ada sebelum kehadiran pemerintah.

“Konyol, kami adalah masyarakat adat. Kami beberapa kali ke Kantor Bakesbangpol, staf mereka menyatakan kami tidak perlu mendaftar,” ujar Surabut. .

Surabut menegaskan, sekalipun DAP tidak terdaftar di Bakesbangpol, DAP merupakan subyek hukum yang diakui masyarakat internasional. DAP adalah organisasi masyarakat adat yang terdaftar di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

“Kami sudah terdaftar di PBB dengan nomor register 14842 pada tahun 2007. Sejak Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Pribumi disahkan Sidang Umum PBB pada 2007, kami sudah mendaftarkan diri,”ungkapnya.

Surabut juga mempertanyakan keberatan yang dinyatakan Lembaga Masyarakat Adat (LMA). Ia menyebut LMA bukanlah organisasi masyarakat adat, melainkan organisasi pemerintah yang berwajah adat. “LMA itu siapa? LMA itu kan bentukan  negara. Kami masyarakat adat pemilik negeri,” tegasnya.

Soal penanggungjawab yang tidak jelas, Surabut menyatakan seharusnya polisi menanyakan hal itu kepada DAP. “Kami berikan surat pemberitahuan pada 3 Agustus lalu, jadi ada selang waktu, [seharusnya polisi] bisa mengkonfirmasi [identitas penanggung jawab acara kepada DAP,”ungkapnya.

Surabut menyatakan tindakan polisi itu menunjukkan Republik Indonesia tidak menaati hukum internasional yang telah disahkan PBB. “Agenda kami sudah Dibubarkan. Negara yang mengakui Konvensi Organisasi Buruh Internasional(ILO)-PBB tentang Masyarakat Adat, akan tetapi Negara sendiri tidak menaatinya. [Pelarangan peringatan DAP itu] sangat tidak berwibawa, konyol, dan bodoh,” kata Surabut.

DAP mengadukan pelarangan perayaan Hari Masyarakat Adat se-Dunia itu kepada PBB, melalui utusan DAP di Komisi Masyarakat Adat PBB. “Kami sudah sampaikan masalah itu melalui perwakilan kami, dan masalah itu akan kami bawa [dalam peringatan Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Pribumi] pada September,” ungkapnya.

9 Agustus 2019 merupakan Hari Masyarakat Adat se-Dunia, merujuk kepada hari pengesahan Konvensi ILO tentang Masyarakat Adat pada 1989. Laman internet PBB menyatakan populasi masyarakat adat mencapai 370 juta, tersebar di 90 negara.

Laman internet PBB menyatakan jumlah masyarakat adat itu kurang dari 5 persen dari populasi dunia, tetapi jumlah itu merupakan 15 persen dari total warga termiskin di dunia. Di seluruh dunia terdapat 7.000 bahasa masyarakat adat yang berbeda, dengan 5.000 latar budaya yang berbeda pula.

Masyarakat adat di seluruh dunia  bisa dibilang termasuk kelompok orang yang paling tidak beruntung dan rentan di dunia. PBB menyatakan komunitas internasional mengakui diperlukannya tindakan khusus untuk melindungi hak masyarakat adat, serta mempertahankan budaya dan cara hidup mereka yang berbeda. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top